Bandar Lampung

Ombudsman Temukan Pungli Ratusan Juta di SMKN 5 Bandar Lampung

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, temukan pungutan liar (pungli) di SMKN 5 Bandar Lampung.

Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf setelah menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Provinsi Lampung, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, pihak SMKN 5 Bandar Lampung dan pihak terkait lainnya, Kamis (19/12).

Nur Rakhman menegaskan, temuan  pungli itu diperoleh setelah pihaknya menerima laporan dari walimurid/walisiswa baru Kelas X Tahun Pelajaran 2018/2019 yang keberatan adanya praktik pungli di SMKN 5 Bandar Lampung.

“Kami sudah melakukan serangkaian pemeriksaan dalam rangka pembuktian, antara lain pemeriksaan dokumen, permitaan penjelasan/klarifikasi kepada pihak SMKN 5 Bandar Lampung (secara langsung dan tertulis), permintaan keterangan kepada Pelapor, permintaan keterangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan Provinsi Lampung dan permintaan keterangan ahli,” tegas Nur.

Temuannya, lanjut Nur Rakhman, antara lain terdapat unsur sekolah yang menjadi komite.

“Penunjukkan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMKN 5 Bandar Lampung sebagai bendahara komite yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala SMKN 5 Bandar Lampung tentang Struktur Organisasi Anggota Komite SMKN 5 Bandar Lampung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah,” ungkapnya.

Temuan kedua, kesalahan dalam penafsiran kesepakatan/perjanjian bersama, yaitu pihak sekolah beranggapan bahwa penetapan jumlah pungutan merupakan kesepakatan bersama orang tua/wali murid.

Sedangkan yang terjadi kesepakatan mengenai jumlah pembayaran dengan jangka waktu yang ditentukan antara komite sekolah dengan pihak manajemen sekolah jika dianggap sebagai suatu kesepakatan atau perjanjian telah melanggar syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 baik syarat subjektif maupun objektif.

Temuan ketiga, permintaan pungutan bukan sumbangan, yaitu tindakan pihak SMKN 5 Bandar Lampung menetapkan jumlah permintaan uang, jangka waktu pembayaran dan surat pernyataan sanggup membayar bagi orang tua/wali murid yang belum membayar sampai waktu yang ditetapkan berakhir, menunjukkan bahwa sumbangan yang diminta oleh pihak sekolah selanjutnya melalui surat edaran setiap akan dilaksanakannya ujian semester kepada orang tua/wali murid yang anaknya diterima di SMKN 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/209 merupakan pungutan.

Baca Juga:  Tertangkap Basah, Bakso Sony dan RM Puti Minang Matikan Alat Tapping Box

Temuan keempat, penyimpangan prosedur dalam penetapan pungutan, harusnya pungutan dilakukan melalui prosedur. Namun, dalam praktiknya pungutan dilakukan melalui prosedur

Temuan kelima, pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis/siswa penerima BOSDA. Dalam Pasal 52 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menyatakan bahwa pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya wajib memenuhi ketentuantidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis.

Selain itu, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung bahwa siswa penerima BOSDA yang ditetapkan melalui surat keputusan sekolah merupakan siswa dari keluarga kurang mampu dan tidak boleh dikenakan pungutan dalam bentuk apapun. Sedangkan pihak sekolah tetap melakukan pungutan kepada siswa/I penerima BOSDA SMKN 5 Bandar Lampung.

Temuan keenam, pungutan dikaitkan dengan urusan akademik siswa. Dalam Pasal 52 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menyatakan bahwa pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya wajib memenuhi ketentuanpungutan tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Sementara, dalam praktiknya, permintaan pungutan melalui surat edaran sebagai salah satu syarat memperoleh nomor ujian, adanya sidak oleh pihak SMKN 5 Bandar Lampung bagi siswa yang belum melunasi permintaan pungutan untuk dikeluarkan dari kelas saat ujian berlangsung, pernyataan siswa illegal oleh wali kelas karena nama siswa belum melakukan daftar ulang, penahanan raport siswa karena tidak melunasi pungutan.

Baca Juga:  Program Gerbang Saburai Bersinergi Dengan Kampung KB

Temuan ketujuh, tidak memberikan transparansi pemasukan-pengeluaran dana, Pasal 52 huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menyatakan bahwa pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan. Pihak sekolah belum melakukan hal tersebut.

Temuan kedelapan, berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pungutan dapat dinyatakan sah jika didasarkan pada hukum yang berlaku dan dipungut oleh orang/petugas yang memiliki wewenang.

Untuk itu, terdapat kesalahan prosedur dan kesalahan substansi maka akibat hukumnya adalah tindakan dan/atau keputusan tersebut dibatalkan dengan konsekuensi kerugian yang timbul akibat tindakan dan/atau keputusan itu ditanggung badan dan/atau pejabat pemerintah itu sendiri, dalam hal ini pihak SMKN 5 Bandar Lampung.

Menurut Nur Rakhman, atas temuan yang diperoleh Ombudsman, pihaknya telah memberikan tindakan korektif kepada pihak terkait.

“Untuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yaitu memonitoring pelaksanaan tindakan korektif oleh pihak SMKN 5 Bandar Lampung dan menunjuk narahubung yang berkompeten guna berkoordinasi terkait laporan masyarakat di bidang pendidikan yang dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung,” jelasnya.

Sementara, untuk Kepala SMKN 5 Bandar Lampung adalah menghentikan pungutan kepada siswa baru Kelas X (sepuluh) Tahun Pelajaran 2018/2019 yang masih berlangsung sampai saat ini, baik kepada siswa regular maupun siswa penerima BOSDA dan meminta kesukarelaan kepada orang tua/wali murid terkait pungutan yang sudah terlanjur dilakukan tersebut dan mengembalikan kepada seluruh siswa penerima BOSDA Kelas X (sepuluh) Tahun Pelajaran 2018/2019 yang telah dimintai pungutan oleh pihak SMKN 5 Bandar Lampung

Selanjutnya, melakukan transparansi terkait pendapatan dan pengeluaran dana pungutan yang telah diperoleh pihak sekolah dari siswa baru Kelas X (sepuluh) Tahun Pelajaran 2018/2019 baik dari siwa regular maupun siswa penerima BOSDA dan membatalkan surat keputusan Kepala SMKN 5 Bandar Lampung tentang Struktur Organisasi Komite di SMKN 5 Bandar Lampung.

Baca Juga:  2020, Ditargetkan Lampung Provinsi Layak Anak

Terakhir, membuat komitmen secara tertulis yang pada pokoknya pihak SMKN 5 Bandar Lampung tidak akan melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pihak SMKN 5 Bandar Lampung tidak akan mengkaitkan urusan pembayaran sumbangan dan/atau pungutan dengan urusan akademik siswa, pihak SMKN 5 Bandar Lampung bersedia menerima sanksi apabila melanggar surat pernyataan dimaksud.

“Kami berikan waktu selama 30 hari untuk melaksanakan. Kami juga sudah koordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena antara Ombudsman dan KPK memiliki MoU, harapannya koordinasi ini mendorong perbaikan secara komprehensif,” pungkas Nur Rakhman.

Asisten I Akan Tindaklanjuti Saran Ombudsman

Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Irwan Sihar Marpaung, menanggapi hasil pemeriksaan Ombudsman mengungkapkan, jika pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman atas saran yang disampaikan. Pasalnya, pihaknya juga kerap menerima pengaduan mengenai hal yang sama.

“Bahkan pengaduan juga sampai ke Presiden, sudah diminta kepada dinas terkait untuk dibenahi, sesuaikan dengan ketentuan yang ada,” ungkapnya.

Menurutnya, berdasarkan penyampaian Ombudsman, terlihat jelas terdapat kesalahan, yakni bagi siswa penerima BOSDA tidak boleh dipungut, tetapi masih dilakukan pungutan.

“Kepala Sekolah harus diberikan masukan, diarahkan, walaupun tidak semua Kepala Sekolah melakukan, tetapi ada. Saya sudah minta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan laporkan hasilnya. Kita jangan alergi dengan koreksi, ada saran itu lebih bagus,” pungkasnya.(LS/OMB)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top