Bandar Lampung

Melihat SMS yang Bikin Eks Ketua DPD AKLI Lampung Terjerat UU ITE Hingga Dituntut Penjara 4 Tahun

Melihat SMS yang Buat Eks Ketua DPD AKLI Lampung Terjerat UU ITE & Dituntut Penjara 4 Tahun
Melihat SMS yang Buat Eks Ketua DPD AKLI Lampung Terjerat UU ITE & Dituntut Penjara 4 Tahun

Syamsul Arifin saat dibawa petugas kepolisian ke kantor Kejaksaan Tinggi Lampung. Foto: Tommy

Suluh.co – Jaksa Penuntut Umum [JPU] pada Kejaksaan Tinggi Lampung membacakan surat tuntutannya —Senin, 30 November 2020— kepada terdakwa Syamsul Arifin, eks Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah [DPD] Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia [AKLI] Lampung.

Ia dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun, sebagaimana Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE dan hukuman pidana denda sebesar Rp 100 juta —yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara tiga bulan.

Jaksa menilai tidak ada hal yang meringankan dari Syamsul Arifin selama proses persidangan berjalan. Yang ada, justru jaksa menganggap, Syamsul Arifin tidak memiliki rasa penyesalan dan tidak mengakui perbuatannya sepanjang proses sidang berjalan.

Jaksa memberikan catatan untuk terdakwa, bahwa Syamsul Arifin pernah melarikan diri dan menjadi DPO selama kurang lebih 7 tahun; Syamsul yang seorang advokat dan bergelar Magister Hukum dinilai seharusnya dapat memberikan contoh baik bagi masyarakat serta seseorang yang memahami aturan hukum yang berlaku.

Bagi David Sihombing sebagai pengacara Syamsul Arifin, tuntutan jaksa yang menyatakan pidana penjara selama 4 tahun adalah haknya. Ia tidak memberi komentar soal hal tersebut. “Soal tinggi atau tidak, itu hak jaksa. Dan kita nanti tanggal 3 Desember akan mengajukan pledoi,” ucap David kepada pewarta di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Yang menjadi catatan baginya adalah, ia optimis bahwa hakim akan berlaku adil dalam menyikapi tuntutan jaksa tersebut. “Karena ini, malah handphone yang disita ini adalah yang tahun 2017. Sementara kasus ini tahun 2013,” tuturnya.

Ia menyatakan pihaknya masih menyimpan tanda tanya soal duduk persoalan penyitaan handphone milik kliennya yang dinilai tidak memiliki korelasi dengan perkara ini. “Apakah handphone ini milik jaksa atau handphone siapa, sampai saat kita belum paham yang disita ini,” timpalnya.

Ia menganggap, pengenaan UU ITE kepada kliennya adalah hal yang keliru. Sebab, menurut penilaian ia selaku kuasa hukum, kasus yang berkenaan dengan UU ITE harusnya adalah persoalan-persoalan yang dapat diakses oleh khalayak ramai atau publik.

“Yang kedua, ini kan kasus yang dapat diakses umum, kalau UU ITE. Nah sementara, SMS kan nggak boleh diakses oleh umum. Makanya kami sangat optimis,” tambahnya.

Ia menilai bahwa JPU sedang kebingungan dalam melakukan pembuktian terhadap dakwaan kepada kliennya. “Dan ini jaksa kita anggap, hanya asal-asalan saja. Kayaknya mereka sudah bingung untuk menuntut tersebut. Karena tidak mungkin, hal yang tidak dapat diakses oleh umum, dibuat jadi untuk transaksi elektronik dalam kasus penggunaan elektronik,” jelas David.

Awal Mula Kasus UU ITE Syamsul Arifin

Dalam surat dakwaan yang dibacakan sebelumnya, dibeberkan sejumlah hal yang berkenaan dengan konstruksi perkara Syamsul Arifin –yang membuatnya terjerat UU ITE.

Lewat dakwaan itu pula, jaksa menguraikan isi Short Message Service [SMS] yang dikirimkan oleh Syamsul Arifin kepada korban dan pelapor bernama Napoli Situmorang, Wakil Ketua Lembaga Pengembang Jasa Kontruksi [LPJK] Lampung.

Isi SMS ini yang belakangan menjadi dasar pelaporan Napoli Situmorang dengan sangkaan UU ITE sebab dianggap disebarkan juga oleh terdakwa Syamsul Arifin kepada beberapa orang —yang telah dimintai kesaksiannya selama persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Pesan itu dikirim oleh Syamsul Arifin, yang saat itu nomor ponselnya adalah 0813 6900 XXXX.

SMS itu dikirimkan pada Kamis, 7 Februari 2013, dengan tulisan dan kata-kata seperti ini, sesuai dengan isi tuntutan JPU:

“lu sama t*l*lnya dg Maulidin, Lu nggak bisa memahami Putusan Pengadilan & SK DPP AKLI yang konsiderannya Putusan Inkracht ya?

Lu t*l*l Napoli, musdalub AKLI itu harus diselenggarakan oleh DPD— AKLI yang syah dan Peserta musdalub AKLI harus Anggita AKLI..

Lu t*l*l Napoli, Pemberhantian Ketum DPD-AKLI harus melalui musalub yang syah bukan dg SK Bodong dr DPD-AKLI apalagi dr oknum mantan Ku & SEKJEN DPP-AKLI..

