Iklan
Pendapat

Membangun Lampung dari ‘Pinggiran’ (Bagian 1)

Irwan Effendi. (IST)

Oleh Irwan Effendi

Guru besar Fakultas Pertanian Unila

 

DESA kini menjadi pusat perhatian. Selain telah ada UU Desa dan sejumlah perangkat regulasi lain terkait desa, aliran dana ke desa juga sangat besar. Landasan pemikiran pengembangan wilayah pedesaan di Indonesia karena Pemerintah menyadari bahwa untuk mencapai kesejahteraan harus dibidik langsung ke arah wilayah pedesaan yang menjadi titik dasar berbagai persoalan kemiskinan di Indonesia. Mengutip agenda Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dasar pemikiran pengembangan desa tersebut bercirikan bottom up atau pembangunan dimulai dari inisiatif dari bawah.

Provinsi Lampung juga melakukan hal yang sama. Visi Gubernur Lampung, untuk menjadikan Lampung Maju dan Sejahtera pada Tahun 2019 menerapkan program besar yang langsung menohok desda sebagai sasaran. Program itu salah satunya adalah Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai). Gerbang Saburai adalah suatu gerakan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat di Wilayah Propinsi Lampung agar secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur desa bagi pengembangan otonomi masyarakat desa. Penggunaan nama Gerbang Desa Saburai dalam gerakan pembangunan ini dikaitkan juga dengan sosialisasi motto pembangunan Di Wilayah Provinsi Lampung Gerakan Membangun Desa Menuju Lampung Maju dan Sejahtera.

 

Kondisi Perekonomian Desa

Berbagai kalangan mengakui, sejauh ini banyak kendala yang harus diatasi oleh pedesaan guna mengembangkan perekonomiannya. Pertama, kelemahan pembangunan pertanian di desa yang hanya terfokus pada usahatani. Selain itu, dukungan kebijakan makro juga lemah. Pendekatannya untuk mengatasi perekonomian desa cenderung sentralistik. Akibatnya usaha pertanian masih banyak didominasi oleh usaha berskala kecil, modal terbatas.  penggunaan teknologi sederhana dan hanya dipengaruhi oleh musim. Wilayah pasar perekonomian juga hanya bersifat lokal. Usaha yang dimiliki perani mengandalkan tenaga kerja keluarga dan kurang profesional. Juga akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah,

Baca Juga:  Memprihatinkan Mustafa

Selain hal-hal yang disebutkan itu, pasar komoditi pertanian bersifat mono/oligopsoni yang dikuasai oleh pedagang besar,  sehingga terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani.

Tentu saja, Pemerintah Provinsi Lampung (yang juga mencakup pemerintah daerah di kabupaten/kota) harus serius mengatasi kelemahan-kelemahan pengembangan perekonomian desa itu. Mereka dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah di desa, terutama dalam pengembangan perekonomiannya, yang mayoritas berada di sektor pertanian. Tujuannya untuk mewujudkan pembangunan di desa yang lebih maju demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

 

BUMDes: Kekuatan Membangkitkan Ekonomi Desa

Salah satu program yang poipuler dan relevan dikembangkan untuk membangkitkan perekonomian desa adalah Badan usaha milik desa (BUMdes). BUMDes yang diatur dalam Permendesa Nomor 4 tahun 2015 kini terus dikembangkan Pemerintah. Sebagai badan usaha yang dimiliki Desa, BUMDes dipandang sebagai bentuk penguatan lembaga ekonomi desa dan menjadi alat pendayagunaan ekonomi dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. BUMDes dapat menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa untuk kesejahteraan warganya.

Di Provinsi Lampung, BUMDes juga menjadi bagian yang layak dikembangkan. Pemberdayaan BUMdes bisa sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menanggulangi kemisikinan.

Baca Juga:  PDI Perjuangan: Lampung Terjadi Politik Uang Secara Terstruktur, Sistematis, Masif

Dalam pengembangan BUMDes, bidang yang sangat relevan diterapkan di wilayah pedesaan adalah pertanian. Selain karena mayoritas rakyat hidup dengan bercocok tanam, bidang pertanian menjadi salah satu profesi yang umum dikuasai masyarakat pedesaan.

Sejauh ini sedikitnya ada lima masalah pertanian yang dihadapi pedesaan. Pertama, penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya lahan pertanian. Kedua, terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang, misalnya waduk, irigasi, dan jalan. Ketiga, kelemahan dalam sistem alih teknologi.  Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu dan kontuinuitas pasokan yang terus menerus meningkat. Keempat, terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan. Dan kelima, masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian.

 

Model Molek: Sebuah Tawaran

Dalam tinjauan perekonomian, siklus ekonomi desa (Economic Circle) menjadi model yang didisain untuk mempercepat pembangunan pertanian serta dapat mengatasi masalah pertanian di pedesaan saat ini. Model economic circle merupakan strategi baru yang ditawarkan sehubungan dengan determinant pola baru pembangunan pertanian di masa mendatang. Model ini menitikberatkan pengembangan kawasan desa pertanian, dan integrasi desa dengan kota. Dengan tujuan, agar desa sebagaimana kawasan sentral pertanian  mendapatkan prioritas pengembangan.

Di Indonesia, model ini jadi bertambah relevan dikembangkan dengan turunnya payung hukum di pedesaan yaitu UU Desa No.6 Tahun 2014. Anggaran di pedesaan diberikan pemerintah sangat besar, yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Strategi economic circle memiliki empat pilar dalam satu siklus lingkaran ekonomi kampung (desa). Pilar ini disebut Model Molek (Model Lingkaran Ekonomi). Keempat pilar yang ada dalam Model Molek, pertama adalah pilar penguatan SDM desa melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Alasannya, motor penggerak pertanian adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Tujuan pendidikan agar dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki potensi dalam meneruskan kegiatan pertanian.

Baca Juga:  Membangun Infrastruktur (Harus) Berkeadilan

Desentralisasi pendidikan mengharapkan  daerah/kabupaten mampu mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha (industri) setempat. Lulusan pendidikan benar-benar bermanfaat bagi daerah/kabupaten setempat, sehingga SDM tersebut benar-benar terserap  oleh wilayah yang telah menghasilkan SDM tersebut.

Pendidikan non formal harus signifikan untuk menunjang kemajuan Desa. Di Provinsi Lampung pendidikan formal yang dikembangkan adalah model vokasi yang dimiliki Politeknik Negeri Lampung (Polinela). Salah satu kekuatan di Polinela adalah pendidikan pertanian, seperti agibisnis, teknologi pertanian dan sejumlah jurusan lainnya. Pendidikan vokasi memiliki keunggulan dalam keahlian yang siap pakai, ketika desa membutuhkannya. Pemerintah sangat memperhatikan pendidikan vokasi ini dan memberikan bea siswa kepada anak petani. Anak petani iotu dididik dan kemudian dikembalikan ke desanya untuk membangun. Sinergi yang baik antara SDM pertanian di desa dengan para penyuluh pertanian memang berdampak positif bagi pengembangan pertanian desa. []

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top