Iklan
Daerah

Massa KSN FSBKU Kepung PT Central Avian Pertiwi Lampung Selatan

Massa yang tergabung dalam KSN FSBKU menggelar aksi di kantor PT Central Avian Pertiwi di Jalan Soekarno Hatta By Pass, Kelurahan Sukajaya, Katibung/Istimewa

LAMPUNG SELATAN – Puluhan massa yang tergabung dalam KSN FSBKU menggelar aksi di kantor PT Central Avian Pertiwi, di Jalan Soekarno Hatta By Pass, Kelurahan Sukajaya, Katibung, Lampung Selatan, Rabu (10/10).

Puluhan massa aksi ini mendesak perusahaan PT CAP yang bergerak  pada pemeliharaan ayam bibit induk pedaging dan petelur dan telah beroperasi sejak tahun 2003 untuk menghapuskan sistem kerja kontrak dan Outsourcing serta menolak  pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta pemberangusan serikat buruh (Union Busting).

Koordinator lapangan, Reynaldo Sitanggang menduga perusahaan yang merupakan bagian dari Charoen Pokphand grup ini telah melakukan pelanggaran ketenagakerjaan terhadap pekerjanya, mulai dari pelanggaran status atau hubungan kerja hingga pelanggaran hak normatif pekerja.

Semestinya, PT. CAP menempatkan carateker atau operator sebagai pekerjaan pokok yang hubungan kerjanya langsung dengan pemberi kerja dan tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga atau perusahaan lain atau biasa dikenal dengan istilah sistem kerja outsourcing.

“Operator yaitu pekerja yang bertugas merawat dan memelihara ayam mulai dari masuk ke pabrik, berproduksi sampai masa afkir ayam, lalu kemudian juga bertugas membersihkan kandang. Sehingga merupakan pekerja yang bekerja di jantung perusahaan. Namun nyatanya PT. CAP sejak tahun 2009 telah mempekerjakan pekerja yang bekerja di usaha  pokok perusahaan tersebut dengan status hubungan kerja outsourcing,” ungkapnya.

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut ia menduga PT. CAP tidak patuh dan melawan hukum terhadap ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengamanatkan bahwa pekerja buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi.

Baca Juga:  PTPN VII Salurkan Dana Bantuan Bina Lingkungan Dan Kemitraan

Kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, mengingat outsourcing hanya boleh dilakukan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan dan tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

“Kemudian pada ayat (4) menyatakan bahwa apabila ketentuan yang tertuang di ayat (1) tersebut tidak terpenuhi maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja (vendor) beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja,” tegasnya.

Selain itu, PT CAP juga telah melanggar Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

“Atas perbuatan tersebut banyak hak pekerja di PT.CAP yang terlanggar, yaitu hilangnya jaminan masa depan sejahtera bagi pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu atau pensiun karena tunjangan kerja, sebagiamana diatur sesuai UU tidak dapat mereka terima akibat status hubungan kerja yang tidak memiliki kepastian hukum bagi pekerja,”ujarnya.

Penderitaan pekerja di PT. CAP tidak hanya berhenti disitu saja, sistem kerja yang tidak sesuai dengan UU Ketenagkerjaan pun semakin menambah penderitaan pekerja. Ia mencontohkan, seperti kelengkapan alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang terkadang tidak diberikan oleh perusahaan, seperti masker sebagai pelindung dalam menghirup udara ketika bersentuhan dengan ribuan unggas.

Kemudian pekerja yang bertugas sebagai operator diharuskan 21 hari kerja berada di kandang atau menginap (saat ini telah berubah kebijakannya menjadi 14 hari) dan penghitungan upah lembur pada saat menginap dikandang tidak mengikuti ketentuan upah lembur yang diamanatkan Undang-undang.

Baca Juga:  Pejabat Tinggi Hingga Anggota DPRD Lampung Selatan Terjaring KPK

“Bahkan dalam memperjuangkan haknya pada 26 Maret 2018 puluhan pekerja di PT. CAP mendirikan Serikat Pekerja/ Buruh dan dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor Pencatatan : 568.04.HI.IV.02.III.2018 dan nama Serikat Buruh Karya Utama Central Avian Pertiwi (SBKU CAP) yang kemudian menjadi Serikat Buruh Anggota Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU),”ujarnya.

“Namun tidak berselang lama setelah kawan-kawan memberitahukan ke manajemen perusahaan akan keberadaan Serikat Buruh, para Pekerja di PT. CAP diinformasikan bahwa ada peralihan Vendor (pemborong tenaga kerja)  dari PT. Berkat Karya Indonesia (PT. BKI) ke PT. Terang Dunia Jaya (PT. TDJ) dan para pekerja diminta untuk membuat lamaran kerja baru dan interview namun dalam prosesnya 7 (tujuh) Pekerja di PT. CAP yang merupakan para pengurus inti FSBKU CAP tidak dipanggil untuk bekerja kembali,” ucapnya.

“Padahal para pekerja yang merupakan pengurus serikat tersebut sudah mengabdi bertahun-tahun di PT. CAP bahkan ada yang sampai 9 tahun masa kerja tanpa kesalahan. Kebijakan ini tentunya kami anggap sebagai bentuk kebijakan sepihak dan cenderung subjektif sebagai upaya pemberangusan serikat pekerja/ buruh (Union Busting) di lingkungan PT. CAP,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia menilai PT. CAP selaku Pemberi Kerja dan  PT. BKI selaku Pemborong Tenaga Kerja tidak menjalankan ketentuan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 yang menjelaskan tentang prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE) atau pengalihan tindakan perlindungan yang menyatakan bahwa dengan menerapkan prinsip pengalihan perlindungan, ketika perusahaan pemberi kerja tidak lagi memberikan pekerjaan borongan atau penyediaan jasa pekerja kepada suatu perusahaan outsourcing yang lama dan memberikan pekerjaan tersebut kepada perusahaan outsourcing yang baru.

Baca Juga:  Pasca Hujan Deras, Tiga Dusun di Way Panji Lampung Selatan Terendam Banjir

Maka, kata dia, selama pekerjaan yang diperintahkan untuk dikerjakan masih ada dan berlanjut, perusahaan penyedia jasa baru tersebut harus melanjutkan kontrak kerja yang telah ada sebelumnya, tanpa mengubah ketentuannya, tanpa persetujuan pihak-pihak berkepentingan, kecuali perubahan untuk meningkatkan keuntungan bagi pekerja/ buruh karena bertambahnya pengalaman dan masa kerjanya.

Kepastian hukum terhadap pekerja mengenai pengalihan perlindungan diperkuat dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Permenaker 19 Tahun 2012 tentang Outsourcing yang mengharuskan adanya penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja buruh bersedia menerima pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja atau vendor.

“Maka kami menyimpulkan bahwa PT. CAP telah melakukan PHK secara sepihak terhadap 7 (tujuh) pekerjanya dengan modus peralihan Vendor bahkan bertendensi sebagai bentuk pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting),” ungkapnya.

Berdasarkan hal tersebut, para massa aksi menyampaikan beberapa tuntutan, pertama, hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing di PT. CAP. Kedua, menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dengan modus peralihan vendor.

Ketiga, menolak pembungkaman ruang Demokrasi terhadap kaum Buruh. “Lawan segala bentuk pemberangusan serikat pekerja atau Buruh (Union Busting) dan

Pekerjakan Kembali tujuh pekerja di PT. Central Avian Pertiwi yang merupakan pengurus Serikat Buruh Karya Utama,” pungkasnya.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top