Politik

Pansus Politik Uang DPRD Lampung Tak Berhenti Telusuri TSM

Pansus Politik Uang DPRD Provinsi Lampung/Net

BANDAR LAMPUNG – Penetapan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim sebagai gubernur – wakil gubernur terpilih periode 2019 -2024, tidak akan mempengaruhi kinerja panitia khusus (pansus) politik uang DPRD Provinsi Lampung.

Pasalnya, tujuan pembentukan pansus untuk mengungkap dan mendalami dugaan politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif (Tsm) di pilgub Lampung  27 Juni 2018 lalu.

“Penetapan gubernur – wakil gubernur terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung tidak akan mempengaruhi kinerja pansus. Karena kita ingin supaya rekomendasi Pansus nantinya bisa memperbaiki sistim pemilihan kepala daerah di Lampung,” kata Sekretaris Pansus Politik Uang DPRD Provinsi Lampung, Yandri Nazir, Senin (13/8).

Baca Juga:  Relawan Prabowo Dirikan Posko Pengaduan di Lampung

Sebelum adanya pembubaran pansus politik uang DPRD Provinsi Lampung melalui rapat paripurna, maka pihaknya akan tetap bekerja sebagaimana mestinya. Selain itu, Pansus akan melaporkan dan menyampaikan hasil kerjanya di paripurna.

“Jadi tidak bisa semena-mena untuk menghentikan kinerja Pansus. Semua ada mekanisme yang mengatur untuk penghentian kerja Pansus tersebut. Karena keanggotaan Pansus itu bentukan dari fraksi-fraksi dan melalui paripurna sehingga jika ada keinginan untuk menghentikan kerja Pansus, maka harus melalui rapat paripurna juga,” ucap politisi partai Demokrat Lampung tersebut.

Anggota Komisi V DPRD provinsi Lampung ini memprediksi bahwa pihaknya akan melaporkan hasil kerja pansus pada pekan depan.

“Insya Allah minggu depan sudah bisa dilaporkan hasil kerja pansus di paripurna. Besok, Selasa (14/8) kita akan hiring bersama KPU, Bawaslu dan keuangan Daerah, setelah itu pansus akan merumuskan hasil kinerjanya untuk dilaporkan di paripurna,” ungkapnya.

Baca Juga:  DPRD Minta Pengembang Maksimalkan JTTS Saat Arus Mudik

Tak hanya itu, Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Panahan Nasional Indonesia (Perpani) Lampung ini juga tidak mempermasalahkan jika ada partai yang ingin menarik fraksinya dari anggota pansus politik uang DPRD Provinsi Lampung.

“Itu hak dari semua fraksi. Karena penempatan anggota fraksi Pansus Politik Uang DPRD provinsi Lampung ini usulan dari semua fraksi di rapat paripurna, sehingga penarikan keanggotaannya harus melalui rapat paripurna. Jadi tidak bisa semena-mena ditarik,” pungkasnya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top