Bandar Lampung

Mereka Diperiksa Karena Dugaan Merintangi KPK di Korupsi Lamsel: Sopian Sitepu dan Slamet Petok

Respons untuk KPK di Balik Penetapan Lokasi Sidang Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa

Respons untuk KPK di Balik Penetapan Lokasi Sidang Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa

Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]. Foto: Istimewa.

Suluh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] tercatat sebagai lembaga penegak hukum yang paling sering melakukan publikasi atas setiap proses penegakan hukum.

Misal ketika KPK menangani kasus korupsi di Pemda Lampung Selatan [Lamsel]. Tak tanggung-tanggung, di kasus ini, KPK melakukan penindakan sebanyak 2 kali. Sebut saja nama kasus korupsinya, jilid I dan jilid II.

Pada jilid I, salah satu sosok tersangka di dalam kasus korupsi ini adalah eks Bupati Lamsel Zainudin Hasan.

Ketika kasus ini memasuki tahap penyidikan, KPK menyampaikan sejumlah informasi yang secara tegas menyatakan bahwa ada saja pihak-pihak yang diduga kuat melakukan perintangan terhadap proses penegakan hukum.

KPK pada Selasa, 18 September 2019 lewat Juru Bicaranya saat itu Febri Diansyah menuturkan, pihaknya menduga ada pihak-pihak tertentu yang berupaya memengaruhi keterangan sejumlah saksi dalam proses penyidikan kasus.

Pada hari itu, KPK mendalami dugaan tersebut melalui seorang advokat bernama Sopian Sitepu. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan.

“Untuk saksi advokat, kami mendalami juga apa yang diketahui oleh saksi terkait adanya dugaan upaya pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi saksi-saksi dalam kasus ini,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Selasa malam.

Baca Juga:  Selama Ramadan Jam Kerja ASN Pemprov Lampung Menyesuaikan

Apa yang disampaikan Febri Diansyah ini kemudian berbanding lurus saat penyidikan kasus Zainudin Hasan itu disidangkan. Pada saat proses sidang, hakim melakukan pemeriksaan saksi kepada Sopian Sitepu.

Yang kala itu Sopian Sitepu berdebat dengan Luhut Simanjutak selaku kuasa hukum Gilang Ramadhan. Perdebatan antara keduanya mengulas poin-poin yang berkenaan dengan etika advokat.

Nah, rupanya siklus yang sama kembali terjadi pada saat KPK melakukan penindakan untuk kasus korupsi pada Pemda Lamsel tadi. Katakanlah kasus ini adalah jilid II. Ada tersangka 2 orang dalam kasus tersebut.

KPK lewat Juru Bicaranya Ali Fikri menuturkan bahwa penyidik menduga Slamet Riadi alias Slamet Petok seorang kontraktor, melakukan hal yang sama dengan gambaran di atas tadi.

“Slamet Riadi alias Slamet Petok (Swasta) didalami keterangannya terkait adanya dugaan tindakan saksi yang mengatur dan mempengaruhi keterangan dari para saksi yang di panggil oleh tim penyidik KPK,” ujar Ali Fikri, Kamis, 7 Januari 2020.

Slamet Petok sebenarnya sudah menjalani pemeriksaan pada Rabu, 6 Januari 2020. Ia diperiksa untuk melengkapi berkas kasus tersangka bernama Hermansyah Hamidi.

Namun kemudian Ali Fikri mengungkapkan alasan pemeriksaan Slamet Petok.

Baca Juga:  KPK & KKP Gelar Konsultasi Zonasi Selat Sunda¬†

Sekilas, publikasi yang dilakukan KPK ini mirip, tapi tidak demikian. Sebab, Febri Diansyah saat menyampaikan pemeriksaan Sopian Sitepu, ia turut menyampaikan bahwa ada ancaman pidana bagi pihak-pihak yang mencoba merintangi proses penyidikan. Hal itu termuat dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi.

“Perlu diingatkan upaya-upaya untuk mempengaruhi saksi atau apalagi mengintimidasi saksi memiliki risiko pidana obstruction of justice sebagaimana diatur di Pasal 21 UU Tipikor,” kata Febri waktu itu.

Ali Fikri belum memberi respons saat ditanya, apakah KPK turut memberikan peringatan kepada Slamet Petok atas adanya ketentuan hukum yang berlaku di dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi.

Kendati demikian, KPK tercatat pula sudah memberlakukan penetapan tersangka kepada sejumlah pihak yang diduga kuat melakukan upaya menghalangi proses penegakan hukum.

Hasil penelusuran Suluh.co, KPK tercatat menyeret pihak-pihak tersebut karena berupaya menghalangi kerja KPK baik secara langsung atau tidak langsung di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, diantaranya:

Pada 14 Januari 2010, KPK menetapkan Anggodo Widjojo karena berupaya menggagalkan penyidikan Anggoro Widjojo.

Samsul Hidayatullah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 16 Juni 2016 karena menyuap panitera PN Jakarta Utara Rohadi untuk mengurangi hukuman Saipul Jamil.

Baca Juga:  Pemanfaatan Data Penduduk Tingkatkan Kapabilitas Aparatur Pemerintah

Setelahnya KPK menetapkan Muchtar Effendi menjadi tersangka pada 15 Maret 2017 karena diduga melakukan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di MK.

Kemudian anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari ditetapkan pula sebagai tersangka diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap tersangka Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus e-KTP.

Belakangan KPK menetapkan Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo karena berupaya menghalangi penyidikan atas kasus Setya Novanto.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top