Modus

Parle Tuntut Gubernur Arinal Tak Umbar Janji dalam Menangani Kasus Korupsi di PUPR Lampung

Parlement Jalanan (Parle), menggelar aksi di halaman kantor Dinas PUPR Provinsi Lampung/KI

BANDAR LAMPUNG – Dugaan bagi-bagi proyek dan uang pengamanan yang disinyalir melibatkan oknum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Lampung, menuai aksi unjuk rasa sejumlah LSM yang tergabung dalam Parlement Jalanan (Parle), di halaman kantor PUPR setempat, Rabu (31/7).

Dalam orasinya Suadi Romli dari LSM Solid menduga pengelolaan anggaran proyek di Dinas PUPR Provinsi Lampung telah dikondisikan, dimainkan dan disusupi oleh oknum luar dinas yang mengatasnamakan partai dan orang-orang Gubernur.

“Yang jelas tuntutan kami cuma satu, permasalahan dugaan korupsi seperti infrastruktur yang hancur sampai saat ini belum ada perbaikan,” tegasnya.

Selain itu Ia meminta Arinal Selaku Gubernur jangan hanya mengumbar janji dalam menangani kasus korupsi.

Baca Juga:  Polresta Bandarlampung Ciduk Pelaku Pedofilia

“Kami meminta gubernur dan wakil gubernur untuk turun langsung ke lapangan bersama kami untuk menangani kasus korupsi di Provinsi Lampung, jangan hanya janji-janji,” tambahnya.

Diketahui pendemo selain melakukan aksi di Kantor dinas PUPR juga berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur. Sejumlah poster tuntutan tampak memuat tulisan dugaan bagi-bagi proyek yang terindikasi melibatkan Nurbuana. Serta Dinas PUPR harus bersih dari mafia anggaran yang meresahkan masyarakat copot oknum pejabat yang terlibat korupsi.

Sedangkan pernyataan sikap  yang disuarakan Parle yakni pertama mendesak Gubernur Lampung agar segera mencopot secara tidak hormat jabatan Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, yang sudah terlalu banyak melakukan perbuatan dosa kepada rakyat Lampung.

Baca Juga:  Keterlibatan SGC Sebagai Penyandang Dana Arinal-Nunik Jadi Kejahatan Paling Brutal

Kedua mendesak Kepala Keiaksaan Tinggi Lampung untuk segera menangkap bandit-bandit, mafia anggaran di Dinas PUPR Provinsi Lampung dan menghukum seberat-beratnya. Karena permasalahan yang ada sudah terlalu lama berlarut-larut sehingga masyarakat lampung jenuh melihat kinerja aparat yang sangat lamban dalam menuntaskan kasus tersebut.

Ketiga mendesak kepada aparat penegak hukum untuk segera mengungkap, menangkap, mengadili, memenjarakan aktor ulung Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung yang ikut berperan penting dan mempunyai andil besar di semua, program, kebijakan & pengelolaan anggaran di Dinas PUPR Provinsi Lampung.

Keempat meminta kepada DPRD Provinsi Lampung dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Lampung untuk bersama-sama mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung yang dianggap gagal memajukan provinsi lampung.

Baca Juga:  Jalan Rusak Viral di Medsos, Begini Alasan Dinas PUPR Lampung

Kelima menghimbau kepada seluruh media cetak dan elektronik serta Lembaga yang ada di Provinsi Lampung agar selalu memantau gerak-gerik segala aktivitas yang ada di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Lampung. Karena disinyalir pengelolaan anggaran proyek di Dinas PUPR Provinsi Lampung telah dikondisikan, dimainkan dan disusupi oleh oknum luar dinas yang mengatasnamakan partai dan orang-orang Gubernur.(LS/KI)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top