Bandar Lampung

Opini: Vox Populi, Vox Sugar Group

Oleh: Ismi (Mahasiswa FH Unila)

Vox Populi, Vox Dei! Adalah adagium dari bahasa latin yang berarti Suara Rakyat, Adalah Suara Tuhan. Kalimat ini mengutip tajuk karya Abdul Amin Angkat, ungkapan  ini sering dikaitkan dengan William of Malmesbury (abad 12) dan surat Alcuin of York kepada Charlemagne pada tahun 798. Untuk melegitimasi kumulatif hasil suara dalam bilik pencoblosan, maka pameo hukum ini sangat berbahaya kalau  tidak coba kita telusuri asbabun nuzul-nya. Secara utuh apa yang dikatakan Sebenarnya kutipan surat yang ditulis oleh Alcuin of  York (735-804), Epistolae 166, paragraf  9, menyiratkan hal yang sebaliknya. Kutipan lengkap berbunyi: “Jangan dengarkan orang-orang yang biasa mengajarkan (mengklaim) bahwa “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan, karena gegap gempitanya (Anut Grubyug) massa selalu dekat dengan kegilaan.”. Maka selama tidak ada penggiringan massa, dan yang memberikan vote adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhannya, dengan mengedepankan independesi hati nurani serta kemerdekaannya sebagai seorang manusia, maka tidak akan bertentangan dengan ajaran agama apapun.

Prof. H. Nur Syam dalam bukunya Demi Agama, Nusa dan Bangsa mengatakan bahwa amanah rakyat adalah amanah Tuhan, hakikat yang berkuasa adalah rakyat. Namun, sesuai kontrak sosial, maka dipilihlah seseorang yang mampu mengemban amanah kontrak sosial, untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat. Maka kontrak sosial pemimpin dengan rakyatnya adalah sesuai tugas dan kewenangannya untuk mensejahtrakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Vox Populi, Vox Dei adalah keywords yang sering muncul menjelang Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Lagi-lagi permasalahan orientasi demokrasi yang sudah menyimpang dari ius constituendum yang tertera dalam preambule UUD 1945. Dinamika ketatanegaran dalam sejarah bangsa sudah menghantarkan Republik dalam masa transisi menuju demokrasi yang matang. Reformasi dua dekade lalu ternyata belum mampu mendorong kita untuk siuman dari penyakit yang bernama korupsi, kolusi dan nepotisme. Atau yang di dukung oleh Anas Urbaningrum dalam bukunya Melamar Demokrasi (2004).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan ada 10 potensi pelanggaran Pilkada yang salah satunya adalah pengumpulan modal kampanye ilegal yang terbukti pada 2018, tak perlu jauh-jauh, Calon Gubernur Lampung yang ditangkap KPK Ir. Mustafa terkait dana pinjaman ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar yang diduga akan direncanakan untuk dana kampanye Pilgub Lampung 2018.

Baca Juga:  Pembangunan Kota Bandar Lampung Tanpa KLHS Bisa Timbulkan Bencana Ekologis

Pada waktu yang bersamaan dengan apa yang sudah dibahas dalam opini ‘Ironi Demokrasi di Pulau Gula’ bahwa hati nurani kita ternganga dengan hadirnya Ny. Lee Purwanti pada kontestasi Pilgub Lampung 2018. Perusahaan pemegang 75 ribu hektar HGU perkebunan tebu di Lampung ini tak hanya mengintervensi Pilkada Lampung. Bahkan, perusahaan milik Gunawan Yusuf ini juga memasang Ny. Lee dalam persiapan menyambut Ir. Joko Widodo dalam kampanye di Lampung pada 6 Maret 2019 tertangkap lensa di Lampung Tengah dengan Arinal Djunaidi dan Mukhlis Basri Anggota DPR RI F-PDIP.

Tampilnya Ny. Lee pada Pilgub Lampung dan Pilpres April 2019 lalu mengingatkan penulis dengan obrolan santai dengan sosok Sandi Fernanda, Aktivis PMII yang pernah viral sebab pasca Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara ditangkap KPK, Ajo sapaan akrab penulis padanya, bersama masyarakat langsung memotong kambing di depan halaman kantor Pemkab Lampung Utara sebagai bentuk rasa syukur terbebas dari pemimpin yang dzolim. Disudut indekos Jalan Pramuka Gang Way Lalaan tersebut, kami sering berdiskusi soal keterlibatan korporasi dalam Pilkada maupun Pilpres, bahkan Sandi pernah membuat tajuk ‘SGC Dapat Tebu, Kami Dapat Debu’ sebagai bentuk keresahannya ketika panen perusahaan membakar tebu dan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar yang ada di lingkungan perkebunan.

Sandi sering menyebut Ny. Lee sebagai Dewi Kwam Im seorang dewi pada ajaran Budha yang sering terdapat di Vihara. Menurut Ketua Vihara Avalokitesvara, Kosala Mahinda, dalam Maha Karuna Dharani ada 84 perwujudan Dewi Kwam Im sebagai simbol Bodhisattva mempunyai kekuasaan yang besar, atau Alm Een Hendarmin sering menyebut korporasi ini dengan sebutan ‘Hantu’.

