Modus

Miris! Tidak Punya Uang 1 Juta Untuk Urus Sertifikat Tanah, Rumah Janda Miskin Ini Hanya Dilewati Petugas

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap/Ilustrasi

BANDAR LAMPUNG – Seorang warga Kampung Sawah Lama, Tanjungkarang Timur, Lestari (60) merasa kecewa karena namanya dicoret dari program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh kepala RT (rukun tetangga) berinisial KDR karena tidak memiliki uang.

Bahkan, rumah Lestari hanya dilewati saat dilakukan pengukuran oleh petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang didampingi kepala KDR.

Lestari mengaku, dirinya dimintai uang senilai satu juta rupiah pada saat dilakukan pendataan warga Kampung Sawah Lama KDR. Dia mengatakan, uang tersebut nantinya akan digunakan sebagai biaya proses pengurusan PTSL. Namun, Lestari merasa keberatan dengan biaya pengurusan sertifikat tanah tersebut.

“Awalnya saya disuruh menyiapkan uang sekitar Rp600 ribu untuk biaya pengurusan sertifikat. Saya berusaha mencari pinjaman. Beberapa hari berikutnya saya tanya lagi, kata pak RT biayanya jadi Rp1 juta. Kalau segitu saya tidak punya. Beberapa minggu kemudian rumah saya dilewati begitu saja saat pengukuran tanah tetangga saya. Pak RT cuek saja jalan bareng petugas (BPN),” katanya saat ditemui dirumahnya yang bangunannya masih berupa papan dan setengah bata merah, Senin (25/3).

Baca Juga:  Pembunuh Satu Keluarga Divonis Mati

Karena merasa dikecewakan, dirinya berinisiatif menemui lurah di kantor Kelurahan Kampung Sawah Lama dengan maksud melaporkan perlakuan tidak adil seorang kepala RT kepada dirinya. Alhasil bukannya memberikan solusi, sang lurah malah berdebat dan menyudutkan Lestari, seolah tindakan yang dilakukan Lestari salah.

“Saya sudah lapor ke pak Lurah, hasilnya sama saja. Saya disuruh bayar juga. Katanya dia mau bantu, saya cuma bayar Rp700 ribu saja. Khawatir, setelah sertifikat selesai, saya disuruh bayar Rp1 juta, kalau segitu saya tidak punya uang. Biaya Rp600 ribu saja saya cari pinjaman, apalagi Rp1 juta, mending saya urus sendiri. Terus, saya minta pengantar dari kelurahan. Lurahnya malah menakut-nakuti, katanya ngurus sendiri biayanya malah lebih besar,” ungkapnya.

Belum selesai berdebat, sang RT yang sedang dibicarakan secara kebetulan datang ke Kantor Lurah. Melihat Lestari berdebat dengan Lurah, kepala RT tersebut malah menyalahkan Lestari. KDR menilai Lestari tidak mengetahui prosedur pengurusan sertifikat tanah, meskipun Lestari mencoba menjelaskan bahwa PTSL adalah program pemerintah untuk warga secara gratis. Namun, KDR malah menimpali ucapannya sehingga menimbulkan perdebatan. Akhirnya Lestari meninggalkan kantor Kelurahan dengan sia-sia.

Baca Juga:  Gegara Minuman Keras, Dua Sahabat Ini Saling Hantam

“Saya tetap disalahkan. Katanya gratis, tapi ada biaya (pengurusan sertifikat tanah) biar gak perlu bolak balik ngurus ke BPN lagi. Terima beres gitu. Ketika saya tanya tetangga yang tanahnya sudah diukur, mereka mengaku belum membayar. Saya kecewa lah mereka yang belum bayar tapi tanahnya sudah diukur, mengapa saya tidak,” keluhnya.

Secara terpisah, Sutar (50) salah seorang warga yang rumahnya berdekatan Lestari membenarkan adanya pungutan senilai Rp1 juta untuk mempermudah warga dalam mengurus sertifikat tanah.

“Iya. Itu kan agar kita tidak ribet bolak balik ngurus ke BPNnya. Jadi, pak RT yang urus semua itu. Mulai dari surat-surat, tanda tangan, materai segala macam mereka yang urus, kita terima beres saja,” tutur Sutar.

Selain itu, Eva (60) seorang warga Kampung Sawah mengaku sudah membayar lunas uang pengurusan sertifikat tanah tersebut. Selain itu dia mengatakan, ada juga warga yang baru membayar uang muka sebesar Rp500 ribu dengan perjanjian akan melunasi setelah sertifikat selesai. Namun, mereka tidak diberikan tanda bukti pembayaran.

Baca Juga:  Meski Tak Signifikan, Tingkat Penyalahgunaan Narkoba di Pesawaran Menurun

“Saya sudah bayar lunas Rp1 juta. Ya tidak dikasih tanda bukti pembayaran. Itu ibu Sugeng katanya juga baru bayar Rp500 ribu. Tidak dikasih tanda bukti pembayaran juga. Semua si dikenakan biaya. Tapi, ada yang nyicil, ada yang lunas dan ada yang sama sekali belum bayar,” ucapnya.

Ketika ingin mengonfirmasi terkait biaya pengurusan sertifikat tanah kepada kepala RT KDR alias Gobang, ternyata dirinya sedang tidak berada di rumah.(GO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top