Iklan
Politik

Pansus Politik Uang Hadirkan BPK, Dana Penyelenggara Pemilu Bakal di Audit

Pansus Politik Uang DPRD Provinsi Lampung/LS

BANDAR LAMPUNG – Meledaknya dugaan politik uang yang dilakukan pasangan calon Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Arinal-Nunik), menjadi bukti buruknya pengawasan proses demokrasi pada di Pilgub Lampung.

Oleh sebab itu, Panitia Khusus (Pansus) Tindak Pidana Money Politics/politik uang, mendalaminya dengan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Selain mengundang BPK RI, Pansus juga memanggil sejumlah lembaga yang menerima APBD baik untuk penyelenggaraan ataupun pengawasan penyelenggaraan selama tahapan Pilgub Lampung 2018.

“Hari ini kami akan menghadirkan BPK RI, kita akan minta lembaga ini untuk mengaudit secara khusus penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu),” kata ketua Pansus DPRD Lampung Mingrum Gumay, Rabu (18/7).

Baca Juga:  Pansus Politik Uang Tayangkan Video Barlian Mansyur, Hingga Sebut Nama Purwanti Lee

Mingrum menjelaskan, total dana hibah yang dikucurkan untuk Pilgub Lampung mencapai Rp360 miliar. Terbagi dua, KPU Rp267 miliar dan Bawaslu Rp92 miliar. Jumlah tersebut dibayarkan dalam dua tahun anggaran.

Pada 2017, KPU Lampung telah menerima Rp44 miliar dan Bawaslu Rp30 miliar. Sisanya dibayarkan pada 2018. Lalu, KPU akan menerima dana hibah Rp223 miliar, sedangkan Bawaslu akan menerima dana Rp62 miliar.

Selain BPK RI, pansus juga bakal memanggil biro keuangan dan kesbangpol. Menurutnya pemanggilan ini sifatnya hanya untuk menanyakan kegunaan anggaran pilgub lalu. “Kita juga panggil biro keuangan dan Kesbangpol,” singkat Mingrum.

Sayangnya, ketika ditanya soal tujuan pemangilan Kesbangpol oleh pansus DPRD, Mingrum enggan menjawab. Dia meminta menunggu. “Nanti saja, kan sidangnya terbuka hari ini,” ujarnya.

Baca Juga:  DPRD Lampung Serap Aspirasi Ratusan Driver Online

Seperti diketahui, DPRD Provinsi Lampung membentuk panitia khusus dugaan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah Lampung.

Pansus itu dibentuk untuk mengusut dugaan kasus politik uang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang dilaporkan masyarakat. Kesepakatan pembentukan pansus tersebut mengemuka dalam sidang paripurna DPRD Lampung, pada Jumat (6/7) lalu.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top