Bandar Lampung

Pak Mustafa, KPK Sarankan Kesaksian Anda Sebagai Pemohon JC Harus Lebih Signifikan dan Konsisten

KPK Sebut Ada Ahli Suara di Kasus Eks Bupati Lamteng Mustafa, Suara Siapa yang Tersadap?
KPK Sebut Ada Ahli Suara di Kasus Eks Bupati Lamteng Mustafa, Suara Siapa yang Tersadap?

Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Suluh.co – Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa diketahui melontarkan beberapa pernyataan di dalam persidangannya pada agenda pembacaan dakwaan di PN Tipikor Tanjungkarang, Senin, 18 Januari 2021.

Salah satu yang diucapkan Mustafa adalah perihal permohonan diri sebagai Justice Collaborator atau yang biasa dikenal dengan sebutan JC.

Makna JC sendiri adalah pelaku yang ingin bekerjasama dengan aparat penegak hukum di dalam suatu persoalan hukum. Yang secara umum dapat dimaknai dan dimaksudkan untuk mengungkap pelaku utama selain pemohon JC itu sendiri.

Dampak bila JC tersebut dikabulkan dapat meringankan hukuman si pemohon JC, dan nantinya si pemohon JC mampu mendapatkan potongan masa pidana ketika si pemohon JC melakoni masa pidananya.

KPK lewat Taufiq Ibnugroho yang ditunjuk untuk bertindak selaku jaksa sebagai penuntut umum dalam kasus ini memberikan tanggapan perihal ucapan Mustafa.

“Terkait dengan JC, memang terdakwa baru akan mengajukan. Tentu terkait JC ini, akan kita lihat bagaimana nanti konsistensi terdakwa dalam menyampaikan keterangannya di persidangan,” jawab Taufiq Ibnugroho di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang.

KPK jelas Taufiq Ibnugroho memiliki mekanisme yang diatur dalam undang-undang, bahwa si pemohon JC akan terlebih dahulu dinilai keterangannya: apakah signifikan, dan konsisten dalam mengungkap peristiwa yang sedang didakwakan oleh KPK terhadap Mustafa.

Keterangan Mustafa nantinya dinilai oleh KPK melalui para pimpinan di lembaga antirasuah tersebut. Selanjutnya, penilaian atas keterangan Mustafa akan diputuskan oleh majelis hakim pada saat vonis berjalan.

“Nanti kita lihat dulu, baru setelah yang bersangkutan sudah menyampaikan keterangannya sebagai terdakwa, baru nanti kita nilai, apakah layak atau tidak yang bersangkutan mendapat JC,” terang Taufiq.

KPK tercatat sudah beberapa kali menyidangkan perkara yang berkaitan dengan pejabat-pejabat di Provinsi Lampung. Dari beberapa kasus, KPK pun telah memberikan penilaian terhadap JC yang dimohonkan, misalnya oleh Agus Bhakti Nugroho seorang mantan anggota DPRD Lampung di dalam kasus korupsi mantan Bupati Lampung Selatan.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Tambah Wawasan PKHI

Penilaian KPK atas permohonan JC Agus Bhakti Nugroho ini belakangan diterima oleh KPK dan diterima juga oleh majelis hakim. Belakangan kasus yang berkait dengan Zainudin Hasan ini dikembangkan oleh KPK dengan menetapkan 2 orang tersangka baru. Pengembangan kasus ini sedang digarap KPK pada tingkat penyidikan.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top