Iklan
Bandar Lampung

Pemprov Lampung Tak Bisa Penuhi Tuntutan Buruh

Kepala Dinaskertrans Provinsi Lampung, Lukman/BM/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, tidak bisa membantu tuntutan aksi massa untuk memfasilitasi pembebasan Reni Desmaria yang merupakan aktivitis buruh.

Hal itu terungkap saat hasil pertemuan antara Komisi V DPRD Lampung dan perwakilan pendemo PT BMI, Kamis (5/7) kemarin.

Kepala Dinaskertrans Provinsi Lampung, Lukman, mengatakan bahwa Pemprov Lampung tidak bisa  membantu membebaskan Reni desmaria dari dari segala tuntutan dugaan pemalsuan ijazahnya sendiri.

“Permasalahan tersebut sudah menjadi ranah pihak kepolisian lantaran berkas sudah P21,” kata Lukman.

Untuk tuntutan hak-hak ketenagakerjaan, sedang dilakukan pemanggilan kepada pihak pengusaha guna  mendengar peristiwa yang terjadi sebenarnya.

“Dalam mencari akar permasalahannya, pemerintah akan kembali melaporkan hasilnya kepada dewan. Jika memang kesalahan dari pihak pengusaha maka akan diberikan sanksi,” papar Lukman.

Baca Juga:  Warek I Universitas Lampung Serahkan Bantuan Peduli Tsunami

Sebelumnya, ratusan massa dari Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM), sambangi gedung DPRD Lampung. Massa menuntut perusahaan mencabut tuntutan dan membebaskan aktivis buruh PT Bumi Menara Internusa (BMI) atas nama Reni Desmiria, Kamis (4/7).

Mereka juga meminta intervensi dari Pemprov Lampung untuk membebaskan Reni Desmiria dari Lapas (Lembaga Permasyarakatan) Kalianda, Lampung Selatan, setelah ditahan atas dugaan pemalsuan ijazah.

Presiden FSBMM, Dwi Haryoto, menyebut, permasalahan di PT BMI sangat pelik. Dalam operasionalnya mengunakan 1500 pekerja dengan status buruh harian lepas dan borongan. Dan hanya sedikit pekerja yang berstatus karyawan tetap.

“Dari permasalahan ini, tidak semua pekerja dilindungi BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan,” kata Dwi Hartoyo.

Baca Juga:  LBH Bandar Lampung dan FSBMM Adukan PT BMI Terkait Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan

Lanjut dia, permasalahan THR atau tunjangan hari raya, juga menjadi persoalan di internal perusahaan. Karena secara kewajiban perusahaan tidak membayarkan kepada pekerja, hingga ketika ada buruh yang menyuarakan terjadi kriminalisasi dan pemberangusan.

Atas dasar ini, FSBMM PT BMI, menuntut agar perusahaan mencabut gugatan dan membebaskan rekannya serta tidak ada pemberangusan serikat pekerja PT BMI.

Tuntutan lainnya, agar perusahaan mengangkat seluruh pekerja buruh untuk menjadi karyawan tetap. Selain itu perusahaan diharapkan mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan serta membayarkan THR setiap tahunnya.(BM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top