Politik

Mendagri Berpotensi Bikin Gaduh Lampung

Mendagri Tjahjo Kumolo/Net

BANDAR LAMPUNG – Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Lampung Yohanes Joko Purwanto, menyebut kebijakan Mendagri Tjahjo Kumolo soal keberadaan tim investigasi terkait mutasi 425 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Lampung berpotensi memancing kegaduhan.

“Seharusnya yang melakukan itu institusi yang berada di Lampung. Misalnya, DPRD atau Ombudsman. Bukan Mendagri. Ini ada kesan bahwa pusat mengabaikan fungsi otonomi daerah dan menyepelekan Tupoksi lembaga terkait di sini,” tandas Yohanes Joko Purwanto, Senin (3/6).

Pada sisi lain, Akademisi Unila Dedi Hermawan menilai intervensi pusat dengan menurunkan tim investigasi karena pihak DPRD Lampung kurang memberikan perhatian soal reformation birokrasi.

Baca Juga:  APK Liar Milik Paslon 2,3 dan 4 Diturunkan

“Fungsi pengawasan gak optimal. Jadi, masalah muncul yang akhirnya pusat juga turun tangan,” kata Dedi Hermawan.

Sementara itu, anggota komisi I DPRD Lampung Aprilliati membantah terkait kurang maksimalnya fungsi DPRD Lampung dalam menjalankan tugas pengawasannya.

“Kita membantah itu. Karena anda bisa lihat rekomendasi pansus LKPJ yang kita paripurnakan kemarin. Cukup tegas dan kita kritisi mekanisme pegawai, rolling jabatan hingga jabatan Plt yang berlama-lama,” ungkapnya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top