Pendapat

Mengulas Istilah Agraria dari Pernyataan Prabowo Subianto

Iwan Nurdin. DOKPRI

Oleh Iwan Nurdin
Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria

MUMPUNG masih hangat. Saya ingin menguraikan tentang beberapa kata penting dari Prabowo dalam debat lalu setelah dibukakan fakta tentang kepemilikan tanahnya.

Itu adalah HGU. Tanah Negara. Daripada diberikan kepada asing. Lebih baik saya yang kelola.

Bukankah dilarang hak atas tanah diberikan kepada asing?

Mari kita luruskan.

Kalau Hak Milik, memang tidak bisa diberikan kepada warga negara asing. Kalau HGU juga tidak bisa diberikan kepada Badan Hukum Asing. Hanya boleh Badan Hukum Indonesia. Tapi, harus diingat bahwa Badan Hukum Indonesia tersebut diperbolehkan sahamnya 100 persen dimiliki oleh pihak asing. UU Penanaman Modal membolehkan hal tersebut. Itulah rancunya. Jadi jangan heran tiba-tiba ada yang bilang kebun milik Malaysia atau ada iklan sebuah pulau dijual oleh perusahaan milik warga asing.

Baca Juga:  Kedaulatan Pangan

Selanjutnya, lebih baik saya yang kelola.

Kita periksa kembali, ya.

Telah lama dilupakan bahwa di dalam UUPA No.5/1960 pada pasal 12 dan 13 diuraikan bahwa pemberian hak atas tanah bagi lapangan usaha agraria seperti HGU, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, haruslah diprioritaskan untuk lapangan usaha bersama, gotong royong, mencegah monopoli tanah dan penghisapan manusia atas manusia. Lapangan usaha semacam ini, dalam penjelasan dimaksudkan untuk membentuk suatu formasi kapital progresif domestik.

Tiada lain makna dari pasal ini adalah agar HGU diberikan prioritas utama kepada petani dan masyarakat umum lainnya dalam bentuk koperasi bukan korporasi. Selama puluhan tahun, HGU dimaknai dan dimplementasikan secara menyeleweng sehingga sekedar nama lain dari hak erpacht di era kolonial. Padahal, tujuan HGU dalam UUPA 1960 adalah untuk menciptakan formasi modal nasional yang dimiliki petani, dimana keuntungan dinikmati rakyat dan direinvetasi di tengah-tengah rakyat tak pernah terjadi.

Baca Juga:  Gerakan Agraria dan Politik

Ini problem yang sudah puluhan tahun yang harus diselesaikan dengan merombak produk Orba yakni PP 40/1996 tentang HGU, HGB dan HP.

Tanah Negara dan HGU

Menurut saya, sekarang saatnya membuka semua data HGU yang disebut di atas Tanah Negara tersebut.

Mahkamah Agung (MA) telah membuat putusan penting terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan pada 2017 lalu. Putusan yang mengabulkan permohonan Forest Watch Indonesia (FWI) bahwa HGU adalah dokumen yang harus dibuka kepada publik.

Menurut MA, Pemerintah khususnya kementerian terkait harus membuka dokumen HGU khususnya: nama pemegang, lokasi, luasan, jenis komoditas dan peta area HGU, karena hal tersebut bukanlah bagian yang dikecualikan oleh UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Putusan ini sangat penting, karena mengembalikan dasar pijak bahwa HGU adalah jenis hak yang diberikan negara kepada setiap orang dan badan hukum di atas “Tanah Negara” dengan pembatasan luas dan jangka waktu. Karena konstruksi pemberian hak atas tanah di atas tanah negara inilah, keterbukaan proses pra-pemberian hak hingga berakhirnya hak tersebut diwajibkan terbuka kepada publik seharusnya dapat dimengerti termasuk oleh kalangan pengusaha.

Baca Juga:  Pancasila di Era Digital

Sekarang timbul pertanyaan mengapa Menteri ATR/BPN masih saja tak mau membuka ini? []

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top