Daerah

Menyoal Ketidaksetaraan Impementasi Kebijakan dan Sistem Layanan Kesehatan Jiwa di Indonesia

Pusat Rehabilitasi YAKKUM mengadakan Talk Show Nasional secara virtual/Istimewa

Suluh.co – Pusat Rehabilitasi YAKKUM mengadakan Talk Show Nasional secara virtual dengan tema “Menyoal Ketidaksetaraan Implementasi Kebijakan dan Sistem Layanan Kesehatan Jiwa di Indonesia” pada Kamis 28 Oktober 2021.

Talkshow yang dimoderatori oleh Ranie Ayu Hapsari ini membicarakan mengenai perwujudan kebijakan kesehatan jiwa yang setara dan memberikan kesempatan pagi para pemimpin, organisasi disabilitas psikososial berbicara tentang langkah yang diambil untuk menjadikan program dan pelayanan kesehatan jiwa dapat menjadi fokus perhatian termasuk pilihan strategi dalam mencapai implementasi kebijakan kesehatan jiwa yang setara.

Bersama dengan beberapa narasumber dari tingkat lokal hingga nasional seperti: Staf Ahli Mentri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Sekretaris Dinas Kesehatan Kulon Progo, Ketua Kelompok Swabantu Disabilitas Psikososial Kalurahan Sidoagung Godean DIY, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Bagian Rehabilitasi Holistik Pusat Rehabilitasi YAKKUM, Kepala Dinas Sosial DIY, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos RI .

“Isu kesehatan jiwa merupakan isu yang penting saat ini, apalagi dimasa pandemi ketika banyak orang terdampak pandemi covid, terjadi penambahan penduduk lansia yang mengalami depresi. Tentuanya sangat rasional karena mereka kehilangan pekerjaan, mereka yang sering berjalan jalan keluar, diharuskan didalam dan tetap dirumah saat pandemin covid menyebabkan kejenuhan dan menyebabkan stress. Gangguan mental harus menjadi fokus kita semua,” ungkap Maliki, ST, MSIE. Ph.D. direktur penanggulangan dan pemberdayaan masyarakat (Bappenas) dalam sambutannya.

Baca Juga:  PCNU Tubaba Minta Warga NU Tidak Golput

Lewat Talk Show ini,  permasalahan mengenai kesehatan jiwa di Indonesia seperti Permasalahan ketidaksetaraan bagi disabilitas, kurangnya layanan publik yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan tentang penerimaan penyandang disabilitas ditengah tengah masyarakat.

Hal ini dapat diatasi dengan kolaborasi multi sektor dan strategi serta inovasi-inovasi pemangku kepentingan untuk mewujudkan implementasi kebijakan dan sistem layanan kesehatan jiwa yang setara di berbagai level. Pernyataan tersebut didukung Dra. Eva Rahmi Kasim, MDS.

“Kita sudah mempunyai peraturan tentang disabilitas jangka panjang. Dan untuk penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitas harus ada kolaborasi dan kerjasama lintas sektor,” ujar Dra. Eva Rahmi Kasim, MDS.

Bito Wikantosa menambahkan, kerjasama lintas sektor dan multi level baik itu dari tingkat nasional hingga tingkat desa diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas psikososial. Seperti adanya anggaran di tingkat desa yang mampu digunakan untuk mendukung pemenuhan hak tersebut.

Baca Juga:  GPS Dan ACT Lampung Ringankan Beban Sesama

“Sangat boleh menggunakan dana desa karena sudah disebutkan secara eksplisit dalam peraturan penggunaan dana desa meskipun tidak terkhusus disabilitas mental. Bagaimana caranya agar disabilitas mental dapat mengakses,” jelasnya.

Jaimun, selaku Kepala Bagian Program Rehabilitasi Holistik Pusat Rehabilitasi YAKKUM menambahkan bahwa sejak 2017, Pusat Rehabilitasi YAKKUM melakukan program kesehatan jiwa berbasis masyarakat untuk membantu orang dengan disabilitas psikososial terintegrasi didalam masyarakat, dan juga berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi maupun sosial di dalam masyarakat yang inklusif. Sudah ada beberapa kelompok swabantu di dalam desa yang nantinya dapat digunakan untuk membantu pemerintah desa lebih memahami masalah disabilitas psikososial.

Sri Hascaryo selaku ketua kelompok swabantu Sidoagung dalam diskusi, menyampaikan, pemenuhan hak disabilitas dalam kesetaraan sangatlah penting, kesetaraan dalam bermasyarakat, kesetaraaan dalam pendidikan atau bersekolah, kesetaraan dalam segi sosial.

“Harapan saya, disediakannya lapangan kerja yang layak kepada kami penyandang Disabilitas Psikososial, dan disediakan juga hak hak untuk kami sebagai warga negara indonesia seperti warga yang lain diberikan lapangan pekerjaan,” harap Sri Hascaryo.

Baca Juga:  Pengelolaan Destinasi di Sanggau Libatkan Pokdarwis

Yeni Rossa Damayanti, Direktur perhimpunan jiwa sehat, menambhakan, Praktik baik yang harus dilakukan adalah menyediakan fasilitas dan ruang akses dalam hal pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk rekan kita penyandang Disabilitas Psikosoial.

Meskipun ada sebagian lingkungan ditengah masyarakat yang menolak atau memandang sebelah mata rekan kita disabilitas psikososial. Hal itu menjadi tugas kita bersama, meningkatkan stigma di masyarakat bahwa disabilitas psikososial setara dalam hal apapun, mereka berhak mendapatkan akses akses publik.

“Yang dibutuhkan adalah segala fasilitasi yang dibutuhkan agar penyandang disabilitas bisa hidup secara inklusif di masyarakat, termasuk fasilitasi agar bisa punya mata pencaharian, pekerjaan, tempat tinggal,pelatihan, perlindungan sosial dan lain-lain,” kata Yeni Rossa Damayanti.

 

Reporter : Mahetsya Andi

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top