Politik

Partai Golkar Lampung Angkat Bicara Perihal Pemalsuan Tanda Tangan

konfrensi pers di ruangan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung/Istimewa

konfrensi pers di ruangan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung/Istimewaka 

BANDAR LAMPUNG – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung, H. Tony Eka Candra, menjelaskan, isu pemalsuan tanda tangan yang berkembang di media sosial merupakan pergeseran isu utamanya.Yaitu bagaimana DPRD melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seleksi Jabatan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

“Hari ini kita sudah mendengar langsung keterangan dari anggota fraksi partai Golkar yang saat ini duduk sebagai Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari, dan telah dijelaskannya secara gamblang dan detail,” tegas Tony.

“Bahwa apa yang muncul di media sosial terkait pemalsuan tanda tangan adalah tidak benar, dan akibat dari isu tersebut Ibu Ririn Kuswantari merasa tersakiti, teraniaya, terdzolimi dan ini adalah fitnah,” papar Tony, saat menggelar konfrensi pers di ruangan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung, Senin (15/10).

Lanjut dia, yang dirasakan Ririn juga dirasakan oleh Fraksi Partai Golkar, karena isu utamanya adalah bagaimana DPRD melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) melakukan fungsi pengawasan terhadap seleksi Jabatan Tinggi Madya (Sekda),

“Karena sebagaimana aturan perundangan pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD,” tegasnya lagi.

Tony yang didampingi anggota fraksi Partai Golkar lainnya, yakni Ririn Kuswantari, H. Riza Mirhadi, I Nyoman Suryana, FX. Siman, H. Thaib Husin, dan H. Ali Imron, juga menegaskan, terkait seleksi Jabatan Tinggi Madya yang dilakukan indikasinya terbuka tetapi tertutup.

Baca Juga:  Putusan Sanksi Ketua dan Staf Komisi I DPRD Lampung Tunggu Rapim

Padahal, sambung dia, kepala daerah seyogyanya memberikan kesempatan sebesar-besarnya dan peluang yang sama kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah memenuhi peraturan perundangan-undangan untuk mengikuti seleksi tersebut.

Dan seleksi yang ada terindikasi tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah  Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Mangement Pegawai Negeri Sipil (PNS), Peraturan MENPAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada hakekatnya aturan perundangan tersebut menyatakan bahwa, pengisian jabatan tinggi madya, baik itu di kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural dan instansi daerah, dilakukan secara terbuka, kompetitif, adil dan setara.

“Tidak boleh melakukan diskriminasi dan nepotisme. Pada awalnya sebanyak 9 orang yang memasukkan berkas untuk mengikuti seleksi, tetapi yang mendapat rekomendasi dari gubernur ada 4 orang, dan ini perlu dipertanyakan oleh anggota dewan,” jelas Tony.

Tony juga menjelaskan, beberapa nama yang tidak masuk dalam rekomendasi Gubernur Lampung seperti Kherlani dan Fahrizal Darminto yang dinilai berprestasi, dan tidak pernah memiliki permasalahan didalam menjalankan tugas dan pengabdian selama ini.

“Saya mencontohkan Pak Kherlani, saat ini pangkatnya paling tinggi golongan 4-E dan dia tidak pernah ada permasalahan didalam menjalankan tugas dan pengabdianya selama ini tetapi tidak mendapat rekomendasi dari Gubernur,” aku dia.

Baca Juga:  KPU Lampung Masih Kekurangan Logistik Pemilu

Kemudian Pak Fahrizal Darminto, yang saat ini pangkatnya golongan 4-D, juga sudah mengikuti Lemhanas dan tidak pernah ada permasalahan selama menjalankan tugas dan pengabdianya dijajaran Pemerintah Provinsi Lampung, juga tidak mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

“Ini salah satu contoh saja yang perlu dipertanyakan oleh komisi I sebagai AKD di dalam menjalankan fungsi pengawasannya, belum lagi mekanismenya, apakah sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sehingga partai golkar dengan ini mendukung upaya komisi I untuk melakukan fungsi pengawasan di dalam seleksi jabatan tinggi madya di lingkungan Pemprov Lampung,” pungkas Tony.

Sementara itu, anggota fraksi Partai Golkar, H. Riza Mirhadi, menambahkan, terkait persolan adanya pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh Ririn Kuswantari, berdasarkan hasil Rapat Fraksi Partai Golkar akan segera dilaporkan oleh Ririn Kuswantari kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Lampung.

Pasalnya, persoalan ini tidak hanya menciderai nama baik pribadi Ririn, akan tetapi telah menciderai nama baik Fraksi Partai Golkar.

Pihaknya, sambung Riza, juga sudah mendengar secara langsung dan gamblang keterangan dari ibu Ririn dalam rapat fraksi dan oleh sebab itu, dirinya minta kepada Ibu Ririn yang saat ini merasa nama baiknya terusik, dan ini adalah perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik secara pribadi maupun kelembagaan Fraksi Partai Golkar,

Baca Juga:  Antisipasi Kerawanan, Polda Lampung Gelar Simulasi Pemilu

“Kita minta segera dilaporkan kepada BKD dan langkah selanjutnya fraksi partai golkar akan memikirkan dan mempertimbangkan hasil keputusan BKD apakah proses selanjutnya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kita tunggu saja perkembangannya,” tegas Riza.

Ditempat yang sama, anggota Fraksi Partai Golkar, Ririn Kuswantari, yang juga Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, menegaskan, terkait adanya tanda tangan yang discaning bukan dilakukan oleh dirinya, akan tetapi murni kelalaian staf yang perlu pembinaan.

“Sekali lagi saya sampaikan dan tegaskan, bahwa saya tidak pernah melakukan atau memerintahkan siapapun untuk memalsukan tanda tangan Johan Sulaiman selaku wakil ketua dewan, dan saya juga sudah sampaikan kepada fraksi partai golkar secara detail, dan persoalan ini akan segera saya laporkan kepada BKD,” ungkap Ririn.

“Serta berharap proses seleksi jabatan tinggi madya di lingkungan Pemprov Lampung, dapat berlangsung, terbuka, kompetitif, adil, dan setara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Ririn.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top