Politik

Meski Sedetik, Alzier Harus Dilantik jadi Gubernur Lampung

Alzier Dianis Thabranie/Net

BANDAR LAMPUNG –  Koordinator Presidium Respec Community (ResCo), Hermawan, menyatakan walau sedetik, Alzier Dianis Thabranie harus dilantik sebagai Gubernur Lampung demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia dan hal tersebut adalah harga mati.

“Semestinya hukum benar-benar menjadi panglima di negara Indonesia untuk memberikan rasa keadilan. Atas dasar itu, Alzier secara sah memenangkan gugatan hukum saat itu. Maka walau sedetik Alzier dan Yunus harus dilantik. Dan ini harga mati,” kata Hermawan, yang juga dikenal sebagai direktur law office 47 & Associate, di Markas Graha 47, Bandar Lampung, Minggu (2/6) malam.

Seperti yang diketahui banyak pihak saat itu Alzier Dianis Thabranie (ADT) telah menggugat dua SK Mendagri Nomor 161.27-598 tertanggal 1 Desember 2003 tentang pembatalan Keputusan DPRD Lampung yang menetapkan Alzier Dianis Tahbranie – Ansyori Yunus, sebagai pasangan Gubernur Lampung periode 2003-2008, serta SK Mendagri No 121.27\/1.989/SJ, tertanggal 1 Desember 2003 tentang Pemilihan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Ulang.

Baca Juga:  Ridho Memohon Restu Sebelum Pencoblosan

Keluarnya dua SK Mendagri tersebut lalu digunakan DPRD Lampung melakukan pemilihan ulang. Dalam pemilihan itu, pasangan Sjachroedin ZP – Syamsuria Ryacudu, terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Hermawan juga mendukung  pernyataan Alzier beberapa waktu lalu di beberapa media yang mengatakan hukum itu harus dipatuhi karena kedaulatan rakyat sudah dijalankan dan ADT seharusnya menjadi gubernur.

Untuk itu, ADT meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mengesahkan hak politiknya dengan melantiknya sebagai Gubernur Lampung. Dimana hingga kini putusan MA yang sudah berkuatan hukum tetap yang memenangkan gugatan ADT, namun belum dijalankan. Kini saatnyalah pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo dapat menegakan supremasi hukum, karena negara kita negara hukum.

Baca Juga:  Alzier Dukung Gubernur Arinal Tingkatkan PAD 12 Triliun Setiap Tahun

Menurut Hermawan, tidak ada yang tidak mungkin dalam menjalankan demokrasi dan penegakan hukum, tentunya masyarakat Lampung yang telah menggunakan hak pilihnya menjadi korban karena hak konstitusionalnya telah dilakukan namun tidak tereksekusi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.(TIm)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top