Modus

Pasca Dilaporkan Gegara Demo SPP, LBH Dampingi Pemeriksaan Mahasiswa UBL

LBH Bandar Lampung, dampingi pemeriksaan Mahasiswa UBL di Polresta Bandar Lampung/LBH

Suluh.co – Mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL) memenuhi panggilan klarifikasi penyidik Polresta Bandar Lampung untuk memberikan keterangan terkait laporan Wakil Rektor 3 Bambang Hartono ke polisi, Jumat (26/2).

Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan, mengatakan, hadirnya mahasiswa tersebut, sebagai bentuk kooperatif dan itikad baik untuk menghormati proses hukum yang didampingi oleh LBH selaku kuasa hukum.

“Proses hukum ini sebagai buntut dari rangkaian panjang mahasiswa yang melakukan aksi untuk mengkritisi kebijakan kampus terkait pemotongan SPP,” tegasnya.

Kata dia, laporan dari pihak kampus terhadap mahasiswanya sendiri merupakan bentuk pembungkaman terhadap demokrasi serta pengkebirian hak mahasiswa untuk memperjuangkan turunnya SPP.

Kondisi Covid-19 yang hari ini melanda memang sangat berdampak pada ekonomi para orang tua mahasiswa. Banyak mahasiswa yang protes akan biaya kuliah yang tidak mampu mereka bayarkan karena memang kondisi perekonomian yang sedang anjlok hari ini.

Baca Juga:  Operasi Kratakatu, Ratusan Pengendara Kena Tilang

“Bukan hanya di UBL saja yang terjadi aksi protes penurunan SPP kuliah, hampir setiap kampus di Lampung melakukan aksi menuntut pemotongan biaya SPP/UKT,” papar Chandra.

Aksi mahasiswa UBL menuntut penurunan biaya SPP disaat pandemi Covid-19/Istimewa

Sebelumnya, aksi pada tanggal 17 Febuari 2021 lalu, sebenarnya berjalan dengan kondusif, damai dan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Bahkan saat berlangsungnya aksi, pimpinan kampus yang diwakili oleh Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III UBL menerima aksi para mahasiswa dan akan menindaklanjuti tuntutan dari mahasiswa dengan melakukan rapat koordinasi pimpinan kampus untuk menentukan besaran nominal pemotongan SPP.

Namun bukannya kabar baik yang diterima, justru pihak kampus melaporkan mahasiswa peserta aksi sebagai bentuk tindak pidana oleh pihak kampusnya sendiri.

Melalui wakil rektor tiga bidang kemahasiswaaan, dilaporkan di Polresta Bandar lampung dengan dugaan melanggar Pasal 160 KUHP jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang kekarantinaan kesehatan.

Baca Juga:  Hati-hati, Golput di Pemilu 2019 Bisa Terkena Sanksi Penjara 3 Tahun

Wakil Rektor III Bambang Hartono yang juga sebagai pelapor menyatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut adalah aksi yang illegal karena tidak dinaungi oleh organisasi kemahasiswaan yang ada di UBL.

Hal ini justru salah satu bentuk diskriminatif karena sejatinya hak untuk menyampaikan pendapat tidak terkungkung dalam suatu wadah, melainkan hak dari setiap warga negara.

Hak tersebut merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara yang sudah diatur secara nasional maupun internasional yang dijamin dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 , Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hingga Pasal 19 Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Baca Juga:  Kejati Usut Bansos Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Sehingga aksi yang dilakukan mahasiswa untuk memnuntut pemontongan SPP memiliki dasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berjalan secara kondusif, tertib, dan damai dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran Covid-19.

LBH Bandar Lampung menyayangkan pelaporan pihak pimpinan kampus tersebut, dan meminta agar segera mencabut laporan tersebut dan lebih menggunakan cara-cara yang humanis.

Karena hal ini menjadi potret buram bagi dunia Pendidikan di Lampung dimana pendidik mengkriminalkan anak didiknya sendiri.

 

Reporter : SUL/LBH

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top