Iklan
Bandar Lampung

Pemprov Lampung Bayarkan DBH Mulai Minggu Ini

Plt Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Kepemimpinan Yusuf Kohar, sebagai Plt Wali Kota Bandar Lampung, yang menggunakan cara komunikasi efektif ke pihak pemerintah provinsi (pemprov). Membuahkan hasil kejelasan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2016 dan 2017 untuk Kota Tapis Berseri.

“Masalah DBH kan bisa dibicarakan dari hati ke hati yang paling dalam. Dengan begitu Pemprov Lampung serius untuk membantu. Insya Allah, sebelum masa jabatan Plt ini habis semua sudah selesai,” kata Yusuf Kohar, di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/4).

Perihal pelaksanaannya, lanjut Yusuf, Pemkot Bandar Lampung menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pemprov Lampung.

Baca Juga:  Pemalsuan Tanda Tangan, BK DPRD Lampung Ragukan Keterangan Staf Komisi I

“Yang penting kan kita sudah melakukan pendekatan. Sejak saya jadi plt, saya sudah jamin bahwa DBH ini tanggung jawab saya untuk dibicarakan dengan pihak provinsi. mudah-mudahan saja cepat cair yah,” jelas Yusuf.

Sementara itu Plt Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, turut mengapresiasi langkah yang dilakukan Wali Kota Bandar Lampung, Yusuf Kohar, terhadap Pemprov Lampung. Pasalnya, ada komitmen dari wali kota untuk melaksanakan prosedur DBH sesuai dengan apa yang sudah disampaikan.

“Jadi Pak Wali Kota ini memang berjuang dari sisi komunikasinya yang sangat efektif. Dan saat inilah kami (pemprov) akan berikan DBH kepada Kota Bandar Lampung, atas perjuangan Pak Yusuf Kohar sebagai plt. Dan dalam waktu dekat pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” papar Hamartoni.

Baca Juga:  PMI Serahkan Bantuan Korban Gempa di Sulawesi Tengah ke Pemprov Lampung

Hamartoni juga mengaku, bahwa DBH akan segera tersalurkan sebelum masa bakti Plt Yusuf Kohar habis. Selain itu, Pemprov Lampung juga sudah mentransfer kepada pemkot untuk perihal pajak rokok dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dengan bertahap.

“Yah beberapa item sudah ditransfer ke pemkot, karena memang ada hitungannya sendiri,” tukasnya.

Hamartoni juga menegaskan, tidak ada kendala untuk pembayaran DBH, hanya masalah waktu saja. “Saya sudah bilang pada waktu unjuk rasa beberapa waktu lalu.  Ini kan masalah waktu antara anak dan bapak. Apa harus lempar batu, harus jerit jerit, atau lapor tetangga, kan enggak. Dalam minggu ini badan keuangan daerah sudah memprosesnya,” tandasnya.(DD)

Baca Juga:  Pedagang Pasar SMEP Tak Lagi Percayai Herman HN

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top