Iklan
Politik

Nanang Hermanto Duduki Kursi Bupati Lampung Selatan, Mendagri Kehabisan Kata

kiri-Nanang Hermanto bersama Zainudin Hasan/Net

LAMPUNG SELATAN – Wakil Bupati Lampung Selatan, Nanang Hermanto, akan menggantikan posisi Zainuddin Hasan, yang terkena OTT KPK. Depdagri tinggal menunggu surat dari KPK.

Mendagri Tjahjo Kumolo, mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan KPK untuk pengangkatan Nanang Hermanto sebagai pelaksana tugas bupati Lampung Selatan.

Nanang yang menjabat wakil bupati akan menggantikan posisi Zainudin Hasan yang kini meringkuk dalam Sel Cabang KPK di Rutan Klas I Jakarta Timur.

Nanang Hermanto jadi wakil bupati Zainudin Hasan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2015. Mereka seharusnya duet memimpin pembangunan Kabupaten Lampung Selatan hingga 2021.

Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, jadi tersangka dugaan suap proyek infrastruktur. Zainudin merupakan kepala daerah ke-98 yang ditangani KPK.

Tjahjo Kumolo mengaku, sudah kehilangan kata-kata melihat sedemikian banyak operasi tangkap tangan kepala daerah. Selama ini, pihaknya tidak pernah luput untuk melakukan pembinaan, termasuk di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Baca Juga:  Plt Bupati Nanang Tambah Kendaraan Operasional Dinas Perkim

Hasil kontruksi KPK, Zainudin Hasan menerima dugaan fee empat proyek infrastruktur senilai Rp2,8 Miliar dari pengusaha yang mendapatkan proyek tersebut, yakni Gilang Ramadan.

Keempat proyek adalah box culbert di Way Sulan, rehabilitasi Jalan Banding, Kantor Camat Rajabasa, peningkatan Jalan Kuncir, Curuq, peningkatan Jalan Dusun Tanah Luhur Batas Kota.

Sedangkan yang mengatur proyek dari Kadis PUPR Anjar Asmara, adalah Agus Bhakti Nugroho, anggota DPRD Lampung dari PAN, termasuk Gilang Ramadan.

Tentu saja, semua ini disetujui Bupati Zainudin Hasan yang juga ketua PAN Lampung. Anjar Asmara yang akan mengumpulkan fee sebesar 10 sampai 17 persen dari rekanan untuk Zainudin Hasan.

Modus ini merupakan hasil pemeriksaan KPK yang dipaparkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

”‎Zainudin Hasan yang mengarahkan agar semua proyek harus melalui Agus Bhakti Nugroho,” ujarnya.

Baca Juga:  Plt Bupati Lampung Selatan Tekankan Jajaran OPD Jaga Pemilu Serentak 

Dari tangan Agus Bhakti Nugroho saat OTT, KPK menyita Rp200 juta. Dari rumah Anjar Asmara, KPK mengamankan Rp400 juta dari dalam lemari.

‎Atas perbuatannya, sebagai pihak yang diduga pemberi, Gilang disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Zainudin, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Gilang Ramadhan disangkakan melanggar Pasal 5 dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Baca Juga:  Aktifis 98 Diskusi Kasus Andi Arief, Perlakuan Aparat Ancam Kebebasan Berpendapat

Sebagai pihak yang diduga penerima, Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara disangka melanggar Pasal 12 atau Pasal 11 UU.No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Para tersangka kini harus mendekam 20 hari pertama di Rutan Klas I Jakarta Timur, Cabang KPK, sejak Jumat (27/7), pukul 23.57 WIB.(LS/NEt/*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top