Pendidikan

Orang Tua Siswa di SMKN 1 Terbanggi Besar Keluhkan Pungutan Liar

Ilustrasi

LAMPUNG TENGAH – Adanya pungutan liar (Pungli) di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah (Lamteng), dikeluhkan oleh sebagian besar orang tua siswa. Keluhan para orang tua siswa disampaikan langsung kepada Kepala SMKN 1 Terbanggi Besar, Gunawan Pakpahan.

Hal ini terkait pungutan yang dilakukan sekolah untuk membiayai tryout, ekstrakulikuler dan bidang hubungan kerja industri.

Gunawan Pakpahan mengatakan, pungutan yang dilakukan sekolah untuk membiayai beberapa kegiatan seperti tryout, ekstrakurikuler, dan bidang hubungan kerja industri.

Menurutnya, berdasarkan keterangan wali murid, itu terjadi sejak lama tetapi baru terungkap setelah wali murid mengeluh.

“Saya sudah panggil komitenya. Sesuai Permendikbud, kepala kampung adalah  salah satu pembina komite sekolah,” ujar Gunawan, Minggu (15/4).

Baca Juga:  Disdikbud Menunggak Dana Biling Tahun 2018

Ia menjelaskan, hasil pertemuan dengan komite, penarikan biaya ekstrakurikuler dan tryout dilakukan sekolah. Komite hanya mengetahui. Demikian pula penarikan biaya bidang hub industri.

“Keluhan ini akan saya tindak lanjuti. Pemerintah sudah menyediakan dana BOS dan sesuai juklak/juknis, itu bisa dibiayai dengan BOS,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika terjadi kekurangan biaya, seharusnya penggalangan dana dari wali murid dilakukan komite, bukan sekolah.

Berdasarkan keterangan salah satu wali murid kelas enggan disebut namanya, pada Januari lalu sekolah meminta wali murid kelas XII membayar Rp175 ribu persiswa.

Alasannya, iuran tersebut untuk kegiatan ekstrakurikuler. Meskipun penarikan telah dilakukan, kegiatan ekstrakuler tidak digelar. Setelah wali murid mempertanyakan, uang tersebut digunakan untuk tryout.

Baca Juga:  Ahmad Mufti Salim Perjuangkan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap di Sendang Agung

Tak hanya itu, pungutan lain juga diduga dilakukan sekolah, seperti kegiatan wisuda sekolah yang dimint persiswa.

“Pemerintah sudah memberikan BOS. Jadi uang bantuan pemerintah ke mana? Kami wali murid kecewa,” pungkasnya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Pasal 5 menyebutkan, bupati/wali kota, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya. Jika ada kekurangan anggaran, menggalang dana menjadi ranah komite seperti yang disebutkan Pasal 10 Ayat (1) dan (2).(FS/DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top