Daerah

Pembayaran Pajak PBB Tepat Waktu ikut Berperan dalam Kemajuan Desa

Desa Muara Tenang dan Muara Tenang Timur, menggelar Musrenbangdes, di Balai Desa Muara Tenang Timur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji/NNG

MESUJI – Desa Muara Tenang dan Muara Tenang Timur, menggelar Musrenbangdes, di Balai Desa Muara Tenang Timur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Rabu (4/9).

Musrenbangdes ini nantinya, bisa mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satunya dengan membangun desa, untuk kemajuan Kabupaten Mesuji.

Kepala Desa Muara Tenang Timur, Wiyono, menyampaikan, perlu dukungan dari semua warga untuk mendukung kerjasama dengan aparatur desa dalam hal pembangunan terutama dalam hal infrastruktur.

“Bidang infrastruktur desa salah satu penunjang dari kemajuan desa itu sendiri,” kata Kades Wiyono.

Baca Juga:  50 Personel Gabungan Berjibaku Padamkan Api di Areal Perkebunan PT BSMI Mesuji

Sementara itu, Kades Muara Tenang, M Khamdani, berharap, usulan dari warga melalui Musyawarah Dusun (MusDus), dapat tercapai dan terlaksana melalui Sistem Informasi Desa (SID).

“Nantinya, masyarakat secara langsung bisa memberikan penilaian secara obyektif terhadap kemajuan dan pencapaian pembangunan, khususnya di Desa Muara Tenang,” timpal M Kamdani.

Ditempat yang sama, Camat Tanjung Raya, I Komang Sutiaka, menjelaskan, forum Musrenbang wajib dilaksanakan setiap desa dan kecamatan, karena sudah di atur dalam Undang Undang.

Komang juga mengharapkan, kepada para ketua RT/RW dan dusun yang ada di Desa Muara Tenang dan Muara Tenang Timur, agar mensosialisasikan kepada setiap warganya untuk membayar atau melunasi Pajak PBB.

“Pembayaran bisa melalui perangkat desa atau langsung di Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Mesuji,” kata I Komang Sutiaka.

Baca Juga:  Rekrutmen 400 Anggota Satpol PP Tulangbawang Tunggu Sinyal Pusat

Kata Komang, dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui Musrenbang. Dimana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama yang berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.

Hal itu sesuai dalam PP Nomor 40 Tahun 2006, tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional, musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) 5 tahun, baik Musrenbang jangka panjang nasional dan Musrenbang jangka panjang daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya.(NNG)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top