Bandar Lampung

OBH di Lampung Bertambah, LBH Tekankan Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin

Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan, di media briefieng dan FGD dengan tajuk “Forum Bantuan Hukum Provinsi Lampung/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – LBH Bandar Lampung, laksanakan media briefieng dan FGD dengan tajuk “Forum Bantuan Hukum Provinsi Lampung, di Emersia Hotel Lampung, Kamis (22/8).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Pemda Provinsi Lampung, Zulfikar, sekaligus membuka acara dan juga narasumber dalam kegiatan diskusi.

Acara ini dipandu oleh Staf Advokasi LBH Bandar Lampung Anugrah Prima Utama.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Ignatius MT, Silalahi serta Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan. Peserta dalam kegiatan ini adalah 17 OBH se-Provinsi Lampung, Media Massa/Pers dan Unsur Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Lampung telah memiliki tujuh belas (17) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI yang tersebar di tujuh (7) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Sembilan (9) diantaranya berada di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dua (2) OBH, Kabupaten Lampung Utara dua (2) OBH, Kabupaten Pesisir Barat, Way Kanan, Tanggamus, dan Tulang Bawang masing-masing satu (1) OBH.

Bahwa ada penambahan 9 (sembilan) Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019-2021.

Zulfikar, Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung, menyatakan bahwa rancangan Pergub sebagai peraturan teknis dari Perda Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017, tentang perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2015, tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, sudah menjadi draft di Pemerintah Provinsi Lampung dan sudah siap dimplementasikan.

Baca Juga:  Janji DLH Bandar Lampung Usut Makam Hilang Hanya Isapan Jempol  

Terhadap diskusi pada saat ini akan di paparkan lebih detail oleh para narasumber. Yang pertama mengenai kondisi internal, yang sudah ada 8 OBH kemudian setelah ada verifikasi ulang OBH di Provinsi Lampung, mencapai 17 OBH yang kembali untuk dikuatkan untuk Forum OBH Lampung.

Selain itu bantuan hukum juga sebagai media strategis untuk mengakampanyekan bantuan hukum secara cuma-cuma di Provinsi Lampung agara kedepannya menjadi perluasan akses pada bantuan hukum.

Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan, menjelaskan, tujuan forum bantuan hukum ini adalah sebagai wadah komunikasi yang efektif untuk pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi lampung.

Bahwa forum tersebut sejak tahun 2017 yang digagas dan dihadiri oleh pemerintahan daerah yang ada di seluruh di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Kemudian dengan adanya verifikasi ulang bertambah menjadi 9 OBH, sehingga total ada 17 OBH di Provinsi Lampung.

“Gagasan yang ada di forum bantuan hukum salah satunya adalah mendorong pemerintah daerah provinsi dan kab/kota untuk melahirkan perda bantuan hukum,” jelas Chandra.

Hal itu sebagai media/sarana bagi Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota untuk melahirkan perda bantuan hukum, membuat etik dan standar pemberian bantuan hukum, penyelenggaraan pendidikan bagi advokat  dan paralegal, sistem pendokumentasian kasus (simpensus yang teririntegrasi pada setiap OBH di Provinsi Lampung, dan penyusunan pendidikan kurikulum pendidikan paralegal.

Baca Juga:  Potensi Radikalisme, Elemen : Negara Harus Hadir Libatkan Rakyat

Sebagai mitra strategis, media massa/pers mempunyai peran yang sangat vital untuk memberikan  informasi dan mengedukasi masyarakat dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang merupakan amanat konstitusional yang diberikan oleh negara.

Sehingga dengan bertambahnya OBH yang terhimpun dalam wadah Forum Organisasi Bantuan Hukum Lampung, media massa/pers diperlukan untuk mendukung gerakan bantuan hukum di Provinsi Lampung, sebagai upaya memberikan akses keadilan kepada masyarakat serta membahas isu-isu hukum dan kasus-kasus yang perlu perhatian khalayak ramai

Ditempat yang sama, Kabid Hukum Kanwil Kemenkumham Lampung, Ignatius MT Silalahi, menyatakan bahwa hanya Provinsi Lampung yang kuantitas OBH bertambah 100% dari 8 OBH menjadi 17 OBH atau bertambah 9 OBH.

Kemudian anggaran yang ada adalah sebesar Rp1,4 miliar, diperuntukan untuk melaksanakan bantuan hukum di Provinsi Lampung tahun 2019.

Namun ada beberapa permasalahan pelaksanaan bantuan hukum di Provinsi Lampung diantaranya, faktor eskternal OBH kurang maksimal dalam dalam hal publikasi kelembagaan, OBH pada kegiatan no-litigasi kurang kapasitas dalam melakukan kegiatan tersebut, dan banyak OBH yang bertumpuk di Bandar Lampung.

Sehingga OBH yang ada didaerah-daerah khususnya yang indeks konfliknya tinggi justru minim atau tidak ada OBH.

Baca Juga:  Pemerintahan Jokowi Tidak Berpihak Pada Buruh

Lalu ada faktor internal kurangnya kampanye atau publikasi dari Kemetnrian Hukum dan Ham itu sendiri sebagai penyeleggara bantuan hukum dan belum maksimalnya penyelenggara bantuan hukum dalam sinergitas dengan intutitusi atau lembaga pemerintahan lainnya.

Kepala Biro Pemda Provinsi Lampung, Zulfikar, menjelaskan, bahwa pada tahun 2020, Provinsi Lampung untuk bantuan hukum akan dianggarkan Rp300 juta oleh pemerintah dearah sesuai dengan komitmen Gubernur Lampung dan itu dapat dilaksanakan setelah draft pergub yang sudah disusun langsung dapat  diimplementasikan.

Diketahui, tujuan dari kegiatan ini adalah, berlanjutnya forum bantuan hukum Lampung sebagai wadah sinergitas dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin dengan tambahan 9 OBH yang baru terakreditasi.

Mengedukasi dan mengkampanyekan kepada khalayak umum tentang bantuan hukum bagi mayarakat miskin di Provinsi Lampung.

Lalu, komitmen bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Kanwil Kemenkumham terhadap akses bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Lampung.(LBH)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top