Daerah

Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Universitas Muhammadiyah Purworejo menyelenggarakan diskusi publik dengan tema Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, yang menghadirkan Busyro Muqodas, yang pernah menjabat sebagai Ketua KPK dan MK/MAS

PURWOREJO – Banyaknya penyelenggara negara yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK, membuktikan semakin kronisnya virus korupsi yang ada di Indonesia. Korupsi di Indonesia sepertinya sulit untuk diberantas karena telah mengakar.

Bagi KPK, penangkapan terhadap penyelenggara negara yang diduga terlibat kasus korupsi bukanlah suatu kebanggaan, tetapi justru membuat prihatin dan menyedihkan. Karena membuktikan bahwa masih banyak penyelenggara negara yang belum berintegritas.

Dr. Budi Setiawan, M.Si., Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Purworejo, menyampaikan, bahwa dalam upaya untuk terus melakukan gerakan anti korupsi, publik dihadapkan pada polemik munculnya revisi UU KPK. Opini masyarakat terbelah, sebagian pesimis akan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia pasca diberlakukannya revisi UU KPK.

Baca Juga:  Polres dan DPRD Lamsel Komitmen Ciptakan Suasana Aman dan Kondusif

Untuk membedah tema permasalahan tersebut, Universitas Muhammadiyah Purworejo menyelenggarakan diskusi publik dengan tema Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, yang menghadirkan Dr. Busyro Muqodas, S.H., M.H., yang pernah menjabat sebagai Ketua KPK dan MK, Rabu (6/11).

Sedangkan Dr. Rofiq Nurhadi, M.Ag, Rektor UM Purworejo, menyampaikan bahwa UM Purworejo terus menggenjot para mahasiswanya untuk anti korupsi, hal tersebut masuk dalam bagian Program Pendidikan Anti Korupsi di UM Purworejo.

“Pendidikan Anti Korupsi sendiri di UM Purworejo merupakan bagian yang terintegrasi dalam beberapa mata kuliah yaitu Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Agama Islam dan Kemuhammadiyahan, Filsafat serta Moral dan Etika. Program Pendidikan Anti Korupsi akan didapatkan mahasiswa semester awal hingga semester akhir selama mereka menjadi mahasiswa UM Purworejo,” jelas Rofiq.

Baca Juga:  Pemkab Pesisir Barat Batasi Pemakaian BBM Premium

Dalam paparannya Dr. Busyro Muqodas, S.H., M.H., menjelaskan, ketimpangan dari biaya politik kampanye mencalonkan diri sebagai pejabat publik tidak sebanding dengan pendapatannya. Biaya bisa sangat besar hingga belasan miliaran rupiah. Jika pejabat tersebut terpilih dengan gaji  hanya Rp25 juta perbulan di akumulasi tidak sampai belasan miliar dalam 5 tahun menjabat.

Oleh sebab itu korupsi menjadi peluang besar untuk mengembalikan modal tersebut. Bagi Dr. Busyro Muqodas, saat ini KPK sedang di mutilasi, dikarnakan kebijakan-kebijakan yang menjadikan fungsi KPK yang tadinya independen menjadi tidak lagi independen karena dibawah pemerintahan.

“Kedekatan oknum pemerintah dengan para oknum investor sangatlah mudah untuk memunculkan suap atau korupsi, hal itu bisa menjadikan kerugian negara maupun masyarakat luas,” ucapnya

Baca Juga:  Didampingi Dua Kementerian, KPK Kembali Sambangi Pulau Tegal Mas

Akademisi, lembaga masyarakat dan masyrakat umum di tuntut untuk saling mengingatkan sebagai fungsi demokrasi, hal tersebut bisa dilakukan melalui pemilu jujur dan bersih.

Lanjutnya, ormas dan perguruan tinggi boleh dekat dengan siapapun, hal tersebut perlu, jangan sampai anti pemerintah. Lalukan segala kerjasama dengan bersih dan benar.

“Kalau caranya memperoleh kedekatan dengan suap dan hal tersebut sama halnya melemahkan dirinya sendiri,” tegasnya.(MAS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top