Ekonomi

Pemkab Lambar Bimtek Pengadaan Barang Jasa Melalui Swakelola

Pemkab Lampung Barat melalui bagian pengadaan barang jasa, menggelar bimbingan teknis pengadaan barang jasa melalui swakelola/FB

LAMPUNG BARAT – Pemkab Lampung Barat melalui bagian pengadaan barang jasa, menggelar bimbingan teknis pengadaan barang jasa melalui swakelola, di Aula Kagungan, Kamis (25/4).

Kegiatan dibuka oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir. Sudarto M, MM mewakili Bupati dengan Narasumber dari LKPP Jakarta Suratmo, SIP, MM.

Peserta terdiri dari pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan serta pokja pengadaan barang dan jasa.

Dalam kegiatan tersebut Sudarto menyampaikan bahwa, proses pengadaan barang jasa mempunyai peran yang sangat penting dan strategis. Mengingat program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD baik berupa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya serta pengadaan barang belum bisa dilaksanakan sebelum terlebih dahulu dilakukan proses pengadaan barang jasa.

Baca Juga:  Sang Pisang Milik Kaesang Jadi Gerai ke 11 di Lampung

Pengadaan Barang Jasa (PBJ) tersebut terdapat suatu metode pengadaan, yaitu pengadaan barang jasa secara swakelola, dimana seluruh proses pengadaannya baik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan sendiri oleh penyelenggara kegiatan.

“Tetapi untuk diketahui juga, bahwa terdapat beberapa tipe pengadaan secara swakelola dan oleh sebab itu perlu adanya pemahaman yang benar didalam pelaksanaannya supaya tidak ada kesalahan prosedur untuk kedepannya,” kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Lambar Ir. Sudarto M.

Sementara itu, laporan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Ir Hotmuda Simarmata, MP mengatakan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini bukan hanya sekedar mendapatkan penyedia barang jasa, akan tetapi secara lebih luas untuk mendapat barang jasa yang tepat dan barang jasa diukur dari kriteria, kualitas dan waktu sehingga dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar besarnya.

Baca Juga:  Pemkab Lambar Gencar Sosialisasi Pencegahan KDRT

Kemudian, sehubungan dengan hal itu, dan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengadaan swakelola barang jasa, terdapat perubahan mendasar tentang tugas, kewenangan dan aturan teknis serta untuk mewujudkan kesamaan pemahaman di lingkungan OPD.(FB)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top