Lu t*l*l Napoli, pembekuan DPD-AKLI tdak dikenal di AD-ART AKLI..

Lu g*bl*k Napoli, pemulihan Anggota AKLI tdk bias dilakukan DPP-AKLI apalagi oleh oknum mantan KU** & SEKJEN DPP –AKLI krn berhak menerima atau menolak Anggota AKLI itu DPDP-AKLI

Lu idi*t Napoli, mauludin cs yang t*l*l itu menggugat DPD-AKLI yang memecat mrk, lu t*l*l Napoli, dg gugatn tsb berarti &terbukti mrk mengakui sdh dipecat oleh AKLI…..

Lu b*d*h Napoli, Putusan PNTK yang inkraht itu adalah Hukum dg Hirarki tertinggi…

Ngomong apa lu Napoli t*l*l dg reporter..

Sarjana T*l*l lu!!

Baca dulu AD-ART AKLI, pahami dulu”

**KU [Ketua Umum]

JPU juga menguraikan hal yang menjadi awal mula perdebatan hingga berujung pada SMS itu dilayangkan terdakwa Syamsul Arifin kepada Napoli Situmorang. Permulaan debat itu didasarkan pada kepengurusan DPD AKLI.

Posisi Ketua Umum DPD AKLI Lampung sedianya diduduki oleh Syamsul Arifin sejak tahun 2009 sampai tahun 2013 —berdasarkan Surat Keputusan [SK] Dewan Pengurus Pusat [DPP] AKLI dengan nomor: 33/SKEP/AKLI/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Adang Surachman selaku Ketua Umum AKLI dan Bambang Kusumarijadi selaku Sekjen DPP AKLI.

Setelahnya, pada bulan Desember 2012 Napoli Situmorang menerima tembusan SK dari DPP AKLI yang ditandatangani oleh Ketua DPP AKLI Drs Pudji Nugroho dan Sekjen DPP AKLI Burhanudin Mochsin. SK nomor: 012/SKEP/AKLI/VI/2012 tanggal 25 Desember 2012 berisikan tentang pencabutan dan pembatalan SK nomor: 116/SKEP/AKLI/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Susunan DPD AKLI Lampung periode 2012-2016 yang ditandatangani oleh Adang Surachman dan Bambang Kusumarijadi, serta surat nomor: 004/KEP/AKLI/XII/2012 tanggal 21 Januari 2013 perihal daftar anggota AKLI Lampung tahun 2013 dari DPD AKLI Lampung yang ditandatangani oleh terdakwa Syamsul Arifin selaku Ketua Umum dan Irsanuddin Sagala selaku Sekretaris Umum berikut lampiran daftar anggota AKLI Lampung tahun 2013.

Isi surat yang ditandatangani oleh Pudji Nugroho dan Burhanudin Mochsin adalah tentang pergantian posisi Ketua Umum DPD AKLI Lampung dari Syamsul Arifin ke Maulidin N. M untuk periode 2012-2016.

Selanjutnya pada 30 Januari 2013 sekira pukul 15.38 WIB, terdakwa Syamsul Arifin disebut mengirimkan SMS kepada Napoli Situmorang lewat nomor ponsel yang sama, dengan kalimat sebagai berikut:

SK dari DPD AKLI Lampung Nomer 64, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang sudah inkrah, kami berharap surat kami segera diapresiasi dan LPJKD Lampung segera menyatakan SBUJK AN. BUJK-BUJK yang bukan lagi anggota AKLI Tsb termasuk SBUJK yang ditandatangani oleh Maulidin yang juga bukan Anggota AKLI Lampung adalah “Tidak Berlaku” dalam bentuk tertulis dan jelas TQ.

Kalimat ‘t*l*l’ dan seterusnya tadi, juga dikirimkan kepada beberapa orang yakni, Tubagus Ahmad Rif’at; Herman Bandarsyah dan Ahmad Muzakir pada Kamis, 7 Februari 2013 sekitar pukul 15.32 WIB di Kantor LPJK Lampung, di Jalan Wolter Mangonsidi Teluk Betung Utara Bandar Lampung, dengan tulisan atau kata-kata yang sama seperti yang diterima oleh Napoli Situmorang.

Saat sidang berproses, Napoli Situmorang dihadirkan menjadi saksi dan memberikan keterangan tentang SMS yang dikirim oleh terdakwa. Napoli mengaku telah mencoba menghubungi Syamsul Arifin dengan maksud meminta klarifikasi atas pesan singkat itu, namun ia mengatakan Syamsul Arifin tidak merespons sambungan telepon dari dirinya. Mendapat kesaksian seperti itu, Syamsul Arifin menolak dan ingkar terhadap kesaksian Napoli Situmorang.

Tubagus Ahmad Rif’at mengamini pesan yang diterima oleh Napoli Situmorang juga mendarat ke dalam ponselnya. Menurut Tubagus, pesan tersebut datang dari nomor Syamsul Arifin karena sebelumnya pernah berkomunikasi. Tubagus mengaku mengetahui persoalan yang terjadi di tubuh DPD AKLI terlebih pada soal kepengurusan antara Maulidin dan Syamsul Arifin. Mengetahui kesaksian ini, Syamsul Arifin mengatakan tidak pernah mengirim pesan tersebut kepada Tubagus dengan menyebut ”tidak mengenal mahluk ini”.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top