Bandar Lampung

PDIP Mau Kontestasi Pemilu untuk 2024 Tetap Jalan, Tanpa Adanya Revisi UU Pilkada

PDIP Mau Kontestasi Pemilu untuk 2024 Tetap Jalan, Tanpa Adanya Revisi UU Pilkada
PDIP Mau Kontestasi Pemilu untuk 2024 Tetap Jalan, Tanpa Adanya Revisi UU Pilkada

Ilustrasi PDIP.

Suluh.co – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDIP] berpendapat pemilihan kepala daerah selanjutnya sebaiknya tetap digelar pada 2024 seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan menilai belum perlu untuk merevisi UU Pilkada.

Djarot mengatakan persoalan pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi undang-undang. “Atas dasar hal tersebut, sebaiknya Pilkada Serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah,” kata Djarot dalam keterangan tertulis, seperti dilaporkan Tempo.co, Rabu, 27 Januari 2021.

Menurut Djarot, PDIP sepakat bahwa perlu ada evaluasi dari pelaksanaan Pilkada 2020 demi meningkatkan kualitas pemilihan dan demokrasi. “Namun belum mengarah pada urgensi perubahan UU Pilkada,” kata dia.

Djarot mengatakan tak perlunya perubahan UU Pilkada ini mengingat tujuan awal dijadwalkannya Pilkada pada 2024. Menurut dia, ketentuan yang termasuk salah satu materi pokok UU Pilkada ini demi menjaga kesinambungan dan kesesuaian jadwal antara pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pilkada pada 2024.

“Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam UU tersebut belum dijalankan, bagaimana perubahan akan dilakukan? Jadi dilaksanakan dulu tahun 2024, baru dievaluasi,” ucap dia.

Baca Juga:  Mukhlis Basri Masuk Dalam Daftar Saksi Korupsi BUMD

Suluh.co mendapati rilis yang berkaitan dengan ucapan Djarot Syaiful Hidayat. Berikut isinya;

1) PDI Perjuangan paska pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 setuju untuk melakukan evaluasi pelaksanaan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada dan kualitas demokrasi. “Evaluasi Pilkada penting, namun belum mengarah pada urgensi perubahan UU Pilkada”

2) PDI Perjuangan berpendapat bahwa persoalan pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi undang-undangnya. “Atas dasar hal tsb, sebaiknya Pilkada Serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dg desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah”

3) Tidak perlunya perubahan UU Pilkada tsb mengingat pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang merupakan salah satu materi muatan pokok undang-undang tsb guna menjaga kesinambungan dan kesuaian jadwal antara pileg, pilpres dan pilkada 2024. “Pilkada Serentak 2024 yang di atur dalam UU tsb belum dijalankan, bagaimana perubahan alan dilakukan? Jadi dilaksanakan dulu tahun 2024, baru dievaluasi”

4) Dengan tidak adanya perubahan UU Politik, khususnya UU Pilkada tsb, maka seluruh energi bangsa dapat difokuskan pada upaya mengatasi pandemi berikut seluruh dampak akibat covid tsb, khususnya dampak di bidang perekonomian rakyat. “Pemerintah dan DPR RI tidak perlu membuang-buang energi yang berpotensi ketegangan politik akibat seringnya perubahan UU Pemilu. Lebih baik fokus kita mengurus rakyat agar segera terbebas dari Covid-19. Pelaksanaan Pilkada yang penting untuk dievaluasi, bukan perubahan UU nya”

Djarot Syaiful Hidayat
Ketua DPP PDI Perjuangan

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top