Bandar Lampung

Membaca Maksud di Balik Tak Terdatanya 48 Bidang Tanah Milik Kabupaten Tanggamus: Disengaja ya?

Membaca Maksud di Balik Tak Terdatanya 48 Bidang Tanah Milik Kabupaten Tanggamus: Disengaja ya?
Membaca Maksud di Balik Tak Terdatanya 48 Bidang Tanah Milik Kabupaten Tanggamus: Disengaja ya?

Ilustrasi.

Suluh.co – Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] pada 25 Juni 2020 lalu mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan [LHP] atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019.

Hasil kerja BPK ini kemudian dituangkan ke dalam surat dengan nomor: 29A/LHP/XVIII.BLP/06/2020, persis dijabarkan seperti dokumen yang dilihat dan diperoleh Suluh.co.

Sehari kemudian, tepat 26 Juni –hasil pemeriksaan yang dibebankan tanggungjawabnya kepada Kepala BPK Perwakilan Lampung Hari Wiwoho– Kabupaten Tanggamus memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian [WTP] dari BPK.

Hasil penilaian itu diterima oleh bupati setempat, Dewi Handjani. Dalam perjalanannya, Opini WTP di kabupaten ini sudah 5 kali diraih.

Dewi Handjani lewat keterangannya mengatakan bahwa apa saja yang menjadi catatan di dalam LHP tadi, akan ditindaklanjuti. “Kita diberi waktu 60 hari,” tutur Dewi Handjani. Kalimat tersebut diutarakan Dewi sembari mengatakan predikat Opini WTP itu adalah “hasil kerja keras semua pihak”.

Penataan BMD Kurang Tertib?

Catatan yang dimaksud Dewi Handjani tadi, dituangkan BPK ke dalam Rencana Aksi [Action Plan] Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019.

Baca Juga:  HUT ke-48, IKWI Provinsi Lampung Gelar Training Kecantikan

BPK memberikan koreksi dan catatan dalam hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern [SPI]. Salah satu yang diulas BPK adalah soal penatausahaan Barang Milik Daerah [BMD]. BPK menilai penataan BMD-nya kurang tertib.

BPK meminta Dewi Handjani untuk memerintahkan Sekda Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan itu. Memang urusan penataan hal tersebut, harusnya ditangani oleh Hamid karena ia mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai Pengelola Barang.

“Bupati Tanggamus agar memerintahkan Sekda selaku Pengelola Barang mengoordinasi pelaksanaan inventarisasi BMD,” bunyi rekom BPK.

BPK dalam hasil temuannya menyatakan, terdapat 48 bidang tanah tidak tercatat pada neraca hasil pemeriksaan atas aset tanah milik kabupaten setempat. Padahal aset tersebut telah bersertifikat Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Namun belum tercatat pada neraca.

“[] diketahui terdapat 48 bidang tanah yang telah bersertifikat namun belum tercatat pada neraca,” jelas BPK.

Mendapati persoalan ini, BPK sudah bertanya kepada pejabat yang khusus menangani perihal aset milik pemerintah daerah. Namun jawaban yang ditemui BPK: pejabat tersebut tidak tahu bagaimana status aset itu yang sebenarnya.

Baca Juga:  Tinjau Rumah Tergerus di Umbul Kunci, Herman HN Bangun Talud

“Bidang Aset tidak mengetahui status perolehan aset tanah tersebut melalui pembelian atau hibah. Atas 48 bidang tanah tersebut belum diketahui nilainya,” tegas BPK.

BPK kemudian menyatakan apa akibat yang terjadi terhadap 48 aset tanah tersebut.

“Permasalahan tersebut mengakibatkan aset-aset yang tidak diamankan secara fisik, administrasi dan hukum berpotensi hilang atau disalahgunakan; tidak dilakukannya kapitalisasi ke aset induk mempengaruhi perhitungan nilai beban dan akumulasi penyusutan,” terang BPK.

BPK juga menyertakan alasan dan mengapa persoalan itu bisa terjadi. “Hal tersebut disebabkan Sekda selaku pengelola BMD belum melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD secara periodik.

Kepala OPD selaku pengguna BMD tidak tertib dalam melakukan inventarisasi BMD di unit kerja; belum memperhatikan status/kepemilikan dan nilai tanah yang tercatat di unit kerja. Kepala Bidang Aset BPKD belum melakukan rekonsiliasi aset tetap dengan seluruh OPD secara tertib,” tulis BPK.

Baca Juga:  2 Kepala Kantor Imigrasi Lampung Diganti

Mengutip pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional [ATR/BPN] Sofyan A. Djalil, ia mengatakan dan mengakui bahwa selama ini ada beberapa aset tanah tidak dikelola dengan baik.

Baik aset tanah milik Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara [BUMN], atau bahkan kementerian/lembaga [K/L]. “Karena tidak ditangani dan dikelola dengan baik, aset-aset tanah tersebut dapat hilang atau berpindah kepemilikan,” ungkapnya, Jumat lalu, 4 Desember 2020.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top