Politik

Nusron Wahid Lebih Pilih Kampanyekan Arinal-Nunik, Daripada Ngurus TKI

Nusron Wahid/Ist

BANDAR LAMPUNG – Bukannya mengurus permasalahan TKI, Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, justru lebih memilih sibuk kampanyekan paslon Arinal-Chusnunia (Nunik), di Provinsi Lampung.

Beberapa kali Nusron terlihat hadiri kampanye  paslon nomor tiga ini. Bahkan dalam pengerebekan gudang logistik milik paslon Arinal-Nunik, sebuah rumah di Bukit Kemuning, Lampung Utara, Jumat (25/5), politisi golkar ini ada di lokasi.

Dalam video yang beredar, pengurus DPP Partai Golkar, H. Nusron Wahid tampak adu mulut dengan petugas di lapangan.  Dari ekspresi wajah Nusron nampak kesal, gudang penyimpanan ribuan sarung dan jilbab serta beberapa atribut bergambarkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 3, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, digerebek petugas.

Baca Juga:  Delilah, Otanjoubi Omedetou Gozaimasu

“Liat nih, STTP-nya ada, silahkan cek. Ayo kita ngobrol diasana,” jawab Nusron kepada petugas dalam video tersebut.

Belum jelas, kapasitas ketua BNP2TKI berada di lokasi. Padahal sebagai pejabat negara dilarang terlibat politik praktis tanpa mengantongi izin cuti.

Sementara itu, komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, setiap pejabat negara bagian dari juru kampanye pun wajib mengantongi izin cuti kampanye.

“Pejabat negara yang jadi jurkam harus ada izin dari Presiden. Meskipun menjadi petinggi parpol, selama mereka bertugas sebagai pejabat negara, mereka harus netral. Untuk itu, mereka harus dapat izin cuti dari tanggung jawab sebagai pejabat negara,” jelas Rahmat, Sabtu (26/5)

Ia juga mengatakan, daftar nama pejabat negara baik menteri, gubernur maupun bupati/walikota yang akan menjadi jurkam harus dilaporkan ke KPU dan Bawaslu. Pejabat setara menteri harus mendapat izin cuti dari Presiden. Untuk bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota diajukan ke Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

Baca Juga:  Partai Demokrat Lampung Targetkan Raih Kursi Terbanyak Di Pileg 2019

Meski diperbolehkan menjadi jurkam politik, tapi sesuai aturan, seluruh pejabat negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye.

“Ia harus memberi tahukan izin cuti kepada KPU paling lambat 3 hari sebelum kampanye,” ungkap Rahmat.(LS/DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top