Politik

Pemalsuan Surat Komisi I DPRD Imbas Transisi Kekuasaan di Pilgub Lampung

Akademisi kebijakan publik Universitas Lampung, Dedi Hermawan/Net

BANDAR LAMPUNG – Persoalan pemalsuan surat oleh Komisi I DPRD Lampung  dinilai akademisi kebijakan publik Universitas Lampung, Dedi Hermawan, ada nuansa politik dalam birokrasi akibat transisi kekuasaan antara incumben dan gubernur terpilih saat pilgub 27 Juni 2018 lalu.

“Sebenarnya ini intervensi politik dalam tubuh birokrasi akibat transisi kekuasaan antara pemimpin incumben dan terpilih. Karena kalau kepala daerah terpilih biasanya terikat dengan suatu janji atau komitmen sehingga kadang tak bisa menahan dan ingin secapatnya memenuhi itu,” ungkap Dedi, via sambungan telepon di Bandar Lampung, Kamis (18/10)

“Tetapi mestinya harus dipahami oleh kepala daerah terpilih dan harus diakhiri cara kerja yang sifatnya tidak berkesinambungan dengan memandang birokrasi sebagai intutusi professional untuk pencapaian visi misi. Jadi Like n this like ini harus dikurangi,” timpalnya lagi.

Baca Juga:  Panelis Kupas Kandidat Gubernur Apresiasi M Ridho Ficardo

Lanjutnya, persoalan yang memiliki kecenderungan adanya intervensi politik dengan menempatkan orang-orang yang direkomendasi oleh dua belah pihak bertolak belakang ini, kata dia, sangat menguntungkan pemimpin incumbent.

Karena masih memiliki legitimasi, akibatnya kepala daerah terpilih tidak bisa berbuat banyak, sehingga melakukan berbagai manuver untuk merubah kondisi dengan memunculkan modus menggerakan DPRD dalam hal ini komisi I agar memanggil pansel.

“Cuma pintu masuk itu tidak ada sehingga terkesan dipaksakan dengan cara kontroversi menscanning tandatangan agar mendapat legitimasi memanggil pansel. Kemudian terbongkar dan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum akan menjadi lebih mudah serta cepat selesai dengan telah ditemukannya pelaku dan bukti,”ungkapnya.

Saat disinggung alasan persoalan ini tidak langsung masuk ke ranah hukum, ia menyampaikan bahwa untuk menjaga kondusifitas di DPRD Lampung.

Baca Juga:  DPC Partai Garuda Lamsel Optimis Raih Kursi DPRD Di Pileg

“Hukum itu jalan terakhir, sehingga langkah penyelesaian masih dari badan kehormatan DPRD. Karena kalau dibawa ke ranah hukum dan terbongkar membuat situasi lebih kisruh,” tegasnya.

Kendati demikian, ia menilai bahwa permasalahan ini harus segera diselesaikan dan disampaikan ke publik, apakah melalui ranah politik atau hukum. Karena jika permasalahan ini dibuat menggantung saja, bisa menjadi catatan buruk.

“Jangan sampai mengorbankan pihak lain, itu terlalu kejam orang melihatnya nanti. Jadi, tinggal dicari gimana menjelaskan secara sehat dan wajar, silahkan DPRD  menemukan cara terbaik supaya menjaga semua pihak termaksud staf yang diperintahkan ini,”pungkasnya.(JO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top