Daerah

Masuk Zona Merah, Ombudsman Sambangi Pemkab Lampung Timur 

Penyerahan hasil penilaian kepatuhan komponen pelayanan publik dari Kepala Ombudsman R.I Perwakilan Provinsi Lampung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur/Net

LAMPUNGTIMUR – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, menyambangi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), dalam rangka memberikan hasil penilaian kepatuhan terhadap komponen standar pelayanan kepada pemerintah setempat, di ruang Aula Wakil Bupati Lamtim, Selasa (9/1).

Sebab, Pemkab Lamtim absen/tidak hadir dalam penyerahan penilaian kepatuhan terhadap komponen  pelayanan publik di Jakarta pada Desember 2017.

Adapun Hasil penilaian dari Ombudsman, Kabupaten Lamtim mendapat nilai rata-rata 41,63 terhadap penerapan standar pelayanan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan publik dibidang administratif. Nilai tersebut masuk dalam kategori rendah atau “Zona Merah”.

Baca Juga:  Era Gubernur Ridho, Pariwisata Lampung Terus Meningkat

Hasil penilaian tersebut langsung diberikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, kepada Sekretaris Daerah Lampung Timur, Syahrudin Putra, yang juga dihadiri Asisten dan Kepala Dinas di Lingkungan pemerintah Lampung Timur.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, mengatakan, penilaian tersebut dilakukan berdasarkan beberapa indikator yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Ada 9 OPD di Lingkungan Pemkab Lamtim yang dinilai terkait komponen standar pelayanan. Penilaian tersebut dilakukan pada pertengahan 2017,” Kata Nur Rakhman.

Menurut Nur Rakhman, penilaian tersebut diharapkan dijadikan bahan evaluasi dan motivasi bagi pemerintah kabupaten Lampung Timur untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Baca Juga:  Ombudsman Terima Kunjungan Pemkab Mesuji

“Karena ini pertama kalinya dinilai oleh Ombudsman, kami masih memaklumi. Namun demikian kami harap ada komitmen dari kepala daerah untuk melakukan perbaikan kedepannya,” ujarnya.

Lebih lanjut Nur Rakhman menjelaskan, penilaian tersebut akan tetap dilakukan ditahun mendatang sampai terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan standar/ketentuan.

“Kita akan terus mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. Kita juga terbuka apabila pemerintah daerah meminta masukan terkait pemenuhan standar pelayanan publik yang baik itu seperti apa,” ungkap mantan anggota Panwaslu Kota Bandarlampung ini.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lampung Timur, Syahrudin Putra, berkomitmen segera melakukan evaluasi dan optimis di tahun 2018, Kabupaten Lampung Timur bisa mendapatkan zona hijau.

Baca Juga:  Disdukcapil Bandar Lampung Lambat Dalam Upaya Perbaikan Pelayanan KTP Elektronik

Pada sesi akhir dilakukan penyerahan hasil penilaian kepatuhan komponen pelayanan publik dari Kepala Ombudsman R.I Perwakilan Provinsi Lampung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top