Iklan
Ekonomi

OJK Terapkan Prinsip Kehati-hatian di Lembaga Jasa Keuangan

Seminar Nasional dengan tema ‘Penerapan Prinsip Kehati-hatian di Lembaga Jasa Keuangan’ yang berlangsung di Auditorium UBL Pascasarjana/JO/Suluh

BANDAR LAMPUNG – OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bekerja sama dengan Universitas Bandarlampung (UBL) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema ‘Penerapan Prinsip Kehati-hatian di Lembaga Jasa Keuangan’ yang berlangsung di Auditorium UBL Pascasarjana, pada Selasa (16/10).

Kepala OJK Provinsi Lampung, Indra Krisna, mengapresiasi pihak UBL berkat terselenggaranya Seminar Nasional, khususnya kepada Ketua Pusat Studi Hukum dan Perbankan UBL, DR Zulfi Diane Zaini SH MM.

“Pak rektor, terimakasih atas dipakainya ruangan ini (Auditorium UBL_red) dan kegiatan Seminar Nasional ini terselenggara berdasarkan hasil diskusi bersama ibu DR Zulfi Diane Zaini SH MM,” kata Indra Krisna.

Seminar Nasional ‘Penerapan Prinsip Kehati-hatian di Lembaga Jasa Keuangan dilatarbelakangi banyaknya peristiwa kasus penipuan.

Dari sejumlah kasus penipuan yang terjadi di Bandarlampung dan telah ditangani aparat penegak hukum, sebanyak dua perkara sudah P21 sementara satu perkara inkracht, dan satu kasus sedang dalam tahap pemrosesan serta satu perkara dalam tahap pelimpahan.

Baca Juga:  Ada Aplikasi Info Destinasi di Workshop 3A Destinasi Sumatera Area III dan IV

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan. Kalau dulu perbankan adalah wewenang Bank Indonesia, sekarang berada di OJK, ditambah dengan lembaga keuangan non bank yang dulu berada di Kementerian Keuangan. Dan perusahaan yang bergerak di pasar modal,” ujar Indra Krisna.

Untuk menjalankan fungsi mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan, OJK tetap melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia karena hampir seluruh pegawai OJK yang berada di daerah berasal dari Bank Indonesia.

Seminar Nasional ini bertujuan untuk menyatukan persepsi bersama para penyidik hukum dari kepolisian, bagaimana cara OJK melakukan perlindungan konsumen.

“Kami memang belum punya penyidik, jadi departemen penyidikan di OJK dipimpin oleh petugas kepolisian yang ditempatkan oleh Mabes Polri dan kemudian beberapa penyidik dari BPK,” kata Indra.

Baca Juga:  LBH Deteksi ada Sangkaan Pungli di Pahoman

Dalam mengungkap kasus penipuan, OJK bersama pihak kepolisian tidak pernah melakukan ekspos penyerahan kasus ke lembaga kejaksaan.

“Kita mempertimbangkan pro dan kontra terkait lembaga keuangan itu sendiri. Dari sisi aspek memberikan efek jera seharusnya diekspos tapi dari sisi perbankan, kita khawatir hal itu akan menjadi problem,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Bandarlampung Dr Ir M Yusuf Sulfarano Barusman MBA, berharap Seminar Nasional OJK dapat menyatukan persepsi dan informasi terkait dengan pentingnya kehati-hatian dalam lembaga jasa keuangan, baik para pelaku industri jasa keuangan, pihak perbankan, maupun non perbankan.

“Para penegak hukum, baik itu praktisi hukum, kepolisian dan kejaksaan termasuk OJK sebagai leading sector dan Bank Indonesia, serta akademisi  dan LSM-LSM yang terkait dengan industri jasa keuangan memiliki persepsi yang sama dalam menghandle kasus-kasus tanpa misspersepsi dan misskomunikasi,” kata Yusuf Barusman.

Baca Juga:  Gubernur Muhammad Ridho Ficardo Bahas RUPS Bank Lampung

Dia meminta agar OJK lebih massif lagi dalam melakukan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat luas karena saat ini masyarakat memiliki aksesibiltas yang lebih baik dengan industri jasa keuangan.

“Dengan masyarakat yang lebih paham, maka mereka tidak akan mudah tertipu. Misalnya kayak investasi bodong, ini kan ada penawaran dan ada pembelian, ada demand ada supply,” ujarnya.(JO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top