Pendidikan

Pemprov Kejar Sisa 10 Persen Pengalihan Aset Sekolah

Ilustrasi

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menyelesaikan persoalan aset sekolah SMA/SMK/SLB yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Lampung tahun 2017.

Kepala Bagian Penyimpanan dan Penatausahaan Barang Daerah Provinsi Lampung, Meydiandra, mengatakan, pihaknya saat ini tengah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan persoalan aset tersebut sebelum batas akhir tindak lanjut pada September mendatang.

“Dampak dari pengalihan kewenangan pengelolaan aset dari kabupaten/kota ke Provinsi adalah meningkatnya pengelolaan aset daerah. Dari sekian juta data yang ada dan telah kita validasi dan verifikasi dan sudah kita buatkan berita acara ulang,” ungkap Meydi, Selasa (7/8).

Dia mengungkapkan, dari total 346 SMA/SMK/SLB yang dihibahkan ke Provinsi sejak September 2016 lalu telah diverifikasi dan dituangkan dalam bentuk neraca pada hingga 2017 lalu.

Baca Juga:  58 PTKIN se-Indonesia Ikut FGD UIN Raden Intan Lampung

Namun dari jumlah tersebut, kata Meydi, hanya 90% yang diakui oleh BPK. Sedangkan 10% lainnya masih menjadi temuan BPK dan diminta untuk segera diselesaikan.

“Masih sekitar 10 persen lagi yang tersebar dari pinggir laut sampai atas gunung dan itu masih terus kita verifikasi, sehingga diharapkan permasalahan aset SMA/SMK/SLB ini bisa selesai sepenuhnya,” beber Meydi.

Selanjutnya dia mengungkapkan, yang menjadi kendala pihaknya dalam menyelesaikan verifikasi dan survey lapangan terhadap aset yang menjadi temuan BPK ialah sumber daya manusia (SDM) dibidang penatausahaan yang sangat minim.

“Masalah pengalihan aset SMA/SMK/SLB dua tahun lalu itu sifatnya mendadak. Sementara untuk verifikasi sekolah sebanyak itu, SDM kami sangat terbatas, sehingga tidak bisa terburu-buru. Karena selain verifikasi data, kami juga kan harus turun untuk mengecek langsung ke lapangan,” jelasnya.

Baca Juga:  Tim Asesor BAN-PT Visitasi Program S1 Teknik Elektro UM Lampung

Permasalahan aset yang banyak menjadi temuan BPK, kata Meydi, banyak aset yang tidak ditemukan namun tercantum dalam data aset yang dihibahkan Pemkab/Pemkot ke Pemprov Lampung.

Untuk itu, sejak 2017 lalu pihaknya berupaya dengan membuat neraca awal masing-masing sekolah. Pasalnya neraca yang diterima Pemprov tidak menggambarkan kondisi sekolah secara utuh saat Pemprov melakukan pengecekan.

“Data Masi acak-acakan. Masih kita verifikasi terus sehingga jadi temuan BPK. Pelik masalahnya, ada yang ga ada surat sama sekali, tapi ada sekolahnya. Awalnya kita terima semua. Tapi sekarang sudah mulai kita perbaiki. Walaupun belum 100%, tetap ada PR,” terang Meydi.

Saat disinggung terkait kemungkinan menghapuskan aset yang tidak ditemukan di lapangan, Meydi menuturkan, masih melakukan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri dan masih menunggu jawaban tertulis sebagai acuan untuk penghapusan aset.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top