Bandar Lampung

Masyarakat Tolak Alih Fungsi Lahan Hutan Kota di Wilayah Way Dadi                   

Aksi unjuk rasa Warga Way Dadi, beberapa waktu lalu perihal konflik lahan/Net

BANDAR LAMPUNG – Warga Kelurahan Way Dadi dan Way Dadi Baru, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Way Dadi Peduli Lingkungan (FW2PL) di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, menolak alih fungsi lahan hutan kota (RTH) menjadi kawasan bisnis atau ekonomi.

Akhmad Imam, selaku Ketua FW2PL, menjelaskan, masyarakat Way Dadi meminta kepada pihak-pihak yang berwenang terutama lembaga-lembaga pusat atau daerah seperti, KPK RI, BPK RI ,Kemen KLH, Kajati  dan Kapolda Lampung, untuk melakukan Investigasi lapangan atas indikasi terjadinya tindakan melawan hukum terhadap alih fungsi lahan serta maladministrasi proses penerbitan sertifikat HGB atas nama PT.HKKB dan jika terjadinya  unsur melawan hukum mohon dapat ditindak tegas.

Masyarakat  Way Dadi, Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame, menolak keras terhadap alih fungsi lahan dan pemagaran hutan kota dan kawasan GSB  seluas 9 sampia 11 hektare menjadi kawasan bisnis/ekonomi dan meminta pemerintah agar membatalkan dan mencabut sertifikat HGB atas nama PT.HKKB karena tidak mempunyai alas hak tanah  yang kuat dan cacat prosedur.

Masyarakat meminta pemerintah untuk dapat mengembalikan fungsi hutan kota dan garis sepadan bangunan (HGB) dan membongkar pemagaran fasilitas umum. Karena tindakan dari  PT.HKKB bertentangan dengan peraturan per-UU yang berlaku.

“Pemerintah kota juga harus menolak memberikan pelayanan atau tidak menerbitkan izin yang menjadi wewenang wali kota (IMB atau izin usaha lainnya) kepada Pihak PT.HKKB  diatas tanah hutan kota dan GSB yang berstatus tanah Negara,” papar Akhmad Imam, mewakili warga, Sabtu (31/8).

Jika Pemkot Bandar Lampung, mengabaikan tuntutan masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan  dari amanat UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan RTH  dan Perwali Kota Bandar Lampung, berarti pemerintah kota telah lalai dan mengabaikan hak-hak warganya.

Baca Juga:  DPD RI Pantang Menyerah Panggil Pemkot Bandar Lampung Prihal Pasar Griya  

“Kami sangat mohon kepada pihak-pihak yang berkompeten menindak lanjuti nya sesuai deangan peraturan per UU yang berlaku,” tegas dia.

Untuk diketahui, berdasarkan Keppres No.32 tahun 1979 tanggal 08 Agustus 1979  junto Permendagri No.3 Tahun 1979 tanggal 22 Agustus 1979. Izin  Konsesi HGU NV. Way Halim seluas 1.000 ha oleh pemerintah tidak diperpanjang lagi, dan terbitlah SK. Mendagri Cq.Dirjen Agraria No.350/3-80  tanggal 26 Maret 1980, junto. SK Mendgri cq Dirjen Agraria : SK 224/DJA/1982 tanggal 20 November 198, tanah tersebut menjadi tanah negara yang sebahagian atau seluas 300 ha diperuntukan bagi masyarakat penggarap yang berdomisli di Kecamatan Sukarame .

Keberadaan hutan Kota di Way halim, dan di wilayah Way Dadi sekitarnya ditetapkan secara legal formal sejak tahun 2001  ini berawal telah berakhirnya HGB Way Halim Permai dan beberapa HGB disekitarnya  berakhir  tahun 2001 –2002, dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bandar Lampung No; 206/10 /HK/2001, tanggal 13 September 2001, tentang Penetapan Kembali Peruntukan dan Penggunaan Kawasan Way Halim dan sekitarnya yaitu menetapkan kawasan sebelaah timur Jl. Soekarno Hatta yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, diperuntukan sebagai hutan kota dan pemukiman penduduk disertai penataan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos)

Peraturan Daerah/Perwali  Kota Bandar Lampung No;10 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW)  Kota Bandar Tahun  2011-2030, yang tercantum pada Rencana Struktur Tata Ruang Kota Bandar Lampung menetapkan bahwa Kecamatan Sukarame merupakanBagian Wilayah Kota   (BWK)  C merupakan Pusat Permukiman Perkotaan,serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kelurahan Way Halim Permai dan sekitar nya tetap dipetahankan sebagan Hutan Kota,((Tabel 3: Arahan Lokasi Pengembangan Fungsi BWK.

Penetapan Hutan Kota oleh Pemerintah Kota Bandar Lampun sebagaimana diatas adalah  sebagai implementasi  dari Undang Undang  Nomor : 23 tahun 1997 tentang Pengelolaaan Lingkungan Hidup junto UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang yang menyebutkan  bahwa wilayah perkotaan harus atau wajib memiliki  luas Ruang Terbuka Hijau sedikitnya 30 % dari  luas wilayah (20% publik dan 10% private), untuk pengamanan kawasan lindung perkotaan , pengendalian, pencemaran  lingkungan hidup, kerusakan tata air dan Udara.

Baca Juga:  PNS Korupsi Masih Terima Gaji, Inspektorat Lampung Lakukan Penyelidikan

Kondisi atau luas Ruang Terbuka Hijau diseluruh Kota Bandar Lampung saat ini berdasarkan data WALHI Bandar Lampung termasuk kawasan Hutan Kota Way Halim dan Way dadi secara prosentase baru  terealisasi seluas 11 %  dari luas wilayah berarti masih dibawah kewajiban Pemerintah kota Bandar Lampung   sebagaimana diamanat kan dalam peraturan per Undang-Undangan yang berlaku yaitu minimal seluas 30 %.

Terjadi gejolak dan keresahan masyarakat Way Dadi sekitarnya sejak dilakukannya pemagaran Hutan Kota yang terletak di bagian sebelah Timur Jalan Soekarno-Hatta oleh pihak  PT. Hasil Karya Kita Bersama (HKB), diklaim bahwa kawasan  hutan kota yang berstatus Tanah Negara tersebut  sudah mereka miliki dengan terbitnya Sertifikat HGB

Masyarakat  Kota Bandar Lampung, khususnya masyarakat Way Dadi dan sekitarnya mempertanyakan, proses dan legalitas terbitnya Sertifikat HGB milik PT.HKKB yang terbit pada 24 Agustus 2018, karena kawasan tersebut luas 9 sampai 11 ha, seyogyanya Tanah Negara yang diperuntukan sebagai  kawasan Hutan Kota  dan sebahagian masuk dalam Garis Sepadan Bangunan (GSB) di jalan Nasional Soekarno- Hatta.

Tanaman atau jenis vegetasi yang ditanam dan tumbuh di lokasi hutan kota Way Dadi cukup beragam   merupakan  investasi atau  asset milik pemerintah kota dan aset  milik publik yang tidak ternilai harga nya. Karena telah ditanam dan dipelihara atau dirawat dari APBD kota lebih dari 20 tahun, sehingga dengan diterbitkannya HGB  PT.HKKB pada lokasi tersebut menimbulkan kerugian dari segi keuangaan/ ekonomi,  dan berkurangnya luas Hutan Kota/RTH, serta punah nya beberapa jenis vegetasi langka berdampak  terjadinya degradasi ekosistem lingkungan.

Baca Juga:  Beri Rasa Aman, Bersama Korem 043 Gatam, Pemprov Musnahkan Senpi Rakitan

Terjadi tindakan sewenang-wenang oleh PT.HKKB dengan memagar fasum yaitu lapangan sepak bola (Umbul Rakup) Way Dadi Baru, yang selama ini dipergunakan masyarakat khususnya  pemuda-pemudi untuk mengadakan turnament pertandingan beberapa cabang olah raga untuk kegiatan HUT RI ke-74. Dan saat ini lapangan tersebut tidak dibolehkan untuk dipakai atau dilarang  oleh PT.HKKB

Patut diduga adanya unsur tindakan melawan hukum terhadap alih fungsi Lahan Hutan Kota menjadi Kawasan Bisnis /ekonomi (seluas 9 – 11ha),  karena bertentangan dengan Undang Undang dan peraturan yang berlaku yaitu tentang Pengelolaaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau dan Perda No.10 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Tata Wilayah Kota Bandar Lampung 2011-2030.

Selain unsur melawan hukum patut diduga terdapat potensi kerugian keuangan negara/daerah terhadap kebijakan alih fungsi lahan yang tidak tranparans oleh pemerintah.

Terjadinya alih fungsi lahan hanya menguntungkan segelintir atau sekelompok kecil orang atau elite-elte ekonomi tertentu dan berdampak merugikan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, karena akan terjadinya  kerusakan ekosistem lingkungan dan mengakibatkan terjadinya polusi udara, kerusakan tata  air tanah, terganggunya habitat fauna dan flora dan berkuranganya ruang publik.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top