Dan penulis, coba membandingkan dari berbagai artikel ternyata Dewi Kwam Im adalah orang yang baik hati sebetulnya, penulis kemudian menelusuri sebutan apa yang cocok untuk Bos Perusahaan Sugar Group Companies ini. Jika Esti Nur Fathonah kita sebut sebagai Dewi Pandora, maka sebutan yang tepat untuk menganalogikan Lee Purwanti adalah Dewi Echidna dalam buku Mitologi Yunani karya Donna Jo Napoli yang divisualisasi oleh Christina Balt. Dewi Echidna adalah salah satu tokoh mitologi, ibu dari para Dewi yang tinggal di dalam gua. Tokoh yang sangat berpengaruh dalam mitologi Yunani. Echidna digambarkan sebagai wanita berbadan dengan ukuran badan yang besar menyiratkan usia/ kedewasaan dari Echidna.

Baca Juga:  Tiap Bulan 12 Orang Tewas di Tol Lampung

Tentu Dewi Echidna tidak hanya menempati satu gua, di Lampung potensi masuknya intervensi korporasi patut diwaspadai dalam menyongsong Pilkada 23 September 2020 mendatang, terhitung ada beberapa perusahaan besar yang mempunyai perkebunan dan kepentingan usaha di Lampung, antara lain ada PT. Great Giant Pineapple Company, PT. Budi Acid Jaya, PT. Semen Baturaja, PT. Nestle Indonesia, PT. Bukit Asam, PT. Gunung Madu Plantations dan masih banyak lagi yang harus diawasi penyelenggara pemilu mulai dari KPU, Bawaslu hingga PPATK dalam menganalisis sumber dana kampanye dalam gerak-geriknya dalam Pilkada kedepan.

Kekhawatiran terhadap adanya racun demokrasi ini sependapat dengan karya Coen Husain Pontoh dalam karya yang berjudul Malapetaka Demokrasi Pasar (2005) secara garis besar Coen menggambarkan masa yang hanya penuh dengan situasi transisional dieksploitasi kelompok atau kelas tertentu dan bukan konsolidasi demokratif bersama untuk menjunjung nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan egaliter. Bahkan, ‘demokrasi’ dijadikan siasat kaum borjuis karena prinsip-prinsipnya telah dibajak kekuatan modal. Keterbukaan, kebebasan, dan kompetisi dibajak secara berlebihan. Bagi mereka, keterbukaan berarti keterbukaan berusaha bagi pemilik modal, kebebasan berarti bebas untuk berinvestasi bagi perusahaan multinasional dan kompetisi dimaknai sebagai persaingan pasar bebas yang penuh tipu daya.

Dan lebih ironis lagi, ketika transisi dimanfaatkan secara paksa oleh perselingkuhan antara kaum borjuis dan kekuasaan, karena yang akan terjadi adalah ironi sebuah demokrasi. Ia akan melahirkan oligarki baru, yaitu kuasa si kaya terhadap si miskin.

Terbukanya gerakan dan peluang oligarki karena mengikisnya peran negara sebagai representasi demokrasi menjaga keadilan dan keseimbangan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam sistem demokrasi yang melayani oligarki, negara tidak memiliki peran yang cukup signifikan dan bahkan aspirasi rakyat diberi ruang yang terbatas karena penggunaan secara masif alat-alat kekerasan negara untuk menjamin legitimasinya dan juga melalui desain politik massa mengambang.

Baca Juga:  AHM Hadirkan 31 Motor untuk Pengunjung Telkomsel IIMS 2019

Kabar baiknya adalah masih ada harapan untuk menegaskan bahwa penyelenggara Pilkada nantinya akan menunjukkan taring untuk mencegah berkuasanya Negara bayangan. Kabar buruknya adalah pesimisme dalam paradigma masyarakat Lampung ketika nanti akan terulang kembali Pilkada Sandiwara yang akan diperankan dan dinikmati oleh segelumit kelompok. Bahwa kepercayaan kepada penyelenggara adalah secercah harapan untuk menanti pemimpin yang betul-betul lahir dari rahim rakyat, bukan yang keluar dari Rahim Dewi Echidna.

Vox Populi, Vox Sugar Group adalah peringatan yang terus menyala, secara holistik kepada peserta pemilu, yakni partai politik dan calon kepala daerah, kepada penyelenggara seperti Bawaslu dan KPU, serta kepada masyarakat yang mempunyai hak memilih, bahwa prinsip Piil Pesenggiri yang melambangkan penghormatan terhadap harga diri masyarakat Lampung secara keseluruhan guna membuktikan bahwa kita sepakat untuk membunuh Dewi Echidna dalam artian meninggalkannya sendiri di tempat persembunyian tanpa harus kita hiraukan, karena alat ukur untuk memilih seorang calon bukan terletak pada berapa kilogram gula yang diberikan, tapi pulang ke hati nurani, berarti pulang ke masa depan.

Para pengusaha Lampung lupa, Corporate Social Responsibility (CSR)-nya perusahaaan bukan mendanai kampanye  Calon Kepala Daerah, tapi bangunlah sekolah, renovasi sekolah, bangun tempat ibadah, bantu pemerintah untuk membelikan seragam sekolah untuk anak-anak di Lampung, bantu pemerintah untuk bangun  rumah sakit yang layak. Bangun pelayanan kesehatan yang baik dan lengkap, itu CSR yang diharapkan masyarakat, bukan berdendang diatas panggung dan teriak-teriak ‘Coblos Nomor……sekian’!

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top