Daerah

Menyoal Gizi Buruk Di Lampung, Nonha Gagal Paham

Ist

BANDARLAMPUNG, – Pernyataan Nonha Sartika Ketua dewan kesehatan rakyat (DKT) terkait kondisi Luar Biasa (KLB) Gizi Buruk sebanyak 1.337 balita di Lampung Tengah adalah tanggungjawab pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat cenderung asumtif serta membabi buta akibat gagal paham peraturan perundang-undangan.

Humas Dinkes provinsi Lampung, Asih Hendrastuti berpendapat bahwa dalam UU otonomi daerah nomor 23 tahun 2014 tentang tugas pokok dan fungsi wajib kepala daerah, mengenai persoalan penanganan kesehatan bukan semata kewajiban Gubernur melainkan tugas bersama dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.

“ Dia (Nonha) suruh buka UU otonomi daerah tentang urusan wajib kepala daerah. Urusan kesehatan  sudah diatur di UU. Jadi ini tugas bersama,” jelas Humas Dinkes provinsi Lampung, Asih Hendrastuti, Senin (19/2).

Tanggung jawab kepala daerah  terhadap suatu kejadian itu sudah diatur dalam UU, terdapat urusan wajib bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh kepala daerah dalam hal ini provinsi, begitu juga bupati/walikota.

Baca Juga:  Lampung Timur Bakal Miliki Makodim 0429

Akan tetapi, untuk urusan wajib, ia mencontohkan terkait gizi buruk yang dialami oleh A warga dari desa B, maka itu tanggungjawab wajib dari pemda setempat bukan Gubernur Lampung yang bertugas sebatas mensupport saja. Karena  kewenangan itu dibatasi  oleh UU.

“Yang punya penduduk itu kan bupati/walikota dan provinsi bertugas dalam bimbingan pengawasan dan pengendalian program,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi memiliki tugas penyediaan logistik seperti Larvasida dan obat sebagai kebutuhan dasar dengan harus menyiapkan sepuluh persen dari kebutuhan yang ada sebagai stok.

“Apabila ada sesuatu atau lain hal, maka pemerintah provinsi siap memberi bantuan ke pemerintah kabupaten/kota. Jadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota harus menyelenggarakan urusan wajib yang menjadi kewajiban di bidang kesehatan dan pemerintah provinsi mensupport,” tegasnya

“Jadi ada kalanya  pemerintah provinsi membantu kabupaten/kota karena merasa bahwa ini bagian rakyatnya. Contohnya saja makanan pendamping air susu ibu (MPASI) dan pemberian makanan tambahan ibu hamil kekurangan energi dan kalori yang seharusnya telah disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Tapi pada kenyataannya pemerintah kabupaten/kota memiliki permasalahan dalam pembiayaannya. Akhirnya APBD provinsi yang support pembiayaannya setiap tahunnya,” ungkapnya.

Baca Juga:  75 Penyandang Disabilitas Berat di Pesawaran Dapatkan Bantuan

Selain itu, pemerintah provinsi telah berperan banyak dalam bidang kesehatan masyarakat di 15 kabupaten/kota se-Bumi Ruwa Jurai, dengan memberikan MPASI, pemberian makanan tambahan ibu hamil kekurangan energi dan kalori.

Dibawah kepemimpinan M.Ridho Ficardo telah melakukan kegiatan revitalisasi posyandu dengan memberikan triport (alat timbang) sebagai alat deteksi paling dini untuk mengetahui status gizi, tumbuh kembang bayi dan balita.

“ Kita telah berbuat banyak dalam dua tahun terakhir ini. Meski berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) adanya penurunan partisipasi tingkat kehadiran anak ke posyandu, dari 79 persen di tahun 2007 menjadi 64 persen pada 2013,” ungkapnya.

“Dulu posyandu begitu popular, bahkan di jaman itu ketika cakupan imunisasi rendah atau menurun, camat setempat bisa diganti. Karena arahan secara nasional,” ucapnya.

Baca Juga:  Owner Puncak Mas Temui Pjs Gubernur ?

Dengan adanya penurunan tingkat partisipasi anak ke Posyandu, ia berharap bisa menjadi indikator utama Kemenkes untuk kembali meningkatkan partisipasi ke Posyandu.

“Kemenkes sendiri membuat standar agak rendah antara posyandu aktif dan tidak aktif. Jadi tingkat partisipasi kunjungan anak ke posyandu itu bukan indikator utama tapi tambahan. Mungkin dengan adanya penurunan ini bisa menjadi indikator utama,” pungkasnya.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top