Panggung

Mewujudkan Pendidikan Maju Tanpa Kekerasan

Pendidikan berkualitas

Oleh: Agung Marhaenis, Mahasiswa Pascasarjana School of Government and Public Policy

Pada peringatan Hari Kartini 2018, sebuah video viral di media sosial. Sayangnya, konten video tersebut membuat miris, karena berisi kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru di Purwokerto kepada muridnya. Kabar ini menjadi catatan kelam bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kekerasan masih menjadi tradisi yang lekat dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Kita masih ingat, sekitar dua bulan lalu di Kabupaten Sampang, Madura terjadi tindak kekerasan yang merenggut nyawa seorang guru. Kejadian mengerikan juga terjadi satu bulan lalu, saat seorang guru di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara menghukum muridnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar untuk menjilat lantai toilet, hanya karena tidak membawa tugas sekolah.

Dalam tiga bulan, tiga tindak kekerasan yang mengerikan terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan yang seharusnya menjadi institusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengapa kekerasan berulang di institusi pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dan sudah berkali-kali menelan korban? Salah satu jawabnya adalah tidak adanya aturan main di sekolah yang jelas dan mudah dipahami. Baik guru maupun murid tidak paham batas-batas apa saja yang boleh dan tidak dilakukan di sekolah.

Sebenarnya Menteri Pendidikan sudah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) untuk mencegah tumbuhnya kekerasan di lingkungan pendidikan. Salah satunya Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 yang mengatur tindakan preventif kekerasan di sekolah.

Permendikbud Nomor 85 Tahun 2015 Pasal 3 menjelaskan tujuan peraturan ini yaitu: melindungi anak dari tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dan mengatur mekanisme pencegahan, penanggulanan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

Baca Juga:  Berhasil Majukan Lampung, Mahasiswa HI Jadikan Ridho Tokoh Inspiratif

Dari Pasal 3 Permendikbud Nomor 85, tujuan yang tercantum sebenarnya sudah sangat jelas. Sayangnya tidak dijabarkan dengan detail bagaimana cara mencegah tindak kekerasan di sekolah. Penjelasan di pasal-pasal selanjutnya terlihat sangat umum dan tidak ada petunjuk pelaksanaannya. Hanya disebutkan bahwa satuan pendidikan wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan.

Poin di atas seharusnya dijabarkan dengan lebih detail. Akan lebih baik bila Kementerian Pendidikan langsung membuat petunjuk pelaksanaan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh guru dan murid di sekolah. Bila tidak dijabarkan dengan konsep yang mudah diterima oleh guru dan murid, peraturan bagus tersebut akan sulit diwujudkan.

Sebuah kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam dan mudah dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mulai langkah pembuatan kebijakan populer yang mudah dipahami dan dijalankan. Salah satu tujuan pendidikan adalah membuatu hal-hal yang rumit menjadi mudah dipahami.

Indonesia bisa belajar dari sekolah-sekolah di luar negeri yang sudah jamak menerapkan do’s and don’ts yang harus dipatuhi oleh guru dan murid. Ada banyak sekali referensi mengenai kebijakan sekolah yang sederhana dan mudah dipahami oleh warga sekolah. Aturan mengenai apa yang boleh dan dilarang tersebut dibuat dalam bentuk pointer-pointer pendek yang mudah dicerna.

Sebagai contoh, sebuah sekolah di India membuat peraturan apa yang boleh dan dilarang dilakukan di sekolah. Beberapa contoh tindakan yang boleh (perlu) dilakukan adalah datang tepat waktu, berpakaian rapi, menjaga kebersihan, mematikan listrik setelah digunakan, menulis tugas dengan jujur, menutup keran setelah digunakan, serta menghormati guru, orang tua, dan sesama teman.

Baca Juga:  Pemerataan Akses Seimbang Dengan Pendidikan Berkualitas

Sementara aturan yang dilarang adalah datang terlambat, berkata kasar, berkelahi, merundung, merusak properti sekolah, membawa gawai ke sekolah, memakai perhiasan mahal, dan membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Bahkan ada sekolah yang membatasi uang jajan yang boleh dibawa ke sekolah sebesar 50 Rupee (Rp10 ribu) per hari.

Tentu tidak semua aturan di atas bisa diadopsi. Lingkungan pendidikan di Indonesia bisa membuat peraturan yang berbeda, tapi efektif untuk mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Salah satu contoh aturan yang bisa mencegah tindak kekerasan adalah guru tidak boleh melakukan kontak fisik ketika memberikan tindakan pendisiplinan kepada murid. Ini contoh larangan atau don’ts yang harus dipatuhi guru.

Satu tindakan ini, bila diterapkan di semua sekolah di Indonesia sudah pasti akan mereduksi tindak kekerasan dalam jumlah signifikan. Bila guru tidak boleh melakukan kontak fisik, tidak akan ada kasus murid dicubit, dipukul, ditempeleng, dan lainnya. Larangan kontak fisik ini juga bisa mencegah tindak kekerasan non-fisik yang bersifat traumatik seperti pelecehan seksual.

Kebijakan dalam bentuk panduan yang mudah dipahami dan dilaksanakan ini harus disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan tingkat Provinsi, Kabupaten-Kota, dan seluruh sekolah. Sosialisasi ini harus menjangkau seluruh orang tua murid dan murid. Bila aturan yang sederhana dan mudah diimplementasikan ini dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dan berkaitan dengan lingkungan sekolah, penulis yakin kekerasan di sekolah bisa diturunkan secara signifikan dalam waktu relatif singkat.

Bila lingkungan sekolah bisa menjadi pionir dalam mereduksi kekerasan, secara otomatis kekerasan di dalam masyarakat akan berkurang. Lingkungan sekolah harus menjadi garda depan dalam mereduksi kekerasan dan membentuk masyarakat yang lebih tangguh dan berbudaya.

Sekarang ini adalah waktu terbaik untuk melakukan perubahan tersebut, karena teknologi informasi memudahkan pemerintah dan institusi pendidikan untuk menyebarkan informasi dan kampanye anti kekerasan. Media elektronik, cetak, media daring, hingga media sosial adalah media yang efektif untuk menyebarkan pesan anti kekerasan kepada masyarakat.

Baca Juga:  Hakdiknas Momentum Merenungkan Hubungan Pendidikan dan Kebudayaan

Bila kekerasan di lingkungan pendidikan sudah bisa direduksi, sekolah akan menjadi lingkungan yang bermartabat dan bisa memajukan kebudayaan dalam masyarakat. Tujuan pendidikan yang tertera dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 juga bisa terwujud.

Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Bila murid-murid di sekolah bisa mencapai tujuan dalam UU Sisdiknas terebut, di masa depan mereka akan menjadi berkah demografi bagi Indonesia, bukan beban demografi bagi NKRI. Munculnya sosok-sosok berkarakter, beretika, dan berakhlak di lingkungan sekolah adalah indikator majunya kebudayaan di negeri ini.

Pendidikan tanpa kekerasan adalah pendidikan yang berkualitas, kuat, dan tangguh. Bila pendidikan di Indonesia kokoh dan kebudayaan masyarakatnya maju, cita-cita Indonesia Emas 2045 bakal terwujud di masa depan. Semua bukan impian dan lingkungan pendidikan adalah kunci kesuksesannya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top