Politik

Maju Cawagub, Sutono Tabrak UU

Sekdaprov Lampung, Sutono/Ist

BANDARLAMPUNG,-Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Sutono labrak Undang undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004, terkait dirinya memberanikan diri  dikancah perpolitikan menjadi calon wakil Gubernur Lampung, resmi berpasangan dengan Herman Hasanusi, sebagai calon Gubernur Lampung 2018 nanti.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rusli, mengatakan jika pencalonan Sutono di Pilgub Lampung belum mencopot jabatannya pada hari ini.

“Ya memang benar, beliau (Sutono) belum mengundurkan diri sebagai sekdaprov,” kata Rusli, via ponselnya, di Bandarlampung, Kamis (4/1).

Menurut Rusli, Sutono memasuki masa pensiun sebagai ASN sekira sembilan bulan kedepan. Dan soal keputusannya yang maju di pilgub 2018, kata dia, sesuai Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Baca Juga:  Janji Barlian Mansyur Beberkan Politik uang Hanya Isapan Jempol

“Dan dalamm pasal 119, apabila ada ASN yang mencalonkan diri jadi kepala daerah harus mengundurkan diri sejak mendaftar menjadi calon,” ungkapnya.

Masih katanya, dalam PP No 11 Tahun 2017, mengatur lebih rinci pemberhentian PNS karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah seperti tertuang pada Pasal 254 ayat 1-5.

Di antara poin yang ada dalam PP tersebut adalah PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS saat ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR, ketua, wakil ketua, anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Dimana, dalam PP itu, pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali. PNS yang tidak mengundurkan diri sebagai PNS, namun tetap melaksanakan pencalonan maka tetap harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Baca Juga:  Arbitrase Jadi Wadah Penyelesaian Perselihan Pelaku Bisnis

“Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS-nya berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan resmi mengusung pasangan Herman HN dan Sutono sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Pengumuman disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, JakartaPusat, Kamis (4/1).

Megawati menjelaskan alasan partainya memilih Herman HN yang saat ini menjabat sebagai WAli Kota Bandar Lampung tersebut. Megawati menyebutkan selama menjabat, Herman banyak menelurkan sejumlah prestasi.

Salah satunya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tujuh tahun berturut-turut. “Untuk Lampung kami mengusung Herman HN,” kata Megawati, di Jakarta.

Baca Juga:  Gubernur Dorong Persiapan Qori dan Qoriah Lampung Hadapi MTQ ke-27 di Medan

Pendamping Herman dalam Pilgub Lampung merupakan Sutono yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Dikarenakan menjabat Sekretaris Daerah, Megawati yakin betul bahwa Sutono sangat paham tentang dunia birokrasi.

“Tentu (Sutono) sangat mengenal seluk beluk birokrasi dan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Pengumuman bakal cagub Lampung oleh PDIP ini dibarengi dengan pengumuman calon di empat daerah, yaitu Papua, NTB dan Maluku Utara.(DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top