Iklan
Daerah

Minim Publikasi, Realisasi  Dana Desa Timbulkan Kecurigaan Masyarakat

Ist

TULANGBAWANGBARAT – Maraknya pemberitaan di media massa terkait dugaan penyimpangan dana desa, mendapat respon dari DPD LSM KPPK Tulangbawang Barat ( Tubaba). Hal ini akibat minimnya publikasi dan pengawasan masyarakat serta minimnya transparansi dan sosialisasi realisasi dana desa.

“Minimnya pengawasan realisasi Dana Desa dari masyarakat,  menjadi pemicu penyalahgunaan anggaran yang berujung pada indikasi korupsi,” jelas ketua LSM KPPK Tubaba, Antonius Tri Haryono, Jumat (2/3).

Dirinya meminta, masyarakat harus dilibatkan, tetapi keterlibatan tidak hanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa melalui dana desa. Namun  juga kesadaran masyarkat mutlak harus didorong dalam pengawasan dan akuntabilatas dana desa.

Karena menurut dia, pengawasan realisasi dana desa oleh masyarakat akan meminimalisir potensi konflik sebagai akibat krisis kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana desa.

Baca Juga:  Dikabarkan Korupsi Dana Desa, Kades Pedataran Siap Diperiksa

“Akibat minimnya pengawasan tersebut,  masyarakat curiga dan menuding terjadi penyimpangan dana desa. Sehingga mengundang opini publik dan menimbulkanmulti tafsir bagi masyarakat,” tegasnya.

Anton menambahkan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah mengalokasikan program Dana Desa  triliunan rupiah tersebut, akan dibagi kepada 74.910 desa yang ada di Indonesia.

“Maka untuk mengantisipasi penyimpangan diperlukan pengawasan semua pihak, termasuk masyarakat,”ujarnya.

Selain itu lanjut dia, dana desa tersebut harus benar-benar diawasi dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi akuntabilitas peruntukannya untuk kepentingan pembangunan dan mendorong kemandirian.

“Saya merasa miris mengikuti pemberitaan di media massa terkait maraknya kepala desa yang digelandang ke dalam teralis besi. Hal ini bukan semata-mata kesalahan kepala desa. Namun minimnya pengawasan dari masyarakat sehingga mengundang konflik dan memicu mereka untuk bermain-main dengan dana desa,” paparnya.

Baca Juga:  Kepala Kampung Lampung Tengah Terima Vonis Hakim

Terkait BUMDes dirinya meminta kepada pengurus agar usaha yang dibiayai dari dana desa harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.(GS)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top