Modus

Pedagang Dibohongi, LBH Mulai Kumpulkan Bukti

Pasar Smep/Ist

BANDARLAMPUNG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, mulai membuka posko pengaduan hukum struktural (gratis) kepada para pedagang Pasar Smep yang merasa dirugikan secara materil akibat ketidakjelasan status perihal pembangunan pasar tersebut.

Langkah LBH Bandarlampung ini juga untuk mengetahui upaya hukum apa yang nantinya akan diambil pasca tertangkapnya Ferry Sulistyo alias Alay yang merupakan Direktur PT Artha Makmur, selaku pengembang Pasar Smep.

“Kalau kita bicara masalah tindak pidana atau perdata, harus jelas dahulu. Posko ini dibuka agar LBH mengumpulkan bukti-bukti dari pedagang yang katanya sudah memberikan sejumlah uang kepada pihak pengembang. Bisa dengan melampirkan kwitansi pembayaran langsung atau tidak langsung,” kata Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi, via ponselnya, Rabu (21/3).

Menurut Alian, dengan terlampirnya bukti-bukti pembayaran, maka langkah hukum akan mudah dan jelas. Selain itu, pihaknya juga dapat menghitung berapa banyak pedagang Pasar Smep yang menjadi korban Alay.

Baca Juga:  PSHT Bantah Berikan Dukungan Untuk Cagub Lampung Mustafa

“Ini adalah persoalan struktural, pedagang yang lemah dan selalu di bodoh bodohi. Dengan dibukanya posko pengaduan, mudah-mudahan bisa terurai persoalannya, mulai besok kami tunggu pedagang untuk menyerahkan bukti terlampir,” jelas Alian.

Masih katanya, pasca ada pengembang baru Pasar Smep, uang yang telah disetor pedagang juga harus menemui titik jelas. Apakah nanti pengembang baru ikut bertanggungjawab atau apakah ada pelimpahan ganti rugi.

“Ini kan sudah terbengkalai oleh Alay. Harapan kita pengembang yang baru ini nantinya bisa kerja serius dan maksimal. Kegiatan juga harus transparan dan harus ada kepastian kapan akan dimulai dan selesai. Karena ini bicara proyek ataupun tender yang harus dipublikasikan secara luas. Jadi gak boleh lagi ada alasan apapun yang misalnya gak ada uang, gak ada modal. Seperti alasan alay yang lama. Harapan kita pengembang baru bisa serius dan komitmen,” tegasnya.

Baca Juga:  Dua Remaja Asal Kecamatan Semaka Awali Tahun di Sel Tahanan

Perihal apakah ada indikasi keterlibatan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung. Kata Alian, Ini merupakan persoalan tender, yang didalamnya pasti ada proses lelang, proses perizinanan, hingga proses lainnya.

“Nah, pemkot dan DPRD juga harus ikut bertanggung jawab, kedua lembaga ini kan juga hadir dalam proses atau pengawasan pengembang. Tetapi, dalam proses pengaduan dan pelaporan masyarakat ini yang kami tampung dahulu,” tukasnya.

Jika memang ada keterlibatan, sambung dia, LBH Bandarlampung akan langsung melemparkan kasus tersebut kepada aparat kepolisian. “Pengembangannya kami serahkan kepada aparat, apakah dalam prosesnya ada suap misalnya. Karena pembelaan kami untuk fokus kepada para pedagang agar terukur,” ungkapnya.

Jika memang nantinya para pedagang memiliki bukti pembayaran, maka akan ada dua langkah hukum yang diambil. Hal itu melihat, karena posisi Alay saat ini bukan lagi selaku pengembang.

Baca Juga:  HUT Lampung ke-54 Awal Percepatan Pembangunan

“Yang pertama harus dikembalikan uangnya. Kalau misalnya tidak dikembalikan maka kita bicara tindak pidana, merujuk pada proses penipuan dan penggelapan. Kedua tetap mengambil langkah hukum perdata agar bisa kami gugat menuntut pengembalian dana milik pedagang pasar Smep pada khususnya,” papar Alian.(DD)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top