Uncategorized

Masalah DBH, Pemprov Ajak Pemkot Duduk Bersama

Plt Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, Hamartoni, usai menerima perwakilan massa unjuk rasa di Ruang Rapat Kominfotik Pemprov Lampung/Suluh

BANDARLAMPUNG – Forum Warga Bandar Lampung Berdaulat menggelar aksi unjuk rasa meminta Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Lampung segera dibayarkan.

Menanggapi tuntutan  tersebut, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, memastikan membayarkan DBH kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam waktu singkat.

DBH memang sudah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung kepada seluruh kabupaten/kota, namun semua itu memiliki aturan dan ada mekanisme.

“Yang patut ditegaskan adalah, idealnya komunikasi itu antar pemerintah (Pemprov-Pemkot) bukan mengerahkan komponen masyarakat. Memang betul masyarakat perlu tahu, tapi kembali lagi kepada mekanisme pemerintah masing-masing untuk saling memahami,” papar Hamartoni, usai menerima perwakilan massa unjuk rasa di Ruang Rapat Kominfotik Pemprov Lampung, Senin (22/1/2018).

Baca Juga:  Kemendagri Sarankan Pemprov dan DPRD Lampung Melakukan Pinjaman

Untuk masalah waktu, kata Hamartoni, mekanisme penyaluran DBH yang setiap tahun berjalan, sebagian dibagikan pada tahun yang sama dan sebagian pada tahun berjalan berikutnya.

Demikian aturan penyaluran DBH yang digunakan oleh pemerintah selama ini.

“Pembagian DBH setiap kabupaten/kota tidak serentak dan tidak pula seragam. Kami (Pemprov_red) juga sudah melakukan komunikasi dengan bagian keuangan Pemkot, tapi ada jalan buntu, padahal kami sudah terbuka,” jelasnya.

Hamartoni juga menyayangkan unjuk rasa yang diikuti oleh para guru honorer mulai dari tingkat PAUD, SD, dan SMP ternyata unsur gabungan.

“Tapi ya tidak masalah, pada dasarnya, siapapun yang mau unjuk rasa silahkan. Sejatinya memang sudah diatur dalam undang-undang,” tandasnya.

Sebelumnya, sebagian guru honor yang berdemo berdalih tuntutan DBH oleh Pemkot Bandar Lampung hanya melempar tanggung jawab ke pihak provinsi.

Baca Juga:  LKM Tuding Pemkot Bandarlampung Gelapkan Dana Bantuan Masyarakat

“Coba kita telusuri apa penyebab utamanya,” kata salah satu guru honorer yang ada di Kota Bandar Lampung. Dia mengatakan banyak yang tidak mau ikut demo hari ini, Senin (22/1), karena demo ini pesanan.

“Ya ini tanggungjawab Pemkot kenapa Pemprov yang disuruh tanggungjawab. Ini hanya akal-akalan Wali Kota saja yang melempar tanggung jawab ke Pemrov,” kata guru yang namanya enggan ditulis ini.

Tidak hanya guru honorer yang macet, insentif untuk ketua RT juga macet. “Semua tahu, anggaran yang macet karena dialihkan ke flyover,” ujarnya.

Dia menyampaikan, apabila para guru honor benar–benar melakukan demo, sungguh ini akan mencederai profesi guru secara keseluruhan, karena telah menggadaikan profesinya demi kepentingan oknum yang tidak bertanggungjawab.

Baca Juga:  EW-LMND : Penggusuran Lahan Pasar Griya, Bentuk Kesewenangan Pemerintah

Para guru honor telah terprovokasi bahwa terhambatnya dana insentif akibat belum dicairkannya DBH dari provinsi.

Padahal, peruntukan DBH bukan untuk membayar gaji, tapi untuk pembangunan fisik di kabupaten/kota.

Maka, masalah DBH ini biar diselesaikan oleh pihak Pemkot dan Pemprov sesuai prosedur yang berlaku. “Guru honor tugasnya mengajar, bukan merangkap menjadi juru tagih,” tutupnya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top