Iklan
Modus

Nunggak Pajak, Anak Perusahaan PT. Sugar Group Companies Berkilah Dengan Putusan MK

Ketua Tim Satgas Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK Dian Patria/AR/Suluh

LAMPUNG TENGAH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak PT. Gula Putih Mataram (GPM) untuk membayar tunggakan pajak alat berat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Satgas Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK Dian Patria ke PT GPM yang notabene anak perusahaan dari PT Sugar Grup Company (SGC) di Lampung Tengah.

Meski pertemuan antara KPK dan PT GPM yang menunjuk ketua Apindo Lampung, Yusuf Kohar sebagai juru bicara berlangsung alot. Wakil Wali Kota Bandar Lampung itu mengatakan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUY-XV/2017 perihal uji materi UU nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dinilai alat berat tidak ditarik pajak.

Baca Juga:  Antisipasi Kerawanan, Polda Lampung Gelar Simulasi Pemilu

“Jadi berdasarkan UU itu pajak alat berat tidak ditarik pajak,” kata Yusuf Kohar, Senin (22/4).

Mendengar hal itu, Ketua Tim Satgas Korsupgah KPK, Dian Patria, menjelaskan bahwa surat putusan MK itu sudah clean and clear, lantaran adanya surat dari menteri keuangan yang mengatakan bahwa pemerintah daerah bisa menagih pajak alat berat hingga Oktober 2020.

“Selama belum direvisi, maka pajak alat berat itu sebagai salah satu sumber PAD daerah tersebut,” kata Dian.

Ia mencontohkan, permasalahan serupa pernah dialaminya saat bertugas di Riau. Saat itu, pihak perusahaan juga berlandaskan putusan MK tersebut. Kemudian, Menteri Keuangan mengeluarkan surat yang berisi pemda bisa menagih pajak alat berat tersebut.

Baca Juga:  KPK Dalami Kasus Korupsi di Mesuji, Pejabat Bergilir Diperiksa

“Dengan adanya surat itu, akhirnya salah satu perusahaan di Riau  membayar pajak alat beratnya, lantaran belum direvisinya peraturan yang ada,” ungkapnya.

Mendengar hal itu, akhirnya pihak perusahaan mau untuk membayar tunggakan pajak alat berat, dengan syarat ada lampiran surat dari kementrian keuangan tentang pembayaran pajak alat berat.

“Kemungkinan satu hingga dua pekan kedepan pihak Kementrian Keuangan akan mengirimkan surat ke Pemprov Lampung. Kita juga akan memonitoring proses tersebut,” tambah Dian.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top