Iklan
Bandar Lampung

Mingrum Gumay Nilai Pilgub 2018 Lalu Ciderai Demokrasi Kerakyatan

BANDAR LAMPUNG – Pemilihan Gubernur (Pilgub) 27 Juni 2018 lalu dinilai ketua Pansus politik uang DPRD Lampung Mingrum Gumay telah menciderai sistem demokrasi kerakyatan.

“Keputusan institusi secara negara kita terima. Tetapi, secara de facto ada putusan pengadilan tentang money politik. Selain itu, DKPP juga memberikan sanksi ke komisioner Bawaslu. Sebagai petunjuk. Jadi, menurut hemat saya pilkada kemarin ada yang telah menciderai proses demokrasi rakyat,” kata Mingrum, Senin (21/1).

Masyarakat Lampung, kata dia, harus memerangi politik uang. karena, menurut anggota komisi II DPRD Provinsi Lampung ini bisa merusak sendi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

“Sosok pemimpin yang lahir juga nantinya tidak akan baik. Karena, ketika seseorang telah menghalalkan berbagai cara untuk suatu kekuasaan, menurut hemat saya itu tidak baik dan tidak dibenarkan. Pertanyaannya apakah calon terpilih kemarin telah sesuai dalam menyerahkan laporan dana kampanye akhir dengan yang ada dilapangan. Jangan berbohong, karena kalau sebelum memimpin tetapi sudah bohong, gimana mau menjadi pemimpin yang jujur dan amanah,” katanya.

Baca Juga:  Tes CPNS 2018 di Lampung Secara Offline

Jika hal ini terus menerus dibiarkan, ia khawatir, kedepan orang asing yang bakal berkuasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya Bumi Ruwa Jurai.

“Artinya bisa jadi kedepan pemimpin kita orang asing atau menjadi boneka dari orang asing itu,” tegasnya.

Hal ini bisa terjadi, menurut dia, karena adanya indikasi tidak maksimalnya kinerja dari para penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) untuk menjaga kepercayaan publik.

Karena, jika kepercayaan rakyat telah berkurang terhadap para penyelenggara pemilu ini, maka bisa berdampak meningkatnya penyaluran aspirasi masyarakat dalam memilih calon pemimpin.

“Sayang kalau masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Karena kepercayaan itu penting,” ungkapnya.

Baca Juga:  Pansus Politik Uang DPRD Lampung Bakal Terus Berjalan

Selain itu, adapun dampak yang akan diterima masyarakat jika memiliki sosok pemimpin yang menjadi boneka perusahaan, maka setiap kebijakannya akan mengamankan atau mengutamakan aset ataupun potensi didaerah itu untuk kepentingan koorporate.

“Kalau pemimpin kita telah terikat atau tersandera oleh koorporate, gimana pemimpin mau berpihak ke rakyat,” pungkasnya. (ZN)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top