Daerah

Pemkab Purworejo Dinilai Kurang Sigap Tangani Corona

Ketua Fraksi Nasdem yang juga Wakil Komisi 4 DPRD Kabupaten Purworejo, RM Abdullah/Suluh/MAS

PURWOREJO – Merujuk intruksi pemerintah pusat atas penanganan bencana Corona Virus atau Covid-19, beberapa pemerintah daerah di Indonesia melakukan berbagai pencegahan dan penanganan. Hal itu dilakukan juga oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pemkab Purworejo mempersiapkan berbagai kebutuhan penanganan penyebaran Covid-19 melalui siaran pers kepada wartawan dengan cara humas pemkab memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo secara terpadu telah siap dalam penanganan penyebaran Covid-19.

Untuk memberikan informasi yang akurat dan terpecaya, Pemkab Purworejo menyediakan data dan informasi real time beserta bahan komunikasi informasi dan edukasi bagi seluruh masyarakat yang dapat diakses melalui website covid19.purworejokab.go.id

Baca Juga:  Warga Desa Canggung Diduga Meninggal Akibat Covid-19

Bupati Purworejo Agus Bastian, dalam kunjungan ke RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo Selasa (17/3) lalau, menyampaikan telah menyiagakan 11 rumah sakit di Kabupaten Purworejo yang siap menangani Covid-19.

Secara rinci disebutkan salah satunya adalah RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo sebagai RS rujukan lini 2, 10 RS pendukung, 11 dokter khusus pandemik dan 35 perawat khusus pandemik.

“Sudah tersedia 6 ruang isolasi dan 1 ambulance khusus, serta Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyiapkan anggaran khusus penangan Covid-19 sebesar Rp1,1 miliar,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem yang juga Wakil Komisi 4 DPRD Kabupaten Purworejo, RM Abdullah, menganggap pemerintah daerah kurang sigap dalam menangani corona.

“Pemerintah kurang maksimal dan kurang serius, buktinya penyediaan anggaran yang dipublikasikan hanya Rp1,1 miliar, harusnya bisa lebih dari itu,” katanya, Senin (23/3).

Baca Juga:  Sabet Penghargaan, Gubernur Lampung Minta RSUDAM Jaga Mutu Pelayanan

Abdullah menyayangkan, pemerintah daerah tidak ada koordinasi dengan DPRD terkait penanganan corona. Padahal, anggaran penanganan corona bisa lebih dari itu karena ini bukan hal yang sepele.

”Fraksi kami setuju jika anggaran penanganan corona hingga Rp30 miliar, karena ada dana yang bisa dipakai, yakni dana yang sudah disiapkan ketika pembayaran kenaikan BPJS namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dan saat ini dana tidak terpakai itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Kata dia, ODP dan PDP penting diperhatikan, namun masyarakat yang bekerja sebagai buruh harian lepas seperti tukang parkir, becak, kulibangunan dan pedagang harus diperhatikan juga. Berikan mereka bantuan bertahan hidup, seperti sembako.

Baca Juga:  Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony Wafat Akibat Covid-19

“Pemerintah juga harus siap dalam menstabilkan harga pokok, jangan sampai masyarakat malah jadi semakin menderita,” ujarnya.(Mahestya Andi Sanjaya)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top