Iklan
Pendapat

Membangun Ekonomi Kenagarian Melalui Koperasi Petani

Oleh Nurdin Hamzah Hidayat

Staf Biro Koperasi Serikat Petani Indonesia Wilayah Sumatera Barat

KITA mengetahui bahwa stock ketersediaan pangan perkotaan didapati dari distribusi hasil pertanian dikenagarian. Namun tampaknya hal itu tidak pula meningkatkan taraf hidup masyarakat nagari, terlebih petani hanya mampu menjual komoditi dan terpaksa melepas dengan harga murah kepada tengkulak yang telah menawar harga.

Panjangnya alur distribusi itu berdampak besar pada pendapatan petani pasca panen, maka sangat wajar petani dikenagarian masih bergelut untuk mencari modal awal untuk memulai penggarapan lahannya kembali.

Dekopin sebagai lembaga yang dipercayakan meningkatkan ekonomi masyarakat adalah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No.25/1992, bahwa “koperasi secara bersama-sama mendirikan organisasi tunggal yang berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi” (pasal 57 ayat 1).

Namun, selama ini masyarakat hanya mengenal Koperasi Simpan Pinjam. Kehadiran koperasi simpan pinjam ini sangat eksis ditengah masyarakat. Kehadirannya diharapkan diharapkan sebagai perpanjangan nafas petani.

Simpan pinjam ini sendiri laris dikalangan petani karena tingkat kebutuhan hidup dan besarnya biaya proses pertanian, apakah itu pembibitan, pemupukan hingga panen, sehingga tidak ada cara lain selain melakukan pinjaman.

Bagi koperasi yang lancar perputaran keuangannya maka akan bertahan, tetapi seringkali terjadi berhentinya koperasi beroperasi akibat macetnya pelunasan pinjaman oleh anggota koperasi.

Baca Juga:  Keuangan Negara Dalam Pembangunan Terkini

Sedangkan di Sumatera Barat, kita memiliki banyak wirausahawan yang bergerak dalam dunia Agribisnis, melahirkan banyak produk olahan hasil pertanian, tetapi hanya menjadikan masyarakat nagari sebagai mitra usahanya, bukan bekerjasama membangun usaha bersama.

Maka, kerterjaminan masa depan masyarakat nagari yang diberi upah itu tetap berada di ujung leher, antara bernafas dan tidak bernafas.

Perlu kita ingat kembali bahwa para pendiri bangsa telah menyerukan untuk menata perekonomian nasional yang melingkupi penataan terhadap sumber-sumber agraria untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

sebagaimana yang tercantum pada pasal 33 UUD 1945, lemerintah juga ingin menempatkan koperasi sebagai salah satu penerima yang dapat memanfaatkan konsesi-konsesi lahan.

Dengan catatan, koperasi bersangkutan memiliki kemampuan manajemen dalam pengelolaan konsesi lahan yang diberikan oleh pemerintah.

Presiden Jokowi pernah menyampaikan pada peringatan hari koperasi juni 2018 lalu, kalau koperasi bisa diberikan berpuluh-puluh hektare lahan, kenapa tidak. Kalau bisa diberikan 100 ribu hektar, kenapa tidak. Sementara perusahaan korporasi bisa, jadi mestinya koperasi juga harus diberikan.

Ada 12,7 juta hektar lahan yang telah disiapkan pemerintah khusus untuk koperasi, UMKM serta pondok pesantren yang diharapkan dapat membangkitkan ekonomi rakyat

Baca Juga:  Rezeki Semanis Madu, Lestari Semakin Dirindu

Langkah-langkah mencapai itu tentu berawal dari Pemerintah Kenagarian, dengan mendorong wirausaha untuk membantu masyarakat secara proaktif untuk memudahkan mendapati kemampuan soft skill, sehingga tidak bertumpu pada usaha satu orang saja.

Namun mampu pula mengelola lahan yang disediakan pemerintah nagari apakah melalui penyewaan lahan, atau melalui tanah kolektif yang ada dikenagarian diberikan kepada masyarakat agar bertani, dorongan penuh agar itu mestinya mengarah juga pada usaha membentuk koperasi petani sebagai badan usaha produktif yang dikerjakan oleh petani dikanagarian.

Peningkatan kesejahteraan petani melalui koperasi tidak bertumpu pada pasar ekspor dan modal asing, melainkan berawal dari kekuatan petani itu sendiri dan kekuatan bangsa ini lebih khusus nagari.

Koperasi petani harus mampu menjawab ketergantungan petani pada penggunaan asupan dan dominasi koorporasi pangan.

Seperti yang disampaikan ketua DPW SPI Sumatera Barat, Rustam Efendi, menjelaskan, bahwa negari mestinya menjadi produsen dan perkotaan menjadi konsumen.

Petani dengan support penuh oleh pemerintah kenagarian mesti mendapati lelatihan dalam memproduksi hasil pertanian. Tidak hanya itu, petani harus mampu dan lihai menggunakan alat produksi sehingga semakin memudahkan bagi petani untuk memproduksi dalam skala kecil maupun besar, dan yang terakhir adalah petani disediakan arah distibusi pasar langsung sehingga tidak terbebankan karena rantai distribusi yang panjang itu.

Baca Juga:  Buyback Buku

Tidak cukup dengan itu, petani harus melakukan pengorganisiran diri melalui sebuah wadah bersama yang bersifat demokratis, mengutamakan kerja bersama dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Pengelembagaan petani kedalam koperasi itu telah diupayakan oleh SPI Sumatera Barat di basis yang notabene berada dikenagarian, terdapat di kabupaten Agam, Solok, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pariaman, Lima 50 kota , Pasaman Barat, dan Tanah Datar.

Upaya-upaya agar tercapainya cita-cita pendiri bangsa itu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian kepada petani anggota SPI agar mampu menjadi koperasi produsen.

Perjuangan panjang ini tentu harus terukur dan sistematis, upaya merebut pasar yang selama ini dikuasai oleh koorporat menjadi dikuasi oleh koperasi, sehingga kita mampu menjaga kestabilan harga dan mematok harga yang wajar demi mensejahterakan petani kecil dikenagarian. []

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top