Bandar Lampung

Pasca Tanda Tangan Palsu, Ruang Staf Komisi I dan Sekwan DPRD Lampung Kosong

Ruang Komisi I DPRD Provinsi Lampung, tampak lengang pasca pemberitaan tanda tangan palsu/SP

BANDAR LAMPUNG – Usai berita pemalsuan tanda tangan Wakil Ketua DPRD Lampung, ruang Komisi I dan Sekertaris Dewan (Sekwan) nampak kosong, terkesan staf diruangan tersebut tak mau menjadi kambing hitam.

Pantauan di DPRD Lampung hingga pukul 13.00 WIB, tak ada satupun staf yang terlihat di ruangan Komisi I. Ruangan Sekertaris Dewan (Sekwan) biasanya terbuka, pun kali ini tertutup.

Tak biasa-biasanya staf baik dikomisi maupun ruang Sekwan meninggalkan tempat. Ini memunculkan spekulasi mereka tidak ingin dikambinghitamkan oleh Ketua Komisi I Ririn Kuswantari.

Sebab sebelumnya Ririn Kuswantari telah klarifikasi terkait dugaan pemalsuan tandatangan wakil ketua DPRD Johan Sulaiman dalam surat pemanggilan tim seleksi (Timsel) Sekertaris Daerah Provinsi  Lampung, merupakan kesalahan staf di komisi.

Baca Juga:  Imer Darius : Berita Bohong Masuk Penjara, Apalagi Tanda Tangan Palsu

Padahal, tidak mungkin seorang staf mau melakukan pemalsuan tandatangan tanpa ada perintah, apa lagi yang dipalsukan merupakan tanda tangan wakil ketua DPRD. Sebab mereka bisa terancam pemecatan.

Ririn Kuswantari menyampaikan bahwa surat keluar pimpinan DPRD kepada Pansel Sekda Provinsi Lampung disinyalir terdapat kekeliruan atau manipulasi keaslian tanda tangan Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman adalah diluar sepengetahuan dan petunjuk pimpinan maupun anggota komisi I.

“Setelah kami klarifikasi hal tersebut adalah murni merupakan kelalaian staf sekretariat komisi. Namun demikian hal tersebut merupakan kelalaian kami,” kata Ririn, Kamis (11/10).

Oleh karena itu, ia meminta kepada pimpinan staf sebagai atasannya yaitu Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk memberi sanksi tegas kepada yang bersangkutan.

Baca Juga:  Ada Unsur Pidana, Oknum ASN Pemalsu Tanda Tangan Bisa Masuk ke Ranah Hukum

“Kami selaku pimpinan dan anggota Komisi I mohon maaf kepada Pimpinan Dewan dalam hal ini Johan Sulaiman,” ujarnya.

Ia berharap peristiwa ini tidak mengalihkan keinginan komisi satu untuk tetap mengkritisi proses seleksi Sekdaprov. “Kami menilai prosesnya terdapat kejanggalan,” ungkapnya.(SP)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top