Politik

Masyarakat Tanggamus Gelar Aksi Usut Tuntas Pelanggaran Politik Uang

Aliansi Masyarakat Tanggamus Pro Demokrasi (Art Prodem), menggelar aksi unjuk rasa, menuntut penyelenggara pemilu mengusut tuntas kasus pelanggaran politik uang pada pilkada 27 Juni lalu/SB

TANGGAMUS –  Aliansi Masyarakat Tanggamus Pro Demokrasi (Art Prodem), menggelar aksi unjuk rasa, menuntut penyelenggara pemilu mengusut tuntas adanya politik uang di Kabupaten Tanggamus.

“Pesta demokrasi merupakan hajat besar bagi segenap masyarakat Tanggamus khususnya dan Lampung pada umumnya. Pun demikian dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung,” ungkap Purkon selaku Korlap Aksi, di depan kantor KPUD Tanggamus, Rabu (11/7).

Menurutnya, pemilihan ini merupakan upaya menentukan nasib daerah kabupaten dan provinsi ke depan. Maka sudah selayaknya pesta demokrasi ini berjalan sesuai aturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku demi tercapainya kehidupan berdemokrasi yang dicita-citakan.

Baca Juga:  Lampung Darurat Politik Uang Jadi Acuan Mahkamah Konstitusi

Lebih lanjut Purkon mengatakan pada Pilkada 2018 yang lalu marak terjadi tindakan yang sangat menciderai demokrasi.

“Bahkan, menuju ke dalam proses menghancurkan tatanan demokrasi yang hingga saat ini mulai menuju ke arah yang lebih baik,” terangnya.

“Kami memandang bahwa sesuai aturan UU no.10 Tahun 2016 tentang pilkada sebagaimana tertera pada pasal 73 dalam seluruh ayat di dalamnya serta Perbawaslu No.13 Tahun 2016, menunjukkan bahwa tindakan money politics merupakan musuh utama demokrasi atau Vox Populi Vox Dei (Suara rakyat suara Tuhan),” ungkapnya lagi.

Ia menilai, demokrasi harus menjadi sebuah cita-cita nyata bukan hanya menjadi jargon berpolitik. Tindakan money politik dalam Pilkada di Lampung nyata-nyata terjadi secara terstruktur, sitematis dan masif (TSM) yang bahkan terindikasi melibatkan korporasi raksasa di tanah Sai Bumi Ruwa Jurai.

Baca Juga:  KPU Tanggamus Pleno Penetapan Bupati Terpilih

“Kami menolak dengan tegas sebuah kepemimpinan yang terbangun melalui jalan yang melanggar hukum yang bermuara pada menggadaikan kepentingan rakyat demi kepentingan para pemodal. Kepala daerah merupakan pelindung dan pengayom rakyat bukan menjadi komprador kapitalisme,” tegasnya.

Maka dengan tegas massa mengajukan 7 tuntutan kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas politik uang pada Pilgub Lampung dan mencabut izin koorporasi dalang politik uang serta memberikan ruang demokrasi bagi rakyat.

Menolak hasil pemilu curang dan rakyat menolak pemimpin curang, bila perlu tangkap dan adili dalang politik uang. Untuk Panwas, harus tegas menindak pelanggaran dalam pemilu.(SB/CD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top