Iklan
Politik

Pansus Politik Uang Sebut Kualitas Demokrasi Lampung Turun Drastis

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay/Net

BANDAR LAMPUNG – Kualitas sistim demokrasi masyarakat untuk memilih secara langsung calon Gubernur – Wakil Gubernur Lampung, di pilgub 27 Juni 2018 lalu menurun drastis. Karena telah dinodai  perbuatan tercela oleh oknum atau pihak yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan dengan melakukan politik uang.

“Jadi menurut hemat saya kualitas demokrasi untuk periode ini telah jauh menurun ketimbang tahun sebelumnya,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, Selasa (28/8).

Hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di lapangan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP)  dan akan disampaikan ke paripurna yang rencananya akan digelar pada akhir Agustus atau awal bulan September 2018 mendatang.

Baca Juga:  Arinal Djunaidi Melupakan Sejarah

“Pansus tidak berasumsi, tapi berdasarkan fakta yang terungkap di RDP dan lapangan akan kita sampaikan di paripurna untuk menegakkan proses hukum dan keadilan itu sendiri. Kemudian, jika ada pihak yang merasa berkeberatan, kita indikasikan telah melawan kehendak rakyat secara umum dan menganggap kejahatan itu menjadi hal lumrah,” tegasnya.

Padahal, kata anggota fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung ini, pelaksanaannya sudah didukung dengan anggaran yang cukup besar, tetapi pencegahan tindak pidana politik uang di masyarakat hampir terjadi secara merata di kabupaten/kota.

“Walaupun menurut pemeriksaan Bawaslu tidak memenuhi terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Tetapi faktanya ada beberapa yang disidangkan, seperti di Tanggamus dan banyak permasalahan yang tidak sampai ke ranah pengadilan artinya tidak bisa ditutupi lagi permasalahan ini oleh KPU dan Bawaslu.Pertanyaannya mereka dimana dan apa yang telah diperbuat,” tegasnya.

Baca Juga:  Penyandang Disabilitas Mental Bisa Salurkan Hak Pilih

Ia berharap, lembaga penegak hukum dapat mengambil sikap tegas agar sistim demokrasi di Lampung bisa menjadi lebih baik lagi.

“Kalau ternyata dengan sengaja melakukan tindak pidana dan masuk dalam ranah kepolisian, maka harus mengambil sikap. Kalau ternyata ini ada tindak pidana khusus dan masuk dalam ranah kejaksaan, maka kejaksaan harus bersikap,” tukasnya.

“Kalau ini ada ranah yang harus dilakukan KPK, maka harus bersikap. Kalau ini ranah DKPP, maka harus bersikap juga. Karena permasalahan ini tidak boleh dibiarkan dan jangan pula pilgub dianggap sekedar formalitas rutin belaka sehingga kualitas prosesnya menjadi rendah. Kemudian mau sampai kapan kualitas demokrasi Lampung menjadi baik. Oleh karena itu jangan dibiarkan oknum koorporate masuk ke ranah politik menjadi cukong dan berbuat semau-maunya,”timpalnya lagi.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top