Bandar Lampung

Pemerintahan Rezim Boneka Jokowi-JK, Kaum Perempuan Jauh Dari Kesejahteraan

Ist

LAMPUNG – 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional atau biasa disebut International Women’s Day merupakan momentum international yang diperingati seluruh kelas perempuan dunia.

Dilihat secara historis hari perempuan Internasional lahir dari perjuangan perempuan kelas pekerja melawan eksploitasi dan penindasan kapitalis. Saat ini, para perempuan, anak-anak dan kaum laki-laki berada pada belenggu yang sama, penindasan dan penghisapan yang dirasakan adalah akibat dari sistem imperialis yang di dominasi AS dan tuan tanah besar yang masih merajalela memasifkan eksploitasi perampasan dan penggusuran lahan di bawah pemerintahan boneka Jokowi-JK.

Dalam krisis sistem kapitalis dunia yang terus memburuk, di Indonesia sendiri mengalami kondisi upah rendah, PHK massal, tingkat pengangguran yang tinggi, ketidaksetaraan yang buruk dan kemiskinan yang meluas bahkan di berbagai daerah-daerah indonesia.

Pekerja perempuan masih dikurung di perusahaan garment ternama di bandung karena tidak memenuhi target produksi di Kota Bandung, kemudian kaum perempuan terbakar karena menjadi korban ledakan pabrik petasan di Kota Tangerang.

Sedikitnya 49 pekerja tewas dalam kebakaran pabrik mercon PT. Panca Buana Cahaya di Tangerang pada tahun 2017, kemudian Bu Fatmi, yang meninggal setelah mengecor kakinya demi menolak pendirian PT. Semen Indonesia di pegunungan Kendeng, juga dalam tahun 2015 sebanyak 54 jenazah buruh migrant dipulangkan dari Malaysia, dengan mengutip beberapa contoh mengerikan.

Krisis dalam tubuh imperialis AS sebagai tuan dari rezim boneka Joko Widodo, melahirkan penghisapan dan tindasan yang berlipatganda. Rakyat, khususnya kaum perempuan mengalami diskriminasi upah dan kesempatan kerja.

Dalam aspek upah pemerintah merilis perbandinga rata-rata upah antara buruh laki-laki dan perempuan (Februari 2017), di sektor Industri buruh laki-laki mendapatkan upah rata-rata Rp2.700.000, sementara perempuan hanya Rp2.000.000.

Baca Juga:  IBI Darmajaya Gandeng ACT Lampung Kirim Logistik dan Relawan ke Kelumbayan Tanggamus

Sementara itu di sektor buruh tani baik pertanian skala besar, perkebunan upah buruh tani laki-laki sebesar Rp1.930.000 sementara buruh tani perempuan hanya Rp1.140,000.

Dalam hal kesempatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki berjumlah 83,05 % lebih tinggi dari pada perempuan yaitu 50,89 %. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perempuan berkisar 8,62% lebih tinggi dari pada laki-laki yang berkisar 8%.

Kemiskinan dan diskriminasi yang menimpa kaum perempuan tersebut yang semakin membuat kaum perempuan di Indonesia mengalami kerentanan. Akibat kemiskinan, kaum perempuan menjadi mayoritas dari Buruh Migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara.

Tindak kekerasan, pelecehan merupakan hantu yang terus menghinggapi kaum perempuan Indonesia. Melalui sistem yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, kaum perempuan menjadi sasaran utama perdagangan orang.

Dalam catatannya, pada tahun 2016 telah terjadi 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan. Di daerah perkotaan, perempuan menderita upah rendah dan kondisi kehidupan yang semakin menderita serta tidak mendapat layanan sosial bagi kaum perempuan yang bekerja di rumah sebagai pekerja rumah tangga (PRT).

Di daerah pedesaan, kaum perempuan menderita perampasan tanah dan monopoli sumber daya oleh koorporasi besar yang membuat seluruh petani dan suku bangsa minoritas kian tidak memiliki tanah, serta kehilangan rumah dan mengalami kelaparan serta gizi buruk.

Manipulasi harga pangan dunia memperburuk krisis pangan dan mengancam produksi pangan dan kedaulatan pangan. Sebagai konsekuensinya pemerintahan banyak mengikuti perkembangan Trans Pacific Partnership (TPP) meskipun belum mensepakatinya tetapi justeru terlibat di dalam EAST ASIA SUMMIT dan ASIAN Plus Three yang dipimpin oleh raksasa buas imperialism utama AS dan juga Indonesia mengikuti perjanjian perdagangan bebas lainnya.

Baca Juga:  Gubernur Ridho : Keberadaan Korps Marinir di Lampung Memberikan Dukungan Lebih Pada Pembangunan

Sementara itu, pemerintah telah menggunakan kemitraan publik swasta dan liberalisasi pertanian untuk mengimbangi penurunan belanja publik. Hal ini akan menyebabkan perpindahan pekerja wanita yang meluas menjadi buruh migran diluar negeri.

Diskriminasi dan kriminalisasi terhadap perempuan juga hadir dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pasal 484 ayat 1 huruf e yang berbunyi “dipidana karna zina dengan pidana penjara paling lama 5 tahun,laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terkait dengan perkawinan yang sah melakukan persetubuhan”.

Sebagai mana laporan dari kelompok kerja PBB tentang deskriminasi perempuan dalam hukum dan dalam praktek tahun 2012 ketentuan zina dalam prakteknya sering diarahkan pada perempuan dan anak perempuan melanggar hak dan privasi,dan mengarah ke diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan selain itu dengan mengkriminalisasi perzinahan juga mengurani efektifiitas dalam hukum pemerkosaan.

Sangat sulitnya untuk membuktikan tuduhan pemerkosaan dimana seorang perempuan diperkosa dan kejahatan tersebut sulit di buktikan dan kemudian perempuan tersebut dapat dituduh melakukan perzinahan,ini menghalangi perempuan untuk melaporkan pemerkosaan.

Emansipasi perempuan tidak pernah mungkin terjadi di bawah dominasi imperialisme dan besarnya kepentingan tuan tanah di Indonesia. Perempuan harus terus mengkampanyekan dan menentang kaum borjuis pemerintahan boneka yang berkuasa dan negara yang memberi mereka kebohongan akan kebaikan dari sistem kapitalis monopoli.

Bentuk imperialisme sederhana dan paling kejam adalah wabah perang agresif yang tak henti-hentinya, penghancuran kehidupan dan harta benda dan pemindahan jutaan orang sebagai akibat dari krisis ekonomi dan keuangan.

Baca Juga:  LMND Lampung Nyatakan Sikap Netral di Pilgub 2018

Perempuan harus mengorganisasi diantara kaum perempuan itu sendiri untuk memperkuat gerakan perempuan melawan berbagai jenis penindasan yang mereka derita.

Gerakan perempuan harus meningkatkan kesadaran revolusioner dan militansi mereka dan memperjuangkan pembebasan perempuan melawan imperialisme, feodalisme dan kebijakan neoliberalisme dibawah rezim Jokowi.

Perempuan harus berdiri bersama dan berjuang untuk pembebasan dan mewujudkan demokrasi nasional. Perempuan harus bergabung dengan semua organisasi progresif dan bergabung dalam gerakan demokrasi nasional dalam memerangi represi, militerisasi, penjarahan imperialis dan perang.

Perempuan tidak boleh melupakan orang-orang sebelum mereka yang mempertaruhkan kebebasan, martabat dan hidup mereka untuk para wanita saat ini. Perempuan harus mempertahankan mereka dengan dedikasi dan semangat yang tinggi.

Untuk itu dalam menyambut peringatan hari perempuan international, Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Lampung (EW-LMND Lampung) mendorong untuk terbentuknya wadah persatuan gerakan perempuan sebagai wadah perjuangan bersama dalam perjuangan hak-hak dasar perempuan melawan politik ekonomi kapitalisme.

Sehingga perempuan juga turut serta dalam perjuangan rakyat supaya dapat mempunyai alat politiknya sendiri dalam menentukan masa depannya. Sehingga tidak lagi menyandarkan nasib rakyat pada kelompok borjuasi.(*)

Pernyataan sikap EW-LMND Lampung

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top