Iklan
Bandar Lampung

Pemprov Lampung Minta Setiap Wilayah Tidak Menunggak Anggaran BPJS

Rapat koordinasi teknis pembiayaan bersama program JKN KIS/RM/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung, meminta pemerintah kabupaten/kota untuk menganggarkan pembiayaan JKN dan KIS, agar tidak ada lagi penunggakan.

Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Heri Suliyanto, dalam rapat koordinasi teknis pembiayaan bersama program JKN KIS, Selasa (2/10).

Kata Heri, penganggaran tersebut agar tidak ada lagi penunggakan diakhir tahun. Bila alasan tidak adanya anggaran, hal itu dinilai klasik. Apalagi saat ini payung hukum sudah jelas, sehingga harus di anggarkan dalam APBD.

“Pemerintah kabupaten/kota saat ini tengah mengusulkan APBD perubahan dan murni, sehingga harus dilakukan pengecekan penganggaran tersebut. Diharapkan ada kerjasamanya antara BPJS dan masing-masing wilayah.

Baca Juga:  Masyarakat Tolak Alih Fungsi Lahan Hutan Kota di Wilayah Way Dadi                   

Sementara itu, Kepala BPJS cabang Kota Bandar Lampung, Johana, mengatakan, saat ini Pemprov Lampung dan BPJS tengah merancang peraturan gubernur dan perjanjian kerjasama terkait program jaminan kesehatan sakai sambayan.

Kata dia, Pemprov Lampung juga sudah mengajukan 54 ribu tambahan data yang menggunakan APBD provinsi. Selain itu, secara selektif juga telah melakukan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dari basis data terpadu dan warga binaan yang belum tertanggung dalam jaminan kesehatan nasional.

“Selain itu, guru honorer dan panti juga ikut diajukan dalam program sakai sambayan,” kata Johana.(RM)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top