Politik

Ombudsman RI : Budiyono Tidak Disarankan Jadi Timsel

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf,/JO/Suluh

BANDAR LAMPUNG – KPU RI memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan komisioner KPU Lampung.

Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, Kepala Inspektorat KPU RI Adiwijaya Bakti, dan Wakil Kepala Biro SDM KPU RI Wahyu Yudi Wijayanti, melakukan klarifikasi terhadap komisioner KPU Lampung Esti Nur Fathonah, calon komisioner KPU Pesawaran Lilis Pujiati, calon komisioner KPU Tulangbawang VY, dan GS suami VY, serta mantan Anggota Timsel KPU Provinsi Lampung Dr Budiyono.

Klarifikasi berlangsung di ruang rapat pleno KPU Lampung, Kamis (14/11/2019) pagi.

“KPU RI hadir di KPU Lampung dalam rangka melakukan klarifikasi terkait pemberitaan di media. KPU Lampung hanya memfasilitasi, menyediakan tempat, dan mengundang pihak-pihak terkait. Materi, kita tidak tahu,” kata Ketua KPU Lampung Erwan Bustami.

Dalam konferensi pers di LBH Bandarlampung, Jumat (8/11/2019) lalu, Budiyono mengungkap dugaan jual beli jabatan komisioner yang melibatkan Esti Nur Fathonah, Lilis Pujiati, VY, dan GS.

Calon komisioner KPU Pesawaran Lilis Pujiati yang hadir dalam pemeriksaan, usai memberikan keterangan di hadapan KPU RI, menyebutkan mengenal Budiyono ketika mendaftar sebagai calon Bawaslu Provinsi Lampung di 2017 lalu.

Saat itu, berdasarkan SK Ketua Bawaslu RI Nomor 0259/K.Bawaslu/HK.01.01/2017 tertanggal 24 Mei 2017, Budiyono menjadi anggota tim seleksi bersama Ari Darmastuti, Rudi Lukman, Robi Cahyadi Kurniawan, dan Idrus Ruslan.

Baca Juga:  Pemilu Besok, Nyoblos di TPS Mana?

Namun dalam seleksi administrasi, Lilis Pujiati, bersama 14 pendaftar lainnya dinyatakan tidak lulus sehingga menyisakan 62 peserta.

Menurut Lilis Pujiati, dirinya tidak lulus seleksi administrasi karena surat keterangan sehat jasmani dan rohani miliknya dari rumah sakit jiwa.

“Gagal berkas, masalah surat keterangan sehat saya dianggap tidak sah. Karena yang mengeluarkan adalah rumah sakit jiwa Provinsi Lampung , dan itu dianggap tidak sah,” kata Lilis.

Lilis kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung karena sesuai aturan, dalam mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Lampung, turut dilampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah, termasuk Puskesmas, yang memenuhi syarat.

Ombudsman RI Perwakilan Lampung kemudian melimpahkan laporan Lilis ke Ombudsman RI di Jakarta.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Ombudsman RI melakukan pemeriksaan dokumen dan memutuskan surat keterangan sehat jasmani Lilis Pujiati dan teman-teman yang diterbitkan RSJ Daerah Pemprov Lampung memenuhi persyaratan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

“Setahun perjalanan setelah laporan ke Ombudsman RI, dianggap putusannya itu tidak benar. Mereka dianggap (kelima timsel) tidak kredibel dan tidak disarankan lagi untuk menjadi pansel berikutnya,” ujar Lilis.

Berdasarkan Surat Ombudsman RI Nomor : 1676/ORI-SRT/IX/2018 tertanggal 25 September 2018 Perihal Penutup Laporan, Ombudsman RI memberikan saran dan tindakan korektif kepada Bawaslu RI dimana salah satunya menyebutkan :

Baca Juga:  Keberadaan Tim Hukum Arinal Dinilai Tumpang Tindih

‘Tidak memilih kembali anggota tim seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Lampung sesuai SK Ketua Bawaslu RI Nomor 0259/K.Bawaslu/HK.01.01/2017 dalam seleksi calon Anggota Bawaslu yang akan datang’.

Ketika dikonfirmasi terkait saran dan tindakan korektif Ombudsman RI semasa Budiyono menjadi timsel Bawaslu Lampung di 2017 lalu, Dosen Hukum Universitas Lampung ini mengaku tidak mengetahui adanya laporan atas dirinya dan anggota timsel lainnya ke Ombudsman RI.

“Tidak tahu. Saya tidak pernah menerima saran dari Ombudsman RI. Enggak ada, enggak ada sama sekali,” tegasnya.

Dia merasa proses yang telah dilalui di masa lalu tidak memiliki hubungan dengan kasus dugaan jual beli jabatan saat ini.

“Kok saya dikejar dengan kasus ini, itu kan sudah lalu. Enggak ada hubungannya dengan saya sekarang ini, itu proses yang sudah lalu,” katanya.

Budiyono yang juga Ketua Timsel Komisi Informasi Lampung mengatakan dirinya tidak pernah dilaporkan. Terakhir, laporan masyarakat atas dirinya di masa sanggah juga telah diklarifikasi oleh KPU RI.

“Kan sudah diklarifikasi laporan masyarakat yang ke KPU, enggak terbuktikan. Salahkan sama KPU Provinsi dong, buktinya saya masih timsel KPU Provinsi dua kali,” pungkasnya.

Pernyataan Budiyono mendapatkan penegasan dari Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik. Usai memimpin klarifikasi di ruang rapat pleno, saat akan bertolak ke Jakarta, dirinya menyebutkan tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Ombudsman RI.

Baca Juga:  Real Count PKS, Prabowo Sandi Unggul 56 % di Kota Bandar Lampung

“Yang mana itu. Kami tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Ombudsman RI secara langsung,” singkatnya.

Terpisah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf menjelaskan proses perekrutan timsel sebuah lembaga negara, baik KPU dan Bawaslu, dituntut orang-orang yang mempunyai integritas yang baik.

Menurut Nur Rakhman, saran dan tindakan korektif Ombudsman RI kepada Bawaslu seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan bagi KPU dalam memilih timsel.

“Jadi bukan hanya sekedar kapasitas kemampuan saja, mumpuni dalam bidangnya, tapi juga ada hal-hal lain seperti integritas, independensi,” ujarnya.

Menanggapi pengakuan Budiono yang tidak mengetahui adanya laporan atas dirinya dan teman-temannya semasa menjadi timsel Bawaslu di 2017, Nur Rakhman menjadikan hal tersebut sebagai sebuah catatan dan berjanji di lain waktu akan menginformasikan ke pihak-pihak terkait.

“Sehingga masyarakat juga bisa mencermati. Karena dalam proses rekrutmen timsel kan ada masa sanggah, itu juga bisa memberikan masukan kepada lembaga-lembaga ini, terkait orang-orang yang akan ditunjuk sebagai timsel,” tutupnya.(JO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top