Modus

Mantan Sekda Lambar jadi Saksi, Sebut SPBU Inisiasi Mukhlis Basri

Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Lampung Barat pada penyertaan penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah PD Pesagi Mandiri Perkasa tahun anggaran 2016/NUS

Suluh.co – Sekretaris Daerah Lampung Tengah, Nirlan, mengungkapkan rencana proyek pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sekincau, merupakan inisiasi dari Mukhlis Basri selaku mantan Bupati Lampung Barat.

Keterangan tersebut diucapkannya dihadapan majelis hakim PN Tipikor Tanjung Karang, Senin (15/2), dalam kesaksiannya dalam sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dana APBD Kabupaten Lampung Barat pada penyertaan penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Pesagi Mandiri Perkasa tahun anggaran 2016.

Dimana pada tahun anggaran tersebut, ia berstatus sebagai Sekretaris Daerah Lampung Barat.

Dalam keterangannya, Nirlan mengaku, penyertaan penambahan modal usaha ke BUMD tersebut, diperuntukkan sebagai biaya dari proyek pembangunan SPBU di wilayah Sekincau, Lampung Barat, yang pada persidangan kali ini diungkapkan bahwa pembangunan SPBU merupakan inisiasi dari kepala daerah saat itu Mukhlis Basri.

“Apakah pembangunan SPBU di Sekincau itu inisiatif dari bupati sendiri, dan disampaikan melalui anda sebagai sekretaris daerah Lampung Barat?” tanya Hakim Anggota Gustina.

Baca Juga:  Polresta Bandar Lampung Tembak Kaki Jambret

“Kalau pembangunan SPBU Sekincau itu memang inisiasi pak bupati yang mulia, tapi bukan melalui saya. Namun beliau menyampaikan langsung ke pejabat waktu diadakan rapat,” jawab Nirlan.

Hakim pun bertanya kembali kepada mantan Sekda Lampung Barat tersebut terkait pengetahuannya tentang status tanah di eks Pasar Sekincau yang menjadi rencana lokasi pembangunan SPBU, yang pada akhirnya diketahui menjadi objek sengketa antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat.

“Apakah saksi sebagai sekda mengetahui status tanah calon lokasi pembangunan SPBU Sekincau itu sedang bersengketa,” lanjut Hakim.

“Begini yang mulia, sepengetahuan saya tanah itu punya Lampung Barat, didapat dari peralihan, dan diawal tidak pernah bermasalah karena tanah merupakan aset milik kabupaten, dan baru ada masalah waktu diberitahu rencana pembangunan SPBU. Saat itu juga baru ada protes dari masyarakat yang merasa memiliki lahan tersebut,” ujar Nirlan.

Diketahui setelah lahan yang dijadikan lokasi pembangunan SPBU tersebut dimenangkan oleh warga di tahun 2018, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mencabut Perda Nomor 3 Tahun 2015, terkait aset pemkab, dan menggantinya dengan Perda Tahun 2018, dimana lahan eks Pasar Sekincau tidak masuk lagi ke dalam aset Pemkab Lampung Barat.

Baca Juga:  2.880 Peserta Ramaikan Qasidah Superfestival 2018

Namun, meski telah dihapus dari daftar aset pemkab, objek lokasi pembangunan SPBU tersebut tidak juga dipindah.

Hal itu diungkapkan oleh saksi Juarsah selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sekincau, yang menjawab pertanyaan dari majelis hakim terkait kejelasan lokasi SPBU setelah adanya putusan pengadilan dari status kepemilikan lahan tersebut.

“Setelah inkrah dan dicabut perda 2015, lokasi SPBU dipindah atau tidak? ada tidak dibahas dalam rapat terkait lokasi itu?” ujar Hakim.

“Tidak ada bu, tidak pernah dibahas terkait pemindahan lokasi,” tutur Juarsah.

Permasalahan status lahan ini masih terus menjadi pembahasan di persidangan, yang juga diucapkan oleh kuasa hukum terdakwa menjadi dasar penyebab gagalnya pelaksanaan pendirian SPBU tersebut.

“Deria Sentosa, klien kami sudah merasa ragu untuk melaksanakan pembangunan SPBU itu, kan lahannya juga bersengketa dan semua pihak sudah tau,” ungkap Irwan Aprianto.

Dirinya juga menambahkan harapannya kepada majelis hakim, agar dapat memerintahkan jaksa penuntut untuk dapat menghadirkan saksi yang menjadi pihak terpenting dalam penetapan kebijakan di pembangunan SPBU Sekincau.

Baca Juga:  Kurir Sabu Way Dadi Baru Dituntut 15 Tahun

“Kami selaku tim kuasa hukum Deria Sentosa, memohon kepada majelis hakim untuk dapat memerintahkan jaksa menghadirkan saksi yang saat itu sebagai penentu kebijakan, agar perkara tipikor ini dapat terang benderang,” tambahnya.

Diketahui, bahwa di dalam dakwaan dari jaksa, perkara korupsi ini menyeret Deria Sentosa dan Galih Priadi selaku Direktur PD. Pesagi Mandiri Perkasa menjadi terdakwa, lantaran keduanya terbukti secara bersama-sama telah mengalihkan kucuran dana dari APBD Lampung Barat yang diperuntukkan sebagai biaya pembangunam SPBU Sekincau, ke usaha lain seperti jual beli kopi dan kayu. Sehingga mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp3 miliar lebih.

 

Reporter : Tinus Ristanto

